Selesaikan 657 RTLH Sampai Tahun 2020

Wali Kota Habib Hadi secara simbolis memberikan bantuan kepada Abdul Hamid (Foto: Rizal Al Karimi/Humas dan Protokol)
image_pdfimage_print

KANIGARAN – Abdul Hamid, seorang kakek warga Jalan Slamet Riyadi Gang 1, RT 01 RW 05 Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran akhirnya bisa tidur nyenyak. Itu setelah rumahnya yang tidak layak huni mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Probolinggo melalui BAZNAS setempat.

Dalam kurun waktu 16 hari, mulai sejak 16 Maret dibangun rumah Abdul Hamid berubah total. Rumahnya yang ambruk dan tidak layak ditempati itu, kini sudah sudah berdinding tembok. Sudah tidak kebanjiran, tidak kepanasan dan bisa untuk bernafas lega.

Rumah ini dibangun dengan dibantu tenaga masyarakat setempat. Jika tidak ada bantuan masyarakat tidak mungkin rumah itu bisa berdiri tegak dengan dana senilai Rp 11,5 juta. “Saya senang, alhamdulillah. Terima kasih ke Pak Wali saya sudah dibantu. Enak sekarang tidur disini,” kata Abdul Hamid yang sudah sepekan tinggal di rumah barunya itu.

“Rumah mapan (bagus), ibadah cakang (rajin). Disyukuri ya, karena ini tidak luput dari doa sampean selama ini,” kata Wali Kota Habib Hadi kepada Abdul Hamid.

Dijelaskan oleh wali kota, banyak kendala yang ada di Kota Probolinggo salah satunya adalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Masyarakat yang tahu ada RTLH dipersilahkan untuk segera melapor. Habib Hadi sudah memerintahkan para camat untuk mengecek secara langsung situasi di lapangan.

“Saya sebagai wali kota harus bertanggung jawab, pemerintah bukan hanya memperhatikan masalah RTLH tapi masih banyak lagi perhatian dari pemerintah. Saya mempunyai niatan dan komitmen sebagaimana membuat kebijakan dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Khususnya dua hal yaitu pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.

Terdata ada 657 RTLH di Kota Probolinggo. Kecamatan Wonoasih 82 warga; Kecamatan Kademangan 160 warga; Kecamatan Mayangan 160 warga; Kecamatan Kedopok 150 warga dan Kecamatan Kanigaran 160 warga. Hingga tahun 2020 RTLH ditargetkan akan selesai.

Dari pendataan tersebut, RTLH yang dilaporkan persyaratannya adalah milik sendiri sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan. Dengan target dan semangat, Habib Hadi optimis bisa menyelesaikan permasalahan RTLH.

“Tahun ini, tahun 2020 kita selesaikan RLTH. Biar ke depannya sasarannya lain lagi dan harus dituntaskan. Anggarannya bisa di dinas terkait, anggaran kelurahan diperbolehkan atau tidak, pelimpahan ke kecamatan, kita lihat aturannya,” ungkap Habib Hadi.

Program CSR (Coorporate Social Responsibility) bisa juga untuk mendukung RTLH tetapi untuk kepemilikan rumah yang terkendala persyaratan dari pemerintah.

Bisakah menyelesaikan 657 RTLH dalam batasan waktu hingga 2020? Habib Hadi pun optimis. “Jika ingin melakukan pelayanan jangan lihat angka, tapi kita (pemerintah) wajib hadir memberi bantuan. Pemerintah punya amanah melindungi, mengayomi dan memperhatikan masyarakat,” imbuhnya.

Penyelesaian RTLH dimulai di tahun ini, P-APBD 2019 dan APBD murni 2020. “Semua kita anggarankan secara bertahap,” sahutnya. Habib Hadi pun berpesan kepada masyarakat, setiap bantuan yang diberikan harus ada mekanisme dan aturan sehingga prosesnya tidak instan. Untuk masyarakat diharapkan bisa bersabar hingga tahapan dan pembahasan dilakukan baru bantuan atau kebijakan direalisasikan. (famydecta/humas)