BPK Mulai Periksa Laporan Keuangan Pemkot Probolinggo

image_pdfimage_print

 

                Pemerintah Kota Probolinggo kedatangan tamu penting, yakni tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo tahun anggaran 2016. Tim yang terdiri dari enam orang ini akan berada di Kota Probolinggo selama 23 hari mendatang (10 Maret).

Tim BPK akan melakukan pemeriksaaan secara intensif terhadap dokumen-dokumen yang telah diminta sebelumnya. Dokumen tersebut diantaranya buku panjar, buku pajak, buku bank, rekap perjalanan luar daerah yang menggunakan pesawat terbang, rekap persediaan (tahun ini dikhususkan pada persediaan obat-obatan), dan lain sebagainya.

                Menurut N. Diva Mahendra, supervisor tim BPK mengatakan tujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan yaitu dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

“Kami akan melakukan ujian substantif terbatas pada transaksi/saldo akun kas, maka kami mohon kepada saudara untuk menyiapkan bukti pertanggungjawaban baik itu yang LS (Langsung), GU (Ganti Uang), atau TU (Tambah Uang),” katanya. Selain itu, mereka juga akan memeriksa tindak lanjut dari permasalahan di tahun sebelumnya, yakni pada Aset Tetap dan penyusunan LO (Laporan Operasional).

                Wali kota Probolinggo Rukmini pun menyampaikan kepada seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menyiapkan segala dokumen yang diminta oleh BPK. “Yang penting saat BPK datang, semua dokumen lengkap, jadi pemeriksaan cepat,” katanya.

Dia juga mengatakan untuk memperkokoh terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, pemerintah kota harus membangun sistem pengendalian intern yang baik di masing-masing SKPD dan meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan.

“Selain itu meningkatkan peran dan fungsi auditor dan menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke dalam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah,” lanjutnya.

Rukmini juga mengingatkan kepada para kepala satker untuk segera menyerahkan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) sehingga dapat direkap dan diserahkan  kepada BPK, karena tahun lalu Pemerintah Kota Probolinggo terlambat tiga minggu dari batas waktu yang telah ditentukan.

LKPD 2016 harus telah diserahkan kepada BPK paling lambat akhir Maret 2017, dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) akan dapat diserahkan pada akhir Mei 2017. “Mudah-mudahan  opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat kita raih kembali,” tutupnya. hariyantiagustina/humas

Leave a Reply

Your email address will not be published.