Pemkot Berupaya Hilangkan Stigma Negatif Pelayanan

Wawali Subri saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum dari enam fraksi DPRD (Foto : Welly /Humas dan Protokol)
image_pdfimage_print

Mayangan- Setelah mendengarkan pandangan umum dari enam fraksi DPRD pada jumat lalu,   Senin (8/4), Wali Kota menyampaikan jawaban atas pandangan umum tersebut, mengenai tiga rancangan peraturan dan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Probolinggo tahun anggaran 2018, pada sidang paripurna DPRD.

Jawaban tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Probolinggo Mohammad Soufis Subri di ruang rapat utama DPRD Kota Probolinggo. Pagi itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Muchlas Kurniawan.

Dalam penyampaiannya, Wakil Wali Kota Probolinggo menjawab tuntas semua pertanyaan, masukan dan saran yang disampaikan oleh fraks-fraksi DPRD. Diawali dengan menanggapi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, tentang raperda pelayanan publik yang harus selaras dengan pelayanan yang diberikan oleh RSUD dr Mohamad Saleh.

Mengenai hal tersebut Pemerintah Kota Probolinggo akan terus berupaya menghilangkan stigma pelayanan RSUD yang kurang baik. Seperti sebelumnya antrian manual, di tahun 2019 ini pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi android. Visite dokter sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jam 09.00-14.00. Serta, meningkatkan mutu pelayanan kepada tenaga paramedik yang kurang ramah dengan pelatihan, evaluasi, pembinaan dan pemberian sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.

“Terkait revitalisasi pasar baru, target Dinas PUPR untuk penyelesaian dilakukan pada bulan Juni 2019 untuk tahap pertama, target penyelesaiannya pada tahun 2021. Mengenai status Probolinggo Plaza, Pemkot masih terus berupaya menyelesaikan permasalahan melalui jalur non litigasi melalui kesepakatan dengan PT.  Avila Prima,”jelasnya.

Menanggapi Fraksi PDIP tentang pendirian UPT Imigrasi di Kota Probolinggo, sebagai pelayanan pembuatan paspor dan menjadi alternatif bagi daerah sekitar. Mengenai persiapannya, Pemkot akan melalukan pengkajian terhadap urgensi dan banyaknya masyarakat Kota Probolinggo dan sekitarnya dalam mengurus imigrasi. Sehingga nantinya dapat diusulkan agar kantor imigrasi ikut membuka layanan di Mall Pelayanan Publik.

Selain itu Fraksi GeDe (Gerindra Demokrat) juga mempertanyakan kesiapan Pemkot Probolinggo dalam rangka rencana dibahasnya raperda pelayanan publik. Segi pemetaan keberadaan pasar modern yang mampu menjadi solusi untuk pasar rakyat agar bisa lebih berkembang. “Pemkot sudah sejak tahun 2009 melakukan sosialisasi ke seluruh perangkat daerah khususnya OPD pelayanan publik untuk menyusun berbagai instrument pelayanan publik,” ungkapnya.

Terkait dengan segi pemetaan keberadaan pasar modern, yang mampu menjadi solusi untuk pasar rakyat agar bisa lebih berkembang. Pemkot telah mengatur penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan dengan memperhatikan keberadaan pasar rakyat dan UKM.

Sementara itu, menanggapi Fraksi Partai Nasdem, yang juga membahas raperda penataan dan pembinaan toko swalayan-pusat perbelanjaan dan pasar rakyat. Ini merupakan penyesuaian atas peraturan perundang-undangan yang baru terhadap Perda sejenis yang telah ada di Kota Probolinggo, yaitu Perda nomor 9 tahun 2011.

Fraksi Partai Golkar mengatakan raperda pelayanan publik yang bersentuhan dengan masyarakat dan kepentingan publik. Yang menjadi keluhan warga adalah urusan yang ribet, proses panjang, terlalu lama  serta biaya di luar dugaan. Menurut Subri, raperda ini mengatur tentang kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan berbagai instrument pelayanan. Jika tidak memenuhi standar pelayanan, dapat dilaporkan ke Wali Kota atau Ombudsman Republik Indonesia melalui pengaduan.

