Sekda : Sinergi Menghadapi Isu yang Berkembang Gelar Pertemuan Bakohumas

image_pdfimage_print

Gelar Pertemuan Bakohumas

   Pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) kembali digelar Dinas Komunikasi dan Informatika, Kamis (23/2). Keberadaan Bakohumas yang terdiri dari pejabat humas, pranata humas dan humas di instansi vertikal serta perbankan ini diharapkan bisa membangun kinerja dan memfasilitasi informasi dari pemerintah ke masyarakat atau sebaliknya.

   Bakohumas juga berfungsi untuk kelancaran arus informasi dan mengatasi kesenjangan informasi pada masyarakat. “Selain itu untuk membina hubungan kehumasan dan mempererat silaturahmi,” tutur Kabid Komunikasi pada Dinas Kominfo, Susilo saat menyampaikan laporan.

   Pada pertemuan Bakohumas pertama di tahun 2017 ini membahas tentang penyakit DBD di Kota Probolinggo oleh Dinas Kesehatan, Sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan aplikasi pengelolaan pengaduan LAPOR! Oleh Dinas Kominfo setempat.

   Sekda Johny Haryanto yang membuka acara di Balai Latihan Kerja (BLK) itu menegaskan pentingnya koordinasi antar humas baik di pemerintah atau non pemerintah. Ia mengatakan humas adalah corongnya pemerintah dan humas itu penting keberadaannya. Oleh karenanya sudah seharusnya antar humas harus berkoordinasi dengan baik.

  “Cara mudah berkomunikasi ya menggunakan IT (informasi teknologi), jadi tidak harus bertatap muka langsung. Humas harus bisa menyikapi bersama mengatasi isu yang berkembang di masyarakat,” tutur sekda. 

   Kondisi penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) sepanjang 2016 sangat mengkhawatirkan, tercatat ada 533 kasus dengan 15 meninggal dunia. Setiap bulan di tahun 2016 ada saja kasus DBD yang muncul di seluruh kelurahan di Kota Probolinggo. Di taun 2017 kasus DBD cenderung menurun. “Bulan ini (Februari) kita kunci ya cukup di angka 7 (kasus) sajam” ujar Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes, Yusminingsih.

   Menurutnya, karena penyakit ini belum ada obatnya maka ada hal-hal yang bisa dilakukan secara bersama. Yakni pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan 3M plus oleh masyarakat, sedangkan fogging dilakukan oleh pemerintah. Yusminingsih juga mengingatkan agar tidak terpengaruh dengan oknum pihak luar yang menawarkan fogging.

   “Fogging dilaksanakan apabila ada kasus yang ditemukan di lokasi tertentu, jadi tidak serta-merta langsung fogging. Waspadai pihak yang menawarkan fogging dengan menentukan biaya tertentu, karena yang melaksanakan fogging adalah Dinas Kesehatan dan tidak dipungut biaya atau gratis,” tegas Yusminingsih mewanti-wanti.

   Sementara itu, Kepala Dispenduk Capil Tartib Goenawan menyosialisasikan layanan 3in1 yang bakal dimulai Maret mendatang. Dimana ketika masyarakat mengurus akta kelahiran anak, mereka sekaligus mengurus perubahan KK (kartu Keluarga) dan KIA (Kartu Identitas Anak). Tiga dokumen ini merupakan bukti bahwa pemerintah itu ada.

   Sebelumnya, Kota Probolinggo telah menerbitkan KAS (Kartu Anak Sejahtera) jauh sebelum diterbitkannya KIA. KAS menjadi media bagi anak di kota ini mendapatkan harga khusus ketika berbelanja kebutuhan sekolah atau makanan di tempat yang sudah bekerjasama dengan Pemkot Probolinggo. Kini ada 12 toko/tempat usaha yang bekerjasama untuk KAS.

   “Nantinya kami akan memperbarui MoU dengan 12 pihak yang telah bekerjasama sebelumnya. Jujur saja, 3in1 ini bukan inovasi tetapi perintah undang-undang tentang administrasi kependudukan,” kata Tartib. Ia pun meminta kepada semua lurah yang hadir dalam pertemuan Bakohumas untuk bisa menyosialisasikan program 3in1 ini kepada masyarakat sebelum ada launching dari Dispenduk Capil.

   Narasumber ketiga, Mar’ie Hendrianto Kasi Pengembangan Aplikasi Dinas Kominfo menginformasikan penggunaan aplikasi LAPOR! Sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Selanjutnya, aplikasi ini bakal diterapkan di Kota Probolinggo dengan pembentukan tim dan menunjuk admin serta pejabat penghubung di masing-masing satuan kerja. LAPOR merupakan program pemerintah pusat yang bisa diaplikasikan hingga kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah. ∎famydecta/humas

Leave a Reply

Your email address will not be published.