E-Procurement Mengedepankan Transparansi dan Akuntabilitas

image_pdfimage_print

   “Sejak diadakannya sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement), aktifitas pengadaan barang/jasa pemerintah yang dulunya sering mendapat sorotan mulai berkurang. Pemanfaatan e- procurement menunjukkan bahwa teknologi dapat berkontribusi membenahi berbagai persoalan terkait pengadaan barang/jasa,“ kata Wali Kota Probolinggo Rukmini saat membuka acara Pelatihan e-procurement bagi penyedia barang/jasa di Ruang Puri Manggala Bhakti, Selasa (21/2).

   Sebagai bagian dari pelayanan umum, lanjut Rukmini, e-procurement membutuhkan SDM yang memadai, baik jumlah maupun kompetensinya. SDM yang dibutuhkan harus ahli dalam bidang infrastruktur teknologi informasi dan paham tentang ketentuan pengadaan. Selain menciptakan persaingan sehat, dengan adanya e-procurement konsultan/kontraktor bisa mengakses informasi peluang pasar serta kesempatan yang sama.

   “Dengan begitu bisa dipastikan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, maka pemenang tender adalah mereka (penyedia barang/jasa) yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka,” jelas Rukmini.

   Acara yang digagas oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat ini, menghadirkan narasumber dari Dinas Kominfo dan Bagian Pembangunan. Menurut Plt Dinas PU dan Penataan Ruang, Imanto, pelatihan pagi itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para penyedia barang/jasa.

   “Kualitas SDM dalam bidang jasa kontruksi di Kota Probolinggo masih belum bersaing dengan daerah daerah lain karena SDM di Kota Probolinggo masih belum optimal dalam rangka menghadapi persaingan global sehingga membutuhkan penguatan dan pembinaan dari pemerintah selaku pembina jasa kontruksi,” kata Imanto.

   Pelatihan itu diikuti 19 dari 40 konsultan/kontraktor. Kasie Pengembangan Aplikasi pada Diskominfo Mar’ie Hendrianto, menjelaskan tahapan lelang secara elektronik hingga prosedur penyampaian ketidakpuasan. “Tidak tepat apabila ketidakpuasan disampaikan kepada aparat hukum, karena proses pelelangan adalah wilayah hukum administrasi, sepanjang belum ada kerugian negara, suap, pemalsuan maupun rekayasa,” jelas Mar’ie diakhir paparannya. ‚ąérizameinita/humas

Leave a Reply

Your email address will not be published.