Habib Hadi: Ini Titik Nol Pemerintahan Saya Ke Depan

Wali Kota dan Wawali di sela-sela rapat membaca penyampaikan pemandangan umum fraksi (foto: Rizal Al Karimi/Humas dan Protokol)
image_pdfimage_print

MAYANGAN – Menindaklanjuti paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2018 dan tiga raperda, enam fraksi DPRD Kota Probolinggo akhirnya menyampaikan pemandangan umumnya terkait pembahasan tersebut, Jumat (5/4).

Tiga raperda yang dimaksud adalah raperda pelayanan publik; raperda tentang pencabutan empat perda (perda tentang izin pengusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor, perda kemitraan daerah, perda penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kota Probolinggo dan perda analisis mengenai dampak lingkungan), raperda pembinaan dan penataan toko swalayan-pusat perbelanjaan dan  pasar tradisional.

Di awali penyampaikan pemandangan umum fraksi oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa oleh Abdul Azis. Fraksi ini membahas antara lain tentang raperda pelayanan publik yang harus selaras dengan pelayanan yang diberikan oleh RSUD dr Mohamad Saleh, revitalisasi pasar baru hingga status Probolinggo Plaza.

Fraksi PDIP yang disampaikan Imam Hanafi mengungkap tentang pentingnya pendirian UPT Imigrasi di Kota Probolinggo, sebagai pelayanan pembuatan paspor dan menjadi alternatif bagi daerah sekitar. FPDIP pun meminta penjelasan tentang kesiapan Pemkot Probolinggo terkait wacana tersebut. Fraksi ini juga menyinggung pelayanan RSUD.

Fraksi GeDe (Gerindra Demokrat) yang diwakili Sri Wahyuningsih mempertanyakan kesiapan Pemkot Probolinggo dalam rangka rencana dibahasnya raperda pelayanan publik. Dan, segi pemetaan keberadaan pasar modern yang mampu menjadi solusi untuk pasar rakyat agar bisa lebih berkembang.

Sementara itu, Fraksi Partai Nasdem, Mochammad Yoni menyebut raperda penataan dan pembinaan toko swalayan-pusat perbelanjaan dan pasar rakyat dapat mewujudkan kebebasan berusaha, yang harus didorong dan diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Abdus Syukur, Fraksi Partai Golkar mengatakan raperda pelayanan publik yang bersentuhan dengan masyarakat dan kepentingan publik. Yang menjadi keluhan warga adalah urusan yang ribet, proses panjang, terlalu lama  serta biaya diluar dugaan. Raperda yang dibuat diharapkan bisa menjawab semua persoalan tersebut.

Penataan pasar-pasar dibawah pengelolaan pemerintah lebih nyaman, modern serta mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat bersaing dengan toko swalayan dan pusat perbelanjaan yang dikelola swasta.

Fraksi paling terakhir adalah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, yang dibacakan Robit Rijanto. Menurutnya, pengaturan lokasi toko modern perlu diperjelas agar tidak berdampak pada kehidupan dan penghasilan pedagang yang semakin sulit. Konsep yang diterapkan nantinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apa respon Wali Kota Hadi Zainal Abidin terkait pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut? “Apa yang jadi pandangan fraksi adalah suatu hal yang positif dan bagus menurut saya. Tentunya akan menjadi acuan titik nol pemerintahan saya ke depan,” jawabnya saat ditemui usai paripurna.

Terkait pertanyaan fraksi yang membahas soal pembangunan pasar baru dan status Probolinggo Plaza, Habib Hadi menyatakan, semua akan dijawab secara detail dalam penyampaian atas pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna. “Ada jawaban akan tertuang (dalam paripurna berikutnya), mekanismenya akan saya atur,” terang politisi PKB itu. (famydecta/humas)

Salah satu fraksi bersalaman dengan ketua DPRD seusai penyampaikan pemandangan umum fraksi (foto: Rizal Al Karimi/Humas dan Protokol)

Following up the Mayor’s Report of Responsibility (LKPJ) in 2018 and three regional regulations, six Probolinggo City Council (DPRD) fraction s finally delivered their general views regarding the discussion on Friday (5/4).

The three regional regulation draft (raperda) in question are draft regulations on public services; the draft regulation on the revocation of four regional regulations concerning on permits for transporting vehicles with motorized vehicles, regional partnership regulations, regulations on receipt of third-party contributions to the Probolinggo Municipality and regulations on environmental impact analysis, draft regulations and arrangement of supermarkets, shopping centers and traditional markets.

It was started with the general view of the fraction by Abdul Azis, a representative of PKB Party. This fraction discussed, among others, the draft of public service that must be in line with the services provided by the Dr Mohamad Saleh Hospital, revitalizing the new market to the status of Probolinggo Plaza.

The PDIP fraction delivered by Imam Hanafi revealed the importance of establishing the Immigration Unit in the city, as a service for making passports and becoming an alternative for the surrounding area. FPDIP also asked for an explanation of the readiness of the municipality regarding the discourse. This fraction also discussed the local hospital services.

The fraction of Gerindra and Democrat Party represented by Sri Wahyuningsih questioned the readiness of the Probolinggo Municipality in the framework of the plan to discuss the draft of public service, and, in terms of mapping the existence of modern markets that can be a solution for the people’s market so that it can be more developed.

Meanwhile, the Nasdem Party Fraction, Mochammad Yoni, stated that the regulation and development of supermarkets and shopping centers and public markets can realize the freedom of business, which must be encouraged and given the opportunity as a consequence of increasingly open and competitive business opportunities. As a result,  it can improve the regional economy and spur sustainable economic growth.

Abdus Syukur, Golkar Party fraction said that the draft of public service is in line with the public and the public interest. What becomes a citizen complaint is a complicated business, a long process, too long and unexpected costs. The draft regulation is expected to be able to answer all these issues.

Structuring the markets under the management of the government which is more comfortable, modern and in line with the times so that it can compete with supermarkets and privately run shopping centers.

The last fraction giving their statement was the PPP Party Fraction, which was read by Robit Rijanto. According to him, the arrangement of the location of modern stores needs to be clarified so as not to have an impact on the lives and income of the trader that tends to be decreasing. The concept is applied later to meet community needs and improve community welfare.

What is the response of Mayor Hadi Zainal Abidin regarding the general view of the fraction is? “Things that have been stated by the fraction is a positive and good thing in my opinion. Of course, it will be the zero point of reference for my government,” he replied when met after the plenary session.

Regarding the fraction’s question discussing the development of a new market and the status of Probolinggo Plaza, Habib Hadi stated that all would be answered in detail in the delivery of the general view of the fraction at the plenary meeting. “There will be an answer (in the next plenary session), I will set the mechanism,” explained the PKB politician.