Pemkot Siapkan Tim Monev Pemilu 2019

image_pdfimage_print

 

MAYANGAN – Pemerintah Kota Probolinggo menyiapkan tim monitoring, evaluasi (monev) dan pelaporan penyelenggaraan pemilihan umum 2019, pada 17 April mendatang. Rapat koordinasi yang dibuka Wali Kota Hadi Zainal Abidin itu berlangsung Kamis (28/3) malam, di aula Bakesbangpol, di Jalan Mawar.

Rakor tersebut untuk menyamakan persepsi terkait pembagian tugas tim monev. Rapat tim ini sudah kali kedua dan akan ada rapat lanjutan. “H-1 akan kami informasikan dan membagikan form isian surat suara pencoblosan,” kata Kabid Hubungan Antar Lembaga dan Budaya Politik pada Bakesbangpol, Hartono.

Tim monev pemilu 2019 tingkat kota dikoordinatori wali kota yang beranggotakan wawali, ketua DPRD, sekda serta anggota forkopimda ditambah para asisten dan kepala Bakesbang. Wilayah monev tim dibagi lima kecamatan, dengan para camat yang bertindak sebagai koordinator. Kepala OPD pun ikut dalam tim monev di kecamatan-kecamatan.

Wali Kota Habib Hadi menyatakan rasa terima kasihnya kepada penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu, TNI dan Polri yang ikut menjaga agar pemilu berjalan dengan aman, damai, berkualitas dan bermartabat.

“Mewujudkan pemilu yang aman dan sukses ditentukan juga partisipasi elemen masyarakatnya. Partisipasi yang dimaksud bukan hanya memberikan hak suara namun partisipasi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban pemilu di Kota Probolinggo,” katanya.

Pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg) 2019 adalah wujud kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan pada Pancasila sesuai UUD 1945. Pemerintah daerah wajib mendukung dengan membentuk tim monitoring.

Dasar pembentukan tim dari UU pemerintahan daerah, peraturan tentang penyelenggaran pemilu, pedoman pemantauan evaluasi perkembangan politik di daerah, surat edaran Mendagri dan SK wali kota.

Tugas pokok tim monev yakni melakukan pemantauan pelaksanaan pemilu di Kota Probolinggo, menginventarisasi permasalahan dan mengantisipasi permasalahan berkaitan dengan pemilu, memberikan saran penyelesaian pelaksanaan pemilu, monitoring pelaksanaan pemilu dan melaporkan hasilnya kepada wali kota.

“Tim ini harus memberi bantuan dalam penyelenggaraan pemilu sesuai tupoksi masing-masing. Ajak masyarakat menggunakan hak pilih. Mohon dipantau oknum tertentu yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan calon yang didukung karena hal tersebut melanggar hukum,” tegas Habib Hadi dalam rapat yang juga dihadiri Wawali Subri, komisioner KPU dan Bawaslu tersebut.

Bagi wali kota, kesuksesan pemilu tidak bisa ditawar lagi. Semua komponen daerah wajib mendukung dan berkomitmen agar pemilu berjalan lancar, aman, damai, tertib dan kondusif. “Semua yang saya sampaikan dipahami, dilaksanakan dan diantisipasi sedini mungkin sehingga kerawanan konflik tidak akan terjadi,” ujarnya. (famydecta/humas)