DPRD Setujui Pembahasan LKPJ dan Tiga Raperda

Wali Kota Hadi Zainal Abidin saat membacakan nota penjelasan LKPJ (foto: Rizal Al Karimi)
image_pdfimage_print

MAYANGAN – DPRD Kota Probolinggo menyetujui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo tahun 2018 dan tiga Rancangan Peraturan Daerah (raperda). Persetujuan itu ditandai dengan penandatanganan sekaligus penyerahan dokumen antara wali kota dan pimpinan ketua DPRD, dalam rapat paripurna, Senin (1/4).

Wali Kota Hadi Zainal Abidin membacakan nota penjelasan LKPJ dari kepemimpinan sebelumnya. Sedangkan Wawali Muhammad Soufis Subri membacakan rencana pembahasan tiga raperda. Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Agus Rudianto Ghaffur, didampingi Wakil Ketua Mukhlas Kurniawan dan Roy Amran.

Dalam nota penjelasan itu disebutkan, pada tahun anggaran (TA) 2018, secara umum realisasi pendapatan daerah mencapai 102,93 persen. Yang terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 102,89 persen; Dana Perimbangan 101,47 persen; lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai 110,26 persen.

Anggaran belanja daerah tahun 2018 Rp 1.195.056.220.130,18 dan realisasi pengeluaran definitif sampai dengan 31 Desember 2018 berjumlah Rp 948.638.559.210,46.

“Saya menyadari bahwa di dalam penyelenggaraan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Untuk itu saya sampaikan permohonan maaf dan saya mengajak semua elemen bersama-sama membangun Kota Probolinggo lebih baik lagi ke depan,” tutup Habib Hadi saat menyampaikan nota penjelasan.

Sementara itu, tiga raperda yang akan dibahas DPRD yakni raperda tentang pelayanan publik; raperda tentang empat perda Kota Probolinggo dan raperda tentang penataan penataan dan pembinaan toko swalayan-pusat pembelanjaan dan pasar rakyat.

Wawali Subri saat membacakan sambutan (foto: Rizal Al Karimi)

Ditemui usai sidang paripurna, Wawali Muhammad Soufis Subri mengatakan, raperda tentang penataan dan pembinaan toko swalayan-pusat pembelanjaan dan pasar rakyat dinilai sangat penting. Agar penyebaran ketiga tempat berbelanja itu ada hitungan dan perbandingannya.

“Jadi, nanti bisa tahu berapa toko yang boleh atau tidak muncul di kawasan tersebut. Raperda ini kami buat dalam rangka menumbuhkan pemerataan warga lokal Kota Probolinggo ikut menggairahkan ekonomi di daerahnya, bukan dikuasai segelintir orang saja. Intinya agar masyarakat lebih berperan dalam berdaya, dalam berekonomi,” ucap Subri.

Sebagai penyusun regulator, lanjut Subri, pemerintah harus bisa memperhatikan aspirasi masyarakat. Dengan raperda yang akan dibahas terdapat titik temu tentang aturan sekaligus penentuan lokasi yang boleh ditempati atau tidak.

“Setelah disetujui, selanjutnya LKPJ yang disampaikan oleh wali kota dan tiga raperda akan kami bahas dalam rapat-rapat selanjutnya di DPRD,” imbuh Ketua DPRD Agus RG. (famydecta/humas)

Probolinggo City Council (DPRD) approved Probolinggo Mayor’s Accountability Statement (LKPJ) in 2018 and three Draft of Regional Regulations (draft regulation). The agreement was marked by the signing and submission of documents between the mayor and the chairman of DPRD, at a plenary meeting on Monday (1/4).

Mayor Hadi Zainal Abidin read the LKPJ’s explanation note from the previous leadership. And, Vice Mayor Muhammad Soufis Subri read out the plan to discuss three drafts of regulations. The plenary session was led by DPRD Speaker Agus Rudianto Ghaffur, accompanied by Deputy Speaker Mukhlas Kurniawan and Roy Amran.

In the explanatory note, it is stated, in the 2018 fiscal year in general, the realization of regional revenues reached 102.93 percent which consists of the realization of Regional Revenue (PAD) of 102.89 percent; Balancing Fund 101.47 percent; others legitimate regional income reached 110.26 percent.

The regional budget for 2018 is Rp.1,195,056,220,130.18 and the realization of definitive expenditure up to December 31, 2018 has reached Rp.994,638,559,210.46.

“I realize that in carrying out tasks in the fields of government, development, and community, there are still various weaknesses and shortcomings. For that, I submit an apology and invite all elements to jointly build Probolinggo city to be even better in the future,” said Habib Hadi when delivering the explanatory note.

Meanwhile, three regional regulations will be discussed by the DPRD, including the draft regulation on public services; draft regulation on four regional regulations and draft regulation on structuring and fostering of supermarkets and shopping centers.

Being met after the plenary session, Vice Mayor Muhammad Soufis Subri said, the draft regulation on the arrangement and development of supermarkets and shopping centers and the people’s market was considered very important so that the spread of three of them would consider to measurement and comparison.

“So, later you can know how many stores may or may not operate in certain areas. We made this draft regulation in order to foster the empowerment of local people in the city, to stimulate the economy in the area, as is not to be controlled by a certain side. The point is that the community plays an important role in empowerment, in the economy, “Subri said.

As a regulator of regulation, Subri continued, the government must be able to pay attention to the aspirations of the people. With the draft regulation that will be discussed, there will be a meeting point about the rules as well as determining the location that may be occupied or not.

“After being approved, then the LKPJ delivered by the mayor and three regional regulations will be discussed in subsequent meetings in the DPRD,” added the Speaker of the DPRD Agus RG.