Antisipasi Konflik Jelang Pemilu, Pemkot Gelar Rakor

Bagian Humas Protokol Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
image_pdfimage_print

Mayangan– Untuk ke-tiga kalinya, rapat koordinasi peningkatan pencegahan dan penanggulangan konflik sosial Kota Probolinggo kembali digelar. Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin dan Wakil Wali Kota Probolinggo Mohammad Soufis Subri, bersama Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah undangan lainnnya menggelar rapat pada Jumat pagi, (29/3), di ruang rapat Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kota Probolinggo.

“Salah satu tugas dari tim ini adalah mencegah dan mendeteksi sedini mungkin setiap potensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh konflik sosial atau sebab lainnya. Serta sebagai upaya pencegahan secara dini agar situasi Kota Probolinggo tetap kondusif,” ungkap Sekda Bambang Agus Suwignyo yang menjadi moderator rapat pagi itu.

Agenda rapat kali ini mengangkat tema, tentang penanganan konflik sosial jelang pesta demokrasi Pemilu (Pemilihan umum) tahun 2019. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Probolinggo Kota Alfian Nurrizal pada saat presentasi.

Alfian sapaan akrabnya menyatakan untuk mengefektifkan upaya pencegahan konflik yakni perlu identifikasi, pencegahan, penghentian serta pemulihan. Terkait dengan upaya penghentian Ia menyampaikan jangan sampai ada pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Pada upaya pemulihan harus ada rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekontruksi.

“Terkait dengan sinergitas pengamanan pemilu, pemilu serentak ini dalam upaya mengurangi konflik yang tidak diinginkan. Potensi kerawanan konflik nanti akan ada pada saat dilaksanakanannya quick count. Kami minta kepada Kesbangpol untuk terus melakukan pendekatan kepada ormas-ormas keagamaan,” pintanya.

Ia juga berharap ormas-ormas ini tidak melakukan provokasi yang menyebabkan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang tidak diinginkan. Kerawanan konflik juga ada pada money politic yang merupakan preseden buruk yang biasanya dilakukan pada serangan fajar.

“Kotak suara yang sudah diamankan jangan sampai kena hujan. Kita juga harus menekan adanya berita hoax, ujaran kebencian, provokatif dan SARA. Selain itu, politisasi agama dan tempat ibadah, intimidasi mayoritas terhadap minoritas, serta radikalisme dan terorisme harus terus kita waspadai bersama,” terang Kapolres Probolinggo Kota. (Malinda/Humas)

For the third time, a coordination meeting to improve the prevention and control of the social conflict in Probolinggo City was again held. Mayor Habib Hadi Zainal Abidin and Vice Mayor of Probolinggo Mohammad Soufis Subri, along with Members of the Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda) and a number of other invitations held a meeting on Friday morning (29/3), in the Bakesbangpol (National and Political Unity Agency ) meeting room.

“One of the tasks of this team is to prevent and detect as early as possible any potential security problems caused by social conflicts or other causes. As well as an early prevention effort so that the situation in Probolinggo City remains conducive,” said Probolinggo City’s Regional Secretary Bambang Agus Suwignyo who moderated the meeting that morning.

The meeting’s agenda this time raised the theme, about handling social conflict ahead of the democratic elections (general election) party in 2019. This was stated by the Probolinggo City Police Chief Alfian Nurrizal at the presentation.

Alfian, as he is known, stated that the conflict prevention efforts should be effective, including identification, prevention, termination, and recovery. Associated with efforts to stop, he said that there should be no human rights violations (Human Rights). In the recovery effort, there must be reconciliation, rehabilitation, and reconstruction.

“It is related to the synergy of election security, simultaneous elections in an effort to reduce unwanted conflicts. The potential for conflict vulnerability will occur at the time of the quick count. “We ask Bakesbangpol to continue to approach religious organizations,” he pleaded.

He also hopes that these mass organizations do not make provocations that cause people to carry out unwanted activities. The vulnerability of conflict also exists in money politics, which is a bad precedent that is usually carried out right on the eve of Election Day.

“The ballot box that has been secured should be safe from rain. We also have to suppress the news of hoaxes, utterances of hatred, provocative and racial violence. In addition, the politicization of religion and places of worship, intimidation of the majority against minorities, as well as radicalism and terrorism, we must continue to be aware of them,” explained the City Police Chief of Probolinggo City.