Upaya Ekstra Pertahankan Adipura

Kepala DLH Budi Krisyanto saat memaparkan ttik pantau penilaian adipura (Foto: Welly/Humas dan Protokol)
image_pdfimage_print

KANIGARAN – Wakil Wali Kota Probolinggo, Mochamad Soufis Subri meminta semua pihak bekerja ekstra dalam meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Probolinggo. Selain itu, Subri juga meminta adanya inovasi dalam pelayanan peningkatan kualitas lingkungan. Harapan tersebut disampaikan Subri saat membuka rapat koordinasi penilaian adipura tahun 2019, Kamis (11/4) di Sabha Bina Praja.

“Berdasarkan hasil verifikasi akhir tahun 2018, nilai kita naik 0,39 poin dari 76,03 menjadi 76,42. Ternyata masih ada titik pantau yang memerlukan perhatian karena kondisinya yang belum ada perubahan. Titik pantau yang poinnya kurang dari 75 ada kawasan pertokoan, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, dan terminal bus. Kita butuh inovasi agar kualitas lingkungan di Kota Probolinggo menjadi jauh lebih baik,” ungkap Subri.

Terkait dengan kondisi terminal bus, Subri meminta DLH atau Dinas Perhubungan Kota Probolinggo untuk berkoordinasi dengan mereka. Pasalnya, saat ini terminal bus Bayuangga sudah bukan lagi menjadi kewenangan dari Pemerintah Kota Probolinggo, tapi sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

“Nanti kalau terminalnya jorok, kita yang dapat nilai kecil. Kalau catnya banyak yang mengelupas, apa harus nunggu anggaran dari pusat turun. Ini harus kita bicarakan. Meskipun bukan lagi kewenangan kita, kita harus berkoordinasi agar terminal itu bersih dan lingkungannya asri,” pungkas Subri.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, Budi Krisyanto mengingatkan kepada seluruh tim koordinasi adipura 2019 terkait kondisi kabupaten kota lain yang perkembangannya signifikan. “Empat atau lima tahun yang lalu, kita telah menerima adipura kencana. Ketika menerima penghargaan itu karena Kota Probolinggo urutan pertama untuk kategori kota sedang. Barusan ini, Kota Probolinggo urutan ke 33,” ungkap pria yang akrab disapa Budi Kris itu.

Yang menjadi pertanyaan, apakah Kota Probolinggo mundur?  “Ya belum tahu karena belum ada riset. Tapi minimal yang bisa disimpulkan adalah kota-kota lain lebih pesat kemajuannya. Menjadi tantangan kita bagaimana kita mengejar. Kalau mereka speed-nya 70, ya kita harus 70 minimal. Jangan 30 atau 40 ya tambah tertinggal. Ya kita harus jujur mengakui, memang kondisi kita masih seperti itu. Saluran terbuka masih terlihat sampahnya. Itu harus kita akui. Tinggal kita bagaimana semangat untuk mengejar itu semua, ya paling tidak menyamai kota lain kalau kita belum mampu mendahului,” pungkas Budi Kris.

Berbeda dengan tahun lalu, titik pantau penilaian adipura tahun ini ada peningkatan. Sebelumnya, tim penilai fokus pada beberapa titik pantau, seperti di antaranya Jalan, TPA, taman, perkantoran, sungai, saluran terbuka, perumahan, bank sampah, komposting, pasar, terminal, halte, stasiun, tempat wisata, sekolah, puskesmas, rumah sakit dan pertokoan. Tahun ini ada penambahan dua titik pantau, yaitu pelabuhan dan tempat ibadah. (Abdurhamzah/humas)

Ahead of 2019 Election which is only a few days away, Probolinggo Municipality through Agency of National and Political Unity (Kesbangpol) held dissemination to increase the awareness of ethics and political morals for all TP PKK members throughout Probolinggo City on Thursday (11/4). Vice Mayor of Probolinggo Mochammad Soufis Subri opened the event at the Kesbangpol Meeting Hall.

Head of Kesbangpol, Teguh Bagus Sujawanto reported the purpose of the dissemination was to provide insight and understanding of the management of the PKK Team in the city, about democracy in accordance with national ethics and culture based on Pancasila and the Constitution.

The number of participants was 117 from the PKK Team of city level, districts, and sub-district level. As speakers were Chairman of the Probolinggo City Election Commission Ahmad Hudri and the Vice Chancellor of the University of Panca Marga (UPM) Abdul Halim.

“The material presented is political ethics in 2019 democracy and increases the knowledge and understanding of women voters towards the electoral stages in 2019,” Teguh said.

Vice Mayor Subri said that the PKK movement was independent in nature, so the PKK steering team administrators have to be neutral and not supportive of certain party groups. “Therefore, ahead of the 2019 Election, the PKK Team must prioritize neutrality and as a good citizen must participate in the election process well,” Subri said.

With this dissemination, women are expected to be able to inform the family and the surrounding community about how to be practicing politics fairly and invite all families to come to the polling station (TPS). “Come on, the mothers have to command their children and husbands to come to the polling station,” said Subri.

Subri also gave tips on how to choose the right leader for the entire PKK management team. “I have tips for mothers to choose the right leader. Just vote for leaders who have certain education, jobs, income, and have a good experience,” Subri said.