Yang terakhir menanggapi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mengenai pengaturan lokasi toko modern yang perlu diperjelas agar tidak berdampak pada kehidupan dan penghasilan pedagang yang semakin sulit. Nantinya, keberadaan toko swalayan yang berbentuk jaringan menjual secara eceran barang konsumsi, terutama produk makanan dan produk rumah tangga justru lebih mahal. Namun, pelayanan secara modern, pasar rakyat masih mempertahankan tradisi tawar menawar.

“Apabila dalam penyampaian jawaban dan penjelasan ini, terdapat hal-hal yang ingin dikomunikasikan lebih lanjut oleh anggota DPRD, akan dilakukan pembahasan bersama dalam tahapan panitia khusus,” pungkas Wakil Wali Kota. (Malinda/Humas)

Saat  sidang paripurna DPRD  tentang acara penyampaian jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi (foto : Welly/Humas dan Protokol)

After listening to the general views of the six DPRD fractions last Friday, on Monday (8/4), the Mayor conveyed an answer to this general view, regarding three draft regulations and the accountability report for the Probolinggo Mayor 2018, at the DPRD plenary session.

The answer was conveyed by Vice Mayor of Probolinggo Mohammad Soufis Subri in the main meeting room of the Probolinggo City DPRD. That morning, the plenary meeting was led by Deputy Speaker of the Probolinggo City DPRD Muchlas Kurniawan.

In its delivery, the Vice Mayor of Probolinggo answered thoroughly all questions, inputs, and suggestions submitted by the DPRD fractions. He started with responding to the PKB Party Fraction, about the draft of public service that must be in harmony with the services provided by the Dr Mohamad Saleh Regional Hospital.

Regarding this matter, Probolinggo Municipality will continue to try eliminating the stigma of poor hospital services. Regarding the manual queue, in 2019 the registration can be done online by using the android application. The doctor’s visit is in accordance with the Minimum Service Standards (SPM) at 09.00-14.00. And, to improve the quality of services to paramedics who are less friendly with training, evaluation, guidance, and sanctions for those who commit violations.

“Regarding the revitalization of the new market, the Public Works Agency target for settlement is carried out in June 2019 for the first phase; the target of completion is in 2021. Regarding the status of Probolinggo Plaza, the municipality continues to resolve problems through non-litigation by making an agreement with PT. Avila Prima,” he explained.

Responding to the PDIP fraction about the establishment of the Immigration Unit in the city, as a service for making passports and becoming an alternative for the surrounding area, for early step, the municipality will carry out an assessment of the urgency and the number of people in Probolinggo City and its surroundings in managing immigration. So that, later it can be proposed that the immigration office would participate in the opening of Public Service Mall.

In addition, the Gerindra and Democrat Fraction also questioned the readiness of the municipality in the framework of the plan to discuss the draft of public service. The aspect of mapping the existence of a modern market that is able to be a solution for the people’s market so that it can be more developed. “We have since 2009 carried out dissemination to all regional working units, especially the units dealing with public services to arrange various public service instruments,” he said.

Related to the aspect of mapping the existence of modern markets, which can be a solution for the people’s market so that it can be more developed, the municipality has arranged the arrangement and guidance of supermarkets and shopping centers by paying attention to the existence of the community market and SMEs.

Meanwhile, responding to the Nasdem Party Fraction, which also discussed the draft regulation and fostering supermarkets, shopping centers, and people’s markets, it is an adjustment to the new laws and regulations on similar regulations that already exist in the city, namely Regional Regulation number 9 of 2011.

The Golkar Party fraction mentioned the draft of public services which is in line with the society and the public interest. What becomes the citizen complaint is a complicated administration, a long process, too long and unexpected costs. According to Subri, this draft of regulation concerns on the obligation of public service providers to compile and stipulate various service instruments. Should it does not meet service standards; it can be reported to the Mayor or the Ombudsman of the Republic of Indonesia through a complaint.

And, responding to the PPP Party Fraction, regarding the location arrangement of modern shops that needed to be clarified so as not to have an impact on the lives and income of the traders, Subri said that, later, the existence of supermarkets in the form of a network selling retail consumer goods, especially food products and household products. However, in modern service, the people’s market still maintains a tradition of bargaining.

“If in the delivery of answers and explanations, there are things that the DPRD members want to communicate further will be discussed together in the special committee stage,” concluded the Vice Mayor.