Wali Kota Ingatkan Perangkat Daerah Selesaikan SOP 

image_pdfimage_print

Jumat (31/3), Pemerintah Kota Probolinggo menggelar sosialisasi penataan tata laksana (business process). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo, dimotori Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo. Hadir sebagai narasumber, Sungkono Tri Hartono dari PT. Sucofindo (Persero) Gresik. 

Wali Kota Probolinggo, Rukmini saat membuka sosialisasi menjelaskan perubahan tata laksana merupakan area perubahan yang menjadi sasaran reformasi birokrasi. “Harapan dari perubahan tata laksana birokrasi adalah adanya efisiensi dan efektivitas system, proses dan prosedur kerja. Bentuk nyata dari perubahan tata laksana adalah SOP (standar operasional prosedur) yang bisa dijadikan landasan dalam pelayanan public,” harap Rukmini. 

Rukmini juga mempertanyakan SOP perangkat daerah. “Saya ingin tahu SOP di perangkat daerah, sudah punya apa belum. Kalau Kecamatan saya pastikan sudah memiliki SOP. Yang belum, pelajari tata laksana ini, nanti segera selesaikan SOP,” ingat wali kota. 

Tujuan sosialisasi ini, sebagaimana yang disebutkan Kepala Bagian Organisasi, Heri Astuti adalah untuk perbaikan tata laksana perangkat daerah yang lebih efektif dan efisien. Selain itu untuk menemukan strategi tentang penataan tata laksana, serta menyediakan bahan penyusunan modul tata laksana di instansi Pemerintah Kota Probolinggo.   

Sementara itu, Sungkono menjelaskan tata laksana merupakan kumpulan proses kerja yang saling berkaitan. Tata laksana yang baik akan menghasilkan SOP yang sesuai dengan ketentuan. “Dalam memberikan pelayanan, semua harus terukur. Misalnya waktu, ketika ditanya berapa lama prosesnya kita tidak bisa serta merta menjawab secepatnya. Karena cepat itu bisa tidak terukur. Harus dijelaskan apakah satu hari, tiga hari atau satu minggu,” terangnya. 

Sungkono menambahkan kenapa tata laksana harus berubah? Salah satunya adalah perubahan kebijakan strategis dari pemerintah sendiri. Selain itu adanya dorongan internal dan atau eksternal untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik secara signifikan. (abdurhamzah/humas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.