Hanya Satu Parpol Daftarkan Akun Medsos

image_pdfimage_print

MAYANGAN–Peserta Pemilihan Umum (pemilu) tahun 2019 di Kota Probolinggo tidak tertarik mengampanyekan partainya melalui media sosial (medsos). Dari 14 peserta pemilu, hanya satu partai politik yang mendaftarkan akun medsosnya ke KPU Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) setempat. Padahal, media sosial kini menjadi ajang kampanye gratisan yang bisa jadi ajang mencari dukungan.

“Sejatinya peserta pemilu apabila membuat akun medsos untuk media kampanye, harus melaporkannya (akun medsos) ke KPU dan Bawaslu. Tetapi, jika tidak membuat (akun medsos) juga tidak masalah,” ujar Ketua KPU, Ahmad Hudri saat Media Gathering bersama KPU dan awak media, Senin (25/3) di salah satu kafe di Jalan Basuki Rahmat.

Satu-satunya parpol yang mendaftarkan akun medsosnya, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Peserta pemilu bisa memembuat akun medsos (bisa Facebook, Twitter atau lainnya). Setiap satu medsos dibatasi 10 akun.

Menurut Hudri – sapaan akrabnya-, pihaknya sudah menyampaikan ke peserta pemilu terkait regulasi itu, sejak 23 September 2018 lalu. “Selanjutnya tergantung parpol masing-masing. Kalau medsos calon legislatif (caleg), itukan secara person-nya (pribadi). Jika terjadi pelanggaran, maka bukan tindak pidana pemilu melainkan pidana umum seperti ujaran kebencian,” jelasnya.

Lalu bagaimana dengan calon legislatif (caleg)?. “Caleg tidak wajib melaporkan akun-nya, yang wajib adalah peserta pemilu,” imbuh pria yang juga mantan aktivitas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.

Dalam Media Gathering yang bersamaan dengan menjelang pemilu 17 April mendatang, Hudri bersama Ketua Bawaslu Azam Fikri dan anggota KPU lainnya sengaja mengadakan pertemuan membangun silaturahim dan komunikasi yang baik. Antara penyelenggara pemilu dan media di Kota Probolinggo.

Salah satu bahasan, yakni KPU menyampaikan tentang ketentuan iklan kampanye. Disebutkan, bahwa iklan domain KPU RI adalah pemilihan presiden dan peserta pemilu (parpol).

Untuk KPU Provinsi memfasilitasi DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Sedangkan KPU kota/ kabupaten tidak berkewajiban memfasilitasi iklan kampanye parpol.

“Namun ada mekanisme penambahan iklan kampanye yang bisa dilakukan. Media, bisa berkomunikasi dengan peserta pemilu,” tutur Hudri.

Saat ini masa kampanye tengah berlangsung, dimulai sejak 24 Maret lalu hingga 13 April 2019 mendatang. (famydecta/humas)