Satukan Pemahaman Tentang Pengelolaan Dana Kelurahan 

image_pdfimage_print

MAYANGAN – Saat ini penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan begitu banyak menarik perhatian. Sebab sesaat lagi, akan ada alokasi dana kelurahan dari APBD dan APBN yang bernilai fantastis. Untuk itu, digelarlah sosialisasi pengelolaan anggaran kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, Selasa (26/3).

Sosialisasi yang digawangi Bagian Pemerintahan di Bromo Park Hotel itu mengundang para camat, lurah, aparatur kecamatan dan kelurahan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang terkait serta perwakilan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) di Kota Probolinggo. Sosialisasi ini juga dihadiri perwakilan dari kepolisian dan kejaksaan.

Kabag Pemerintahan Ina Lusilinawati melaporkan, sosialisasi ini untuk menyiapkan perangkat dalam anggaran kelurahan di Kota Probolinggo. “Memberikan pemahaman detail dan mendalam tentang pengelolaan anggaran kelurahan untuk program sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan,” katanya.

Wali Kota Hadi Zainal Abidin menjelaskan, pemerintah pusat berkeinginan agar pembangunan yang dilakukan pemerintah di semua tingkatan dapat langsung menyentuh masyarakat. Kelurahan adalah pemerintahan yang dibentuk untuk memperpendek layanan pemerintah, pembangunan sarana prasarana kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai UU nomor 23 tahun 2014 dan PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan, minimal ada empat unsur ranah kerja kecamatan. Yaitu pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan keamanan ketertiban umum. “Saat ini kelurahan bukan hanya pelayan masyarakat, namun juga punya tanggung jawab serta mendorong kemandirian warga setempat.

Pemerintah Kota Probolinggo juga menangkap peluang yang sudah ada dan legal ini. Diawali dengan memberikan pemahaman tentang regulasi pengelolaan anggaran secara menyeluruh.

“Jangan mikir anggarannya saja tetapi tata cara dan mekanismenya. Lurah beserta jajaran dan LPM, OPD serta kejaksaan dan kepolisian harus punya pemikiran yang sama. Memahami regulasi yang ada karena kita semua pasti ingin tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Program ini diharapkan berjalan sesuai harapan bersama,” jelas Habib Hadi.

Bakal Lakukan Upaya Penyelamatan

Untung mendukung program tersebut, Pemkot pun tengah menyusun Perwali tentang pelimpahan kewenangan dan sistem proses pengelolaan keuangan kelurahan.

“Untuk itu saya meminta kecamatan untuk mengecek SDM dan kemampuan yang ada di kelurahan. Kalau tidak (SDM tidak mumpuni), pasti jadi kendala. Karena lurah harus tanggung jawab dan tahu cara serta prosedurnya. SDM yang tidak mampu akan kami selamatkan, bukan dibuang ya. Paham?,” ujar Habib Hadi.

Secara terbuka, di dalam forum sosialisasi tersebut, Habib Hadi secara lantang menyatakan tentang “penyelamatan” SDM supaya tidak terkena masalah di kemudian hari. Penyelamatan yang ia maksud adalah menempatkan SDM tersebut sesuai dengan kemampuannya, tidak sebagai pengelola dana kelurahan.

Ia pun berpesan kepada LPM untuk ikut memahami tentang pengelolaan dana kelurahan. “Saya terbuka saja bicaranya karena saya tidak mau kebersamaan ini menjadi kendala ke depan. Saling mengisi satu sama lain dari pada tidak berjalan sesuai keinginan. Saya tidak mau ini terjadi,” tutur orang nomor satu di Kota Angin ini.

Sebagai mantan anggota DPR RI yang ikut mengawal dana desa, Habib Hadi tahu betul kendala pengelolaan dana desa di berbagai daerah. Oleh karenanya, ia tidak ingin kendala itu terjadi di kota ini.

“Semua sudah saya anggap sebagai saudara. Pemerintahan harus saling menjaga satu sama lain. Kebijakan yang saya ambil nantinya, jika ada yang digeser, dalam hatinya jangan ada ganjalan tapi ini adalah upaya menyelamatkan,” tuturnya.

Dana kelurahan berbeda dengan dana desa. Jika dana desa diserahkan bertahap, dana kelurahan berasal dari APBD dan APBN. Jika SDM tidak mampu mengelola maka akan sulit.

“Apa yang dirumuskan dari pusat ini harus tersampaikan ke daerah. Jangan ditafsirkan sendiri-sendiri. Selama prosesnya nanti saya akan melihat langsung apa kendalanya dan sama-sama mencari jalan keluar. Harapan saya, Pemkot Probolinggo dan pemangku kepentingan yang berkenaan dengan anggaran kelurahan punya pemahaman yang sama sehingga bersinergi dengan baik,” jelas Habib Hadi lagi.

Meski secara nominal dana kelurahan belum ditetapkan, namun peruntukkannya sudah jelas. Di antaranya membangun kota dimulai dari pinggiran dan banyaknya kawasan perbatasan yang tidak terurus.

“Mudah-mudahan pembangunan dari kelurahan bisa mewujudkan harapan lebih baik lagi. Pahami konsep anggaran kelurahan, jangan malu bertanya untuk menyamakan pikiran,” imbuh wali kota.

Sosialisasi ini diisi oleh Ditjen Bina Adwil Kemendagri Kasie Wilayah 1 Subdit Kecamatan Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantu dan Kerjasama, Astuti Saleh. (famydecta/humas)