Target Kota Probolinggo Zero RTLH di 2020

image_pdfimage_print

KADEMANGAN–Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin ingin gerak cepat mengatasi permasalahan di wilayahnya. Seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), warga kurang mampu dan warga berkebutuhan khusus yang membutuhkan perhatian dari Pemerintah Kota.

Habib Hadi –sapaan akrab wali kota- men-deadline lurah dan camat menyerahkan data permasalahan tersebut pada Jumat (29/3). Wali kota yang punya gaya komunikasi terbuka pada semua orang ini, mendapat banyak informasi baik dari media sosial (medsos) atau laporan secara langsung, soal RTLH yang terus bermunculan di Kota Probolinggo.

“Karena memang itu (bantuan RTLH) menjadi harapan. Penangananya (RTLH) banyak jadi kebutuhan. Keluhan masyarakat di medsos dan lainnya (laporan) soal itu. Saya instrusikan camat, lurah, RW dan RT untuk berikan data RTLH, yang mempunyai kebutuhan khusus supaya diprioritaskan apa yang jadi kebutuhan,” tegas Habib Hadi, saat mengunjungi warga di Kecamatan Kademangan, Selasa (26/3).

Pasalnya, ia akan menyingkronkan laporan dari masyarakat dan data yang disampaikan oleh kelurahan. “Karena saya harus kerja cepat, gerak cepat. KUA PPAS (kebijakan umum anggaran- prioritas plafon anggaran sementara) Perubahan APBD 2019 program RTLH dan bantuan itu harus masuk. RTLH harus selesai tahun ini, jangan lama-lama. Tahun 2020 sudah tidak ada lagi masalah RTLH,” imbuh mantan anggota DPR RI dari PKB ini.

“Kalau sampai masih ada (RTLH), sampean semua tidak jalan,” terang Habib Hadi kepada RW dan Lurah serta Seklur yang mendampinginya menyalurkan bantuan kursi roda, di tiga kelurahan, Selasa (26/3).

Problem di Lapangan

Menurut salah satu RT di Kelurahan Curahgrinting, kendala yang kerap dihadapi dalam pemberian bantuan RTLH adalah status kepemilkan tanah. Karena yang bisa mendapat bantuan RTLH adalah tanah milik pribadi bukan milik orang lain serta bersertifikat.

“Kendala tanah? Diinventaris semua. Kalau semisal pemilik tanah ikhlas (meski hanya cukup untuk satu rumah sangat sederhana) menyerahkan langsung dibuatkan perjanjian saja,” tutur Habib Hadi –sapaan akrab wali kota-.

Wali kota pun siap menambah anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani terkait problem di masyarakat tersebut. “Jangan tunggu kabar saja, tetapi cek dan turun ke lapangan. Data yang diserahkan ke saya harus lengkap,” katanya.

Terkait banyaknya lansia (lanjut usia) yang sebatang kara, Habib Hadi mengharapkan Dinas Sosial bisa bekerjasama dengan panti asuhan yang bersedia kerjasama dengan Pemkot. Untuk bantuan bagi warga berkebutuhan khusus, bantuan yang diberikan harus dalam bentuk barang agar warga lebih berdaya untuk menghasilkan kreatifitas.

“Buat MoU (memorandum of understanding), per satu orang itu hitungannya ketemu berapa? Kita (pemkot) siapkan dananya. Jadi, warga kita ini tidak terbengkalai dan selalu mengharapkan belas kasihan orang lain,” ujar Habib Hadi kepada Kepala Dinas Sosial Zainullah yang menyatakan siap menjalankan instruksi tersebut. (famydecta/humas)