Gencarkan Sosialisasi Percepatan Pengurusan Santunan Kematian

Wali Kota Hadi Zainal Abidin saat menyampaikan percepatan santunan kematian kepada ketua RT RW di dua kecamatan, yang dilaksanakan di Kecamatan Kedopok. (Agus Sugiantoro/Humas dan Protokol)
image_pdfimage_print

KEDOPOK – Sosialisasi percepatan pengurusan santunan kematian terus digencarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil). Setelah ketua RT dan RW di Kecamatan Mayangan, Kademangan dan Kanigaran mendapat sosialisasi, Selasa (16/4) giliran ketua RT dan RW di Kecamatan Kedopok dan Wonoasih.

Pasalnya, sosialisasi ini terus dilakukan sampai ke 29 kelurahan di lima kecamatan di Kota Probolinggo. “Sampai kami yakinkan kegiatan akta pencatatan kematian dan santunan kematian dapat dipahami betul-betul oleh masyarakat. Bahwa pencairan santunan kematian tidak lebih dari tiga hari harus sudah diterima oleh ahli waris. Tidak boleh ada ketua RT dan RW serta masyarakat yang tidak tahu prosedur ini,” ujar Kepala Dispenduk Capil Tartib Goenawan.

Melalui surat edaran wali kota nomor 470/1166/425.021/2019 menjelaskan langkah-langkah percepatan pengurusan santunan kematian. Antara lain, sosialisasi perwali nomor 36 tahun 2019 tentang santunan kematian, ketua RT dan RW melakukan upaya jemput bola kepada keluarga almarhum/almarhumah dalam pengurusan santunan kematian.

Persyaratan pengurusan santunan kematian adalah kartu keluarga asli yang meninggal; KTP almarhum/almarhumah asli/ fotokopi KTP pemohon dan membawa yang asli; surat kuasa dari ahli waris atau surat pernyataan (jika tidak ada ahli waris); surat keterangan kematian dari kelurahan/rumah sakit dan fotokopi buku rekening bank.

Pengurusan akta kematian dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam surat edaran menyebutkan batas waktu pengajuan santunan kematian maksimum 30 hari kerja sesudah tanggal kematian yang meliputi proses data masuk secara lengkap mulai dari RT sampai dengan Dispenduk Capil.

Seluruh pihak terkait mulai RT, RW, lurah, camat dan Dispenduk Capil, BPPKAD serta perbankan bertanggung jawab penuh atas terpenuhinya waktu maksimal 30 hari kerja dan memiliki tanggung jawab secara jabatan. Bagi almarhum/almarhumah yang masih aktif/pensiunan PNS/TNI/Polri tidak akan mengajukan santunan kematian karena sudah difasilitasi oleh Taspen.

“Saya tidak ingin santunan kematian berlatur-larut. Jangan sampai ada warga mengeluh. Dengan kebersamaan ini, sosialisasi ke RT RW penting karena anda semua bisa menjelaskan ke warganya. Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi,” tegas Wali Kota Hadi Zainal Abidin, saat membuka sosialisasi didampingi Wawali Mochammad Soufis Subri.

Wali Kota Habib Hadi berpesan agar semua aparat di kecamatan hingga RT dan RW jangan lambat dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Aparat harus bisa mengajak masyarakat memahami mekanisme yang ada, karena jika sudah paham tidak akan menyalahkan pemerintah.

“Mari saling mengisi satu sama lain agar berjalan sesuai harapan. Wujudkan program kerja bersama-sama dan sambung doa agar semua program dapat berjalan seperti yang kita harapkan bersama. Karena saya mengerti pengabdian RT dan RW tidak bisa diukur dari apapun,” pesan Habib Hadi.

Sama seperti sosialisasi sebelumnya di Kecamatan Kanigaran, narasumber sosialisasi yang digelar di pendopo Kecamatan Kedopok dari Dispenduk Capil, BPPKAD dan Bank Jatim. (famydecta/humas)