Wujudkan Pengelolaan Tertib Administrasi Pembangunan

image_pdfimage_print

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo menggelar sosialisasi tentang tata cara pengelolaan administrasi pembangunan infrastruktur beserta pengendaliannya, Rabu (15/3) di ruang Sabha Bina Praja. Ada 12 PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), 10 PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan 16 PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yang di undang dalam kegiatan tersebut.

Tidak semua SKPD diundang, tetapi hanya beberapa satuan kerja yang mempunyai kegiatan fisik infrastruktur. Diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, RSUD dr. Mohammad Saleh, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kabag Administrasi Pembangunan, Gofur Effendy di awal sambutannya menjelaskan, karena adanya tupoksi yang baru pada bagian administrasi pembangunan, didalamnya terkait dengan pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan di bidang pembangunan infrastruktur serta layanan pengadaan, juga pelaksanaan pemantauan tugas di bidang pembangunan beserta layanan pengadaan.

“Selain itu ada beberapa hal yang melatar belakangi agenda sosialisasi ini, yaitu belum seragamnya bentuk format-format berita acara dan laporan kesulitan pengawas pada kegiatan fisik atau infrastruktur antara SKPD maupun antar bidang pada SKPD. Masih kurangnya bekal pengetahuan juga kemampuan PPK dan PPTK khususnya yang tidak memiliki jabatan di bidang bangunan/infrastruktur. Sehingga dalam menjalankan tugas mungkin perlu adanya “bekal” serta belum satu pemahaman anggota PPHP dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan konstruksi,” kata Gofur.

“Tujuan kami ingin mewujudkan pembangunan yang tertib administrasi, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat kuantitas. Maka kami berinisiatif dan memfasilitasi kegiatan hari ini dengan menyatukan pandangan bagaimana pelaksanaan pengendalian pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan tepat,” sambungnya.

Dalam kegiatan tersebut, undangan juga mendapatkan paparan tugas dan kewenangan PPK, PPTK dan PPHP serta mendapat buku materi tentang Kelengkapan Format Administrasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur. ?rizameinita/humas

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.