Masyarakat Masih Bisa Manfaatkan Prona Gratis

image_pdfimage_print

Penyelenggaraan prona yang gratis tanpa dipungut biaya karena dibiayai negara disambut antusias warga untuk segera mengurus sertifikat tanahnya. Hal ini disampaikan para lurah yang mendapat jatah prona 2017 saat menghadiri Rapat Percepatan Penyelesaian Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL/Prona) di Ruang Sabha Bina Praja, Kantor Wali Kota Probolinggo, Selasa (14/2).

Acara pagi itu dibuka oleh Wali Kota Probolinggo Rukmini, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Imanto dan Kepala BPN Kota Probolinggo Muslim. Wali Kota Probolinggo dalam sambutannya mengatakan sangat senang dengan adanya program PTSL (dulu Prona) ini, karena dengan begitu masyarakat terbantu dari masalah penyertifikatan tanah atau lahan yang dimiliki.

“Kalau sampai sekarang belum diurus sertifikatnya bisa jadi karena kurang mampu atau belum paham, belum mengerti pentingnya sertifikat. Jadi harus kita bantu,” ujar wali kota. “Bapak Ibu Camat, Lurah, saya harap mau memfasilitasi, membantu menginformasikan pada warga dalam pensertifikatan itu harus mencukupi, membeli, menyediakan patoknya, fotokopi, materai, sebagai syarat kelengkapan berkas yang harus dipenuhi para pemilik tanah. Pengukuran ini lama karena harus mendatangkan ahli waris, pemilik tanah, tetangga kanan-kiri, pegawai kelurahan, juru ukur. Ini semua perlu koordinasi, perlu waktu, agar (kegiatan pendaftaran) cepat selesai. Saat ini tidak lagi satu pintu di Bagian Pemerintahan tetapi di Dinas Perkim,” jelas Rukmini.

Di awal sambutannya, selain berterima kasih atas kerjasama yang baik yang dilakukan oleh rekan-rekan kelurahan, Muslim juga menjelaskan mengenai program PTSL. Ia mengatakan jika PTSL merupakan bagian dari program Presiden Joko Widodo yakni Nawa Cita.

Ia mengatakan meski berganti nama, Kota Probolinggo tahun ini tetap mendapat obyek untuk sertifikat 2000 bidang. Terkait empat  kelurahan yang awalnya mendapat jatah prona yakni Kelurahan Ketapang, Sumbertaman, Jrebeng Kulon dan Kebonsari Wetan. Muslim mengatakan akan secepatnya membagi kuota.

“Kalau di Kelurahan Ketapang selesai maka kami akan secepatnya membagi kuota. Untuk yang nomer dua hingga tujuh, kami bagi agar dapat semuanya. Kami berikan kuota untuk mengatasi gejolak di masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Teguh Wiyono mengatakan PTSL ini targetnya lima juta sertifikat, Kota Probolinggo mendapat jatah 2000 bidang. Sedangkan tahun 2018 targetnya tujuh juta sertifikat, yang kemungkinan Kota Probolinggo mendapat lebih dari 2000 bidang.

“Jadi PTSL tidak berhenti di 2017, di tahun 2018 pun masih ada. Bagi mereka yang berkasnya sudah lengkap, sudah melakukan pengukuran akan kami prioritaskan di tahun berikutnya, jadi tidak sia-sia, cuma waktunya berubah,” katanya.  ∎rizameinita/humas

Implementation of free registration of land certificate is well welcomed by the citizens. This was stated by the head of sub-district who attended a meeting discussing about the registration in Sabha Bina Praja, Tuesday (14/2).

It was officially opened by Mayor Rukmini and the head of BPN, Muslim. Mayor Rukmini in her statement said that she is delighted with the impkementation of this program because the citizens can solve their problem relating to their land.

“People who have not registered their land yet might be because they still don’t understand. So we have to help them to,” said the mayor. “I hope the officials would like to facilitate this program to the citizens, to inform them that in this process they have to fulfill the requirements needed. This process would take some time because it requires the joint heirs, the owner of the land, sub-district officials. It needs coordination and time to get it ready. You can arrange for the registration in the Agency of Public Housing,” said Rukmini.

 In his speech, the head of BPN Muslim said thanks to sub-district officials, and he explained about the program. He told the audience that this is the program initiated by President Joko Widodo.

He said that the city gets 2000 certificate quota. Related to 4 sub-districts that get the quota he said that he will inform about it in detail soon.

“When the process in Ketapang sub-district has finished, we will share the quota soon. We share the quota to keep it in order,” he said.

Meanwhile, Teguh Wiyono said that the program has a target of 5 million certificates and Probolinggo city has 2.000 certificates. Meanwhile in 2018 the target will be 7 million certificates and the city will have the same quota.

“It’s not only implemented in 2017 but in next year as well. For those who have documented their files, the land have been measured would be prioritized in next year,” he said.(translator:alfienhandiansyah)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.