Sidang Paripurna Bahas Tiga Raperda

image_pdfimage_print

 

Sidang Paripurna yang dijadwalkan Rabu (15/3) di gedung DPRD Kota Probolinggo membahas 3 Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tahun 2017. Sidang kali ini meliputi dua acara yakni penyampaian nota penjelasan Wali Kota Probolinggo terhadap pembahasan dua raperda yaitu raperda tentang Perubahan atas Perda No.10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan raperda tentang Perubahan atas Perda No.3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Acara lainnya yang termasuk dalam agenda ini adalah Penyampaian Penjelasan Pimpinan Badan Legislasi DPRD terhadap pembahasan satu raperda inisiatif DPRD yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Wakil Ketua DPRD setempat, Zulfikar Imawan yang mewakili pihak DPRD menyampaikan pentingnya Peraturan Daerah (perda) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Menurutnya, dengan adanya perda ini, di masa yang akan datang penyelenggaraan pemerintah daerah akan memiliki landasan hukum yang berkaitan dengan pembentukan produk-produk hukum daerah.

“Berdasarkan isi atau materi dari perda ini, ke depan penyelenggaraan pemerintah dapat terencana dengan baik, terpadu, dan sistematis sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan,” jelas Zulfikar.

Di sesi kedua, wali kota Probolinggo yang dalam hal ini diwakili Sekda Johny Haryanto menyampaikan nota penjelasan terhadap dua raperda. Sekda Johny Haryanto menyatakan perlunya perubahan penghitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

“Dengan memperhatikan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dilarang menetapkan perda tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, maka formula penghitungan yang baru akan dirumuskan dengan tepat dan tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi,” tutur Johny.

Sementara itu, terkait raperda Perubahan atas Perda No.3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Johny menyatakan bahwa terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

“Prinsip-prinsip dalam perubahan tersebut antara lain pergeseran dari stetsel (tindakan hukum tertentu untuk menjadi warga negara) pasif menjadi aktif, perubahan asas peristiwa menjadi asas domisili, KTP-el berlaku seumur hidup, dan pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh dipungut biaya atau gratis,” jelas Johny.  ?alfienhandiansyah/humas

Leave a Reply

Your email address will not be published.