2020, Koperasi-UMKM Peroleh Akses Permodalan Baru

Wawali Subri saat sambutan pada acara fasilitasi perluasan dan penguatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah Kota Probolinggo (Foto: Welly/Humas dan Protokol)
image_pdfimage_print

KANIGARAN – Dengan dilantiknya Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, perubahan kebijakan juga terjadi di beberapa sektor, termasuk di sektor pengembangan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam hal ini, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo menggelar Fasilitasi Perluasan dan Penguatan Akses Permodalan Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di wilayah Kota Probolinggo, Senin (8/4), di ruangan Shaba Bina Praja.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Wawali H Muhammad Soufis Subri dengan didampingi sejumlah pejabat termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Achmad Sudiyanto, Kepala DKUPP Gatot Wahyoedi, serta pejabat lainnya. Bertindak sebagai narasumber Kasi Fasilitasi Permodalan pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jatim, Agus Winarto.

Gatot Wahyoedi dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan sebuah upaya untuk mensinergikan program DKUPP Kota Probolinggo dengan kecamatan dan kelurahan se-Kota Probolinggo serta menginformasikan program permodalan yang dapat diakses oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Probolinggo, baik bersumber dari APBD maupun APBN.

Sementara itu, Wawali Subri menyatakan bahwa keberadaan UMKM memegang peranan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah, termasuk berperan dalam PDRB Kota Probolinggo yang mencapai 54,98%.

“UMKM menjadi salah satu solusi dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, baik perwakilan dari kelurahan maupun kecamatan harus mengikuti kegiatan ini dengan baik dan sampaikan kepada masyarakat,” ujar Subri.

Seperti diketahui, selama ini banyak akses permodalan bagi koperasi dan UMKM dalam mengembangkan usahanya. Permodalan ini dapat diperoleh dari pemerintah maupun perbankan dalam wujud Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Dana Bergulir.

Agus Winarto yang menjadi narasumber siang tadi menyebutkan bahwa dengan pergantian gubernur Jawa Timur, terdapat sejumlah kebijakan baru yang diusung termasuk di bidang koperasi dan UMKM. Salah satu kebijakan yang dibuat sejak awal tahun ini adalah pemberian hibah kepada koperasi. Jika dulunya koperasi tidak diperbolehkan menerima hibah, maka dengan adanya kebijakan ini, mulai tahun depan, koperasi dapat menerima hibah.

“Sejak diberlakukannya kebijakan ini, banyak proposal yang dikirimkan ke instansi kami. Namun sesuai aturan yang ada, pengajuan tahun ini baru bisa direalisasikan tahun depan,” ujar Agus. (alfien/humas)

Para peserta mengikuti acara fasilitasi perluasan dan penguatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro (Foto: Welly/Humas dan Protokol)