Wawali Subri saat sambutan pada acara fasilitasi perluasan dan penguatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah Kota Probolinggo (Foto: Welly/Humas dan Protokol)
image_pdfimage_print

KANIGARAN – Dengan dilantiknya Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, perubahan kebijakan juga terjadi di beberapa sektor, termasuk di sektor pengembangan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam hal ini, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo menggelar Fasilitasi Perluasan dan Penguatan Akses Permodalan Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di wilayah Kota Probolinggo, Senin (8/4), di ruangan Shaba Bina Praja.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Wawali H Muhammad Soufis Subri dengan didampingi sejumlah pejabat termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Achmad Sudiyanto, Kepala DKUPP Gatot Wahyoedi, serta pejabat lainnya. Bertindak sebagai narasumber Kasi Fasilitasi Permodalan pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jatim, Agus Winarto.

Gatot Wahyoedi dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan sebuah upaya untuk mensinergikan program DKUPP Kota Probolinggo dengan kecamatan dan kelurahan se-Kota Probolinggo serta menginformasikan program permodalan yang dapat diakses oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Probolinggo, baik bersumber dari APBD maupun APBN.

Sementara itu, Wawali Subri menyatakan bahwa keberadaan UMKM memegang peranan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah, termasuk berperan dalam PDRB Kota Probolinggo yang mencapai 54,98%.

“UMKM menjadi salah satu solusi dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, baik perwakilan dari kelurahan maupun kecamatan harus mengikuti kegiatan ini dengan baik dan sampaikan kepada masyarakat,” ujar Subri.

Seperti diketahui, selama ini banyak akses permodalan bagi koperasi dan UMKM dalam mengembangkan usahanya. Permodalan ini dapat diperoleh dari pemerintah maupun perbankan dalam wujud Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Dana Bergulir.

Agus Winarto yang menjadi narasumber siang tadi menyebutkan bahwa dengan pergantian gubernur Jawa Timur, terdapat sejumlah kebijakan baru yang diusung termasuk di bidang koperasi dan UMKM. Salah satu kebijakan yang dibuat sejak awal tahun ini adalah pemberian hibah kepada koperasi. Jika dulunya koperasi tidak diperbolehkan menerima hibah, maka dengan adanya kebijakan ini, mulai tahun depan, koperasi dapat menerima hibah.

“Sejak diberlakukannya kebijakan ini, banyak proposal yang dikirimkan ke instansi kami. Namun sesuai aturan yang ada, pengajuan tahun ini baru bisa direalisasikan tahun depan,” ujar Agus. (alfien/humas)

Para peserta mengikuti acara fasilitasi perluasan dan penguatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro (Foto: Welly/Humas dan Protokol)

East java governor for 2019-2024 has been inaugurated, and it makes some changes in some sectors, including the sector of development cooperative and small medium enterprises (SMEs). In this case, the agency of cooperative, SMEs, Trade and Industry (DKUPP) of Probolinggo city held socialization on widening and strengthening capital access for SMEs of Probolinggo city, on Monday (8/4) at Sabha Bina Praja hall.

This event was opened by vice mayor H. Muhammad Soufis Subri accompanied by some officers such as assistant for economy and development affairs Achmad Sudiyanto, the head of DKUPP Gatot Wahyoedi, and another officers. As a speaker is the section head of capital on cooperative and SMEs agency of East Java provincial government, Agus Winarto.

Gatot Wahyoedi in his report said it is kind of effort in synergizing DKUPP programs and sub-districts and villages and informing capital program which can be accessed by all SMEs of Probolinggo city. The capital is from regional or state budget.

Meanwhile, vice mayor Subri said the existing SMEs take an important role in increasing regional economy, including take part in making Gross Regional Products (PDRB) of Probolinggo city  reach 54,98 percent.

 “SMEs is one of solution in developing economy growth and to reduce poverty. So please listen the information in this socialization and say it to the people,” said Subri.

As known, there are many capital access for cooperative and SMEs in developing their business. The capital can be from government or banks in form of Kredit Usaha Rakyat (KUR/micro credit program) or sustainable financing (dana bergulir).

Agus Winarto as the speaker said the changing of East Java governor makes some new policies come into cooperative and SMEs sector. One of policy which is applied at the beginning of this year is grant for cooperative. As we know that cooperative do not allow to take grant in the past, but starting next year, cooperatives are allow to receive grant.

 “Since this policy is applied, there are many proposal sent to our agency. But according the regulation, if we propose this year, then it will realize it next year,” said Agus