SAPA NELAYAN: Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat menyapa nelayan Kota Probolinggo. (29/3). (Foto: Welly Sujono/ Humas dan Protokol Pemkot Probolinggo)
image_pdfimage_print

MAYANGAN – Kota Probolinggo kembali dikunjungi Menteri Kabinet Kerja. Setelah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Jumat (29/3) sore, giliran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Jendral TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan menyapa nelayan di Kota Probolinggo.

Temu wicara dengan tokoh agama, pemuda dan nelayan yang membahas tentang problematika nelayan dan masyarakat pesisir itu digelar di aula pertemuan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. Menteri Luhut didampingi Deputi II Maritim Agung Kuswandono dan Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin.

Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Probolinggo Zainul Fathoni menyampaikan, berbagai uneg-uneg nelayan di Kota Mangga. Di antaranya, penerbitan surat izin kapal 30 GT ke bawah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan kapal di atas 30 GT harus mengurus izin di Jakarta.

Kebijakan tersebut dirasakan menyulitkan para nelayan yang memiliki kapal dibawah 30 GT ke bawah. “Sulitnya perizinan, kami berharap KSOP (Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan) bisa ditunjuk sebagai kantor yang punya wewenang meneritkan surat izin,” kata Zainul.

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk alat tangkap cantrang yang paling banyak digunakan nelayan Probolinggo juga masih belum diterbitkan. “Saya berharap Bapak Menteri bisa menyampaikan solusi terbaik kenapa tidak terbit SIPI untuk kapal neyalan. Kami juga berharap pemerintah pusat dan daerah punya program menyediakan perumahan bagi nelayan,” imbuh Ketua HNSI itu.

Dengan tegas, Menteri Luhut menjawab apa yang menjadi keresahan nelayan. Katanya, izin kapal 30 GT ke bawah akan diselesaikan segera. “Mengenai izin, minggu depan akan kirim tim untuk selesaikan GT di atas 30. Kalau dibawah 30 GT saya sudah hubungi Gubernur Khofifah, boleh diselesaikan dalam waktu dekat. Ini bukan karena pilpres karena menurut saya sudah kelamaan. Ini bukan janji, tapi ini kerja. Kalau saya janji, akan saya tepati,” ujar purnawirawan TNI itu.

Luhut juga berpesan kepada nelayan untuk tidak membuang sampah sembarangan di laut. Karena, sampah tersebut akan dimakan ikan, ikan dimakan manusia yang dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan kesehatan.

“Nelayan harus diberi pendidikan, nelayan harus jujur, memelihara lingkungan dan over fishing. Zonasi penangkapan ikan akan diatur. Gunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, kasihan anak cucu kita tidak akan bisa menikmati nanti. Kami sedang melakukan kerjasama secara ilmiah untuk menata itu dan zonasi sedang diatur,” jelas Luhut.

Luhut pun menyatakan kepada ratusan audiens yang hadir untuk tidak khawatir, pemerintah tidak akan mengabaikan nasib nelayan. (famydecta/humas)

Probolinggo city is visited by one of minister of working cabinet again. After  the minister of National Development Planning Bambang Brodjjonegoro and minister of Law and Human Right Yasonna Laoly,  now coordinating Maritime affairs and Investment minister Luhut Binsar Pandjaitan come to Probolinggo city on Friday (29/3) afternoon.

The dialogue with the religious figures, youths and fishermen discussed on the problems of fishermen and coastal community and held at meeting hall of Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. Minister Luhut was accompanied by Deputi II Maritime Agung Kuswandono and Probolinggo mayor Hadi Zainal Abidin.

The branch head of Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI/Indonesian Fishermen Community) said many complaints, such as the permit for boat under 30GT which become the provincial authority and the central authority for boat above 30GT.

Those policy make some difficulties for fishermen who have boat under 30GT. “The ppermit is difficult. We hope KSOP (Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan/Port Authority) will have the authority for permit issue,” said Zainul.

Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI/Fish Catching Permit) using cantrang (seine nets) which is used by most of Probolinggo fishermen was not issued yet. “I hope the minister could give better solution for our problems. And we also hope that central or regional government has program for fishermen housing,” said this head of HNSI.

Strictly said, Luhut answer the question. He said, the permit for boat under 30GT will be handled soon. “About permit, we will send a team to finish the permit issue for boat above 30 GT. And for boat under 30GT, I already called governor Khofifah to finish it soon. It is not about president election, but I think it is too long. It is not promise but real work. If I promise, I will fulfill it,”said this retired national army.

Luhut also asked to fishermen not to littering on the sea. Since the waste will be eaten by the fish, and the fish will be eaten by human, and it can cause health problems.

“Fishermen should be educated, fishermen should be honest, keep the environment clean, and over fishing. The zonation for catching the fish will be arranged. Use friendly environment tools for our children in the future. We are collaborating scientifically to organize it and zonation will be arranged” said Luhut.

Luhut said to all hundreds audience to not worry, since the government will not abandone fishermen.