Wali Kota Tinjau Pembekuan Pop City Karaoke

 

Usai dibekukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo sejak sebulan lalu, manajemen Pop City (PC) Karaoke Keluarga terus melakukan pembenahan guna mendapat izin untuk kembali beroperasi. Siang tadi (13/3) Wali Kota Probolinggo Rukmini langsung meninjau evaluasi kelengkapan izin karaoke yang terletak di Jalan Dr Sutomo itu.

   Bersama tim pengawasan tempat hiburan di Kota Probolinggo yang dikomandoi Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Agus Efendi, rombongan tiba sekira pukul 10.00. Tim ini terdiri dari Disbudpar, Dinas Penanaman Modal- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Satpol PP, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP), Bagian Humas dan Protokol, Bagian Hukum, Kasat Narkoba Polres Probolinggo Kota, Sub Den Pom, Camat Kanigaran dan Lurah Tisnonegaran. “Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pengawasan dalam rangka evaluasi pembekuan izin usaha kegiatan hiburan karaoke Pop City,” tegas Agus Efendi.

   Berada di salah satu room, wali kota dan tim ditemui jajaran Manajemen PC , salah satunya Wisnu. “Dengan adanya pembekuan ini akhirnya kami tahu apa yang harus diperbaiki, kami harus berbenah dan bagaimana menjaga komunikasi yang baik dengan jajaran Pemerintah Kota Probolinggo. Terkait pembekuan ini, ada yang telah banyak kami penuhi,” kata pria berkacamata ini.

   Pembenahan yang telah dilakukan, jelas Wisnu, antara lain surat-surat izin, PC tidak menyediakan pemandu lagu dan melarangnya bertransaksi di areal karaoke tersebut ditambah harus berbaju sopan, tidak menjual miras sebelum izin resto yang diajukan disetujui oleh pemerintah, dan menambah sarana prasarana seperti mushola dan tempat wudhu.

   “Surat rekomendasi sudah kami laksanakan, semua sudah kami perbarui dan dipenuhi. Termasuk menutup semua room karaoke yang dilengkapi toilet, toiletnya sudah kami tutup secara permanen ,” imbuh Wisnu.

   Menanggapi penjelasan manajemen PC, Wali Kota Rukmini menegaskan, pihaknya harus melihat langsung di lapangan setelah adanya surat permintaan dibukanya kembali pembekuan PC karaoke. Pemerintah memberikan sanksi kepada PC karena terdapat pelanggaran ditambah ada surat keluhan dari organisasi masyarakat.

   “Saya memahami masyarakat perlu hiburan sehingga pemerintah mencari investor, tetapi selama berinvestasi disini harus sesuai dengan aturan mengingat banyak yang bekerja di tempat ini. Bagaimana tenaga kerja tetap bisa hidup dan tercukupi. Manajemen bisa tetap eksis, investor bisa tenang selama mengikuti aturan yang ada,” terang Rukmini.

   Wali kota juga menegaskan, pembekuan PC bisa dicabut dan kembali beroperasi setelah tim pengawasan mengadakan rapat evaluasi. “Selama layak dan mau mengikuti aturan. Hindari menjadi image tempat mesum. Mesum ini bukan hanya perempuan saja tetapi mabuk-mabuknya juga,” Rukmini mengingatkan.

   PC telah memenuhi persyaratan sesuai perda nomor 9 tahun 2015 tentang penataan, pengawasan dan pengendalian tempat hiburan. Antara lain izin hiburan dan TDUP, izin tenaga kerja, jam operasional, petugas keamanan/security, larangan penjualan minuman beralkohol dan penggunaan, larangan penyediaan pemandu lagu, toilet di luar ruang kantor, mushola, CCTV, petunjuk jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, larangan toilet di ruang karaoke dan lahan parkir.

   Sedangkan fasilitas pendukung lainnya adalah surat keterangan laik sehat, SPPL, lisensi pemakaian lagu, P3K, tempat sampah dan tanaman peneduh dan himbauan pengunjuk berpakaian rapi dan sopan. “Kami akan segera mengadakan rapat. Dan, perlu diingat bahwa kami (tim) tidak akan melenceng dari perda,” tambah Agus Efendi. ∎famydecta/humas