Wawali Tegaskan Info Proyek Melalui Dirinya Hoax

Wawali Subri saat sambutan pada acara pembukaan sosialisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah (Foto: Welly/Humas dan Protokol)
image_pdfimage_print

KANIGARAN – Wakil Wali Kota Probolinggo, Mochamad Soufis Subri menegaskan jika informasi yang selama ini beredar di kalangan masyarakat, khususnya para pelaku jasa konstruksi terkait dirinya adalah berita bohong (hoax). Seperti yang Ia sampaikan, saat membuka sosialisasi peraturan perundang-undangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Rabu (10/4) di Puri Manggala Bhakti, Kantor Wali Kota Probolinggo.

“Ada isu-isu di Kota Probolinggo ini, kalau ingin dapat proyek harus melalui pak Subri. Itu hoax, saya pastikan hoax. Saya pastikan tidak ada satu rupiah pun yang mengalir ke rekening kami. Tolong kami dikawal, kami tidak akan intervensi terkait pengadaan barang dan jasa, baik di tahapan perencanaan sampai pelelangan,” tegas Subri.

Meski mengaku tidak akan melakukan intervensi terkait proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Probolinggo, wakil wali kota berjanji akan mengawasi pelaksanaan pengerjaan seluruh proyek Pemerintah Kota Probolinggo. Hal ini tentunya terkait dengan kompetensi Subri di bidang konstruksi.

“Saya akan masuk untuk mengawasi secara langsung kualitas-kualitas bangunan yang sedang di kerjakan di (Pemerintah) Kota Probolinggo. Saya tidak main-main karena bidang saya di situ. Saya hafal campuran satu banding dua, satu banding tiga, satu banding empat dan seterusnya. Menggunakan pasir lokal atau pasir lumajang,  ini (menggunakan) batu kali atau batu belah saya faham,” pungkas Subri.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Probolinggo, Gofur Effendy menyampaikan tujuan Pemkot menggelar  sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia. Di antaranya untuk meningkatkan dan penguatan kompetensi dan tanggung jawab terkait tugas utama dari ULP (unit layanan pengadaan), pejabat pembuat komitmen, dan pejabat pengadaan pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kota Probolinggo.

Setya Teguh Irianta, nara sumber kegiatan tersebut berasal dari Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia DPD Jawa Timur. Di antaranya menjelaskan hal apa saja yang harus dipertimbangkan sebelum menetapkan persiapan pengadaan. Yaitu, daftar barang/jasa dalam e-katalog, kriteria barang/jasa untuk keadaan tertentu, nilai paket pekerjaan, dan jenis barang/jasa. (Abdurhamzah/humas)

Para peserta sosialisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (Foto: Welly/Humas dan Protokol)

Vice Mayor of Probolinggo, Mochamad Soufis Subri, stressed that information that had been circulating among the public, especially the perpetrators of construction services related to him, was hoax as he conveyed, when opening the dissemination of legislation on the implementation of government goods/services procurement, Wednesday (10/4) at Puri Manggala Bhakti, Mayor of Probolinggo Office.

“There are issues in the city if you want to get the project you have to go through Mr. Subri. That’s a hoax; I make sure it’s a hoax. I make sure there is not one rupiah that flows into my account. Please understand, that we will not intervene regarding the procurement of goods and services, both at the planning stage until the auction,” said Subri.

Although he claimed he would not intervene in the process of procuring goods/services in the Probolinggo Municipality, he promised to oversee the execution of the entire municipal project. This is certainly related to Subri’s competence in the construction sector.

“I will go in to directly monitor the quality of the building that is being worked on in the municipality. I am not playing games because I consider myself as a constructor. I memorized a mixture of one to two, one to three, one to four and so on. Using local sand or Lumajang sand, this (using) river stones or stone pieces I can identify them all,” concluded Subri.

Head of the Probolinggo City Regional Development Administration Administration, Gofur Effendy said the purpose of the event was to hold dissemination of Government Goods / Services Procurement Policy Regulations Number 9 of 2018 concerning guidelines for the implementation of goods/services procurement through providers. Among other things to improve and strengthen competencies and responsibilities related to the main tasks of ULP (procurement service units), commitment officials, and procurement officials at each regional working units (OPD) in the municipality.

Setya Teguh Irianta, the speaker of the activity was from the East Java DPD Expert Procurement Association. Among other things, he explained what should be considered before establishing procurement preparation including, a list of goods/services in the e-catalog, criteria for goods/services for certain conditions, the value of work packages, and types of goods/services.