Pansus Laporkan Hasil Kerja Pembahasan Tiga Raperda

MAYANGAN – Dua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo, menyampaikan laporan hasil kerja atas pembahasan 3 raperda (rancangan peraturan daerah) tahun 2019. Laporan hasil kerja pansus dibacakan dihadapan pimpinan DPRD, Agus Rudiyanto Ghaffur, Wakil Walikota Probolinggo, Mochammad Soufis Subri, serta para undangan lainnya pada rapat paripurna, Senin (22/4).

Acara yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Probolinggo, diawali dengan pembacaan laporan hasil kerja pansus II. Ketua Pansus II, Jamiatul Holifah menyampaikan hasil pembahasannya tentang pelayanan publik dan rancangan peraturan daerah Kota Probolinggo tentang pencabutan atas empat raperda Kota Probolinggo.

Pansus II mendapatkan beberapa poin yang perlu dilakukan perbaikan, penghapusan dan penambahan, sehingga diperoleh hasil antara lain, untuk raperda tentang pelayanan publik, antara lain, pada bab IV hak, kewajiban dan larangan. “Untuk larangan agar diuraikan pada bab tersendiri sebelum bab tentang sanksi,” tuturnya.

“Sedangkan, untuk raperda tentang pencabutan atas empat perda Kota Probolinggo, pansus II menyampaikan untuk mencabut empat perda tersebut karena sudah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dan sudah tidak dilaksanakan lagi,” katanya.

Pagi itu, Harianto, mewakili Pansus III juga menyampaikan hasil kajian terhadap raperda tentang penataan, dan pembinaan toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan pasar rakyat. “Setelah dilakukan pengkajian Pansus III mendapatkan beberapa poin yang perlu dilakukan perbaikan, dan penambahan redaksional,” ujarnya.

Diantaranya, Pemerintah Kota Probolinggo perlu menambahkan peraturan pada konsideran, yaitu, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektornik, dan peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 tentang pembentukan produk hukum daerah. “Agar dapat dibuat acuan sebagai dasar pijakan dalam pembahasan selanjutnya,” terang Harianto. (mita/humas)

Two of Probolinggo City Council (DPRD) Special Committees (Pansus) submitted their work report on the discussion of 3 regulation drafts in 2019. Reports of special committee work were read to DPRD leaders including Agus Rudiyanto Ghaffur, Vice Mayor of Probolinggo, Mochammad Soufis Subri, and all invitees at the plenary meeting on Monday (4/22).

The event, which was held in the main courtroom of the Probolinggo City DPRD, began with a reading of the report on the work of the Special Committee II. Chairperson of the Special Committee II, Jamiatul Holifah delivered the results of her discussion on public services and the regional regulation draft of Probolinggo City about the revocation of four Probolinggo City regulation drafts.

Pansus II received a number of points that needed to be revised, abolished and added, to obtain results, among others, for the regulation draft on public services, among others, in chapter IV rights, obligations, and prohibitions. “For the prohibition to be described in a separate chapter before the chapter on sanctions,” she said.

“Meanwhile, for the draft on the revocation of the four Probolinggo City regulations, the Special Committee II said that they would revoke the four regional regulations because they were in conflict with the higher laws and regulations and were no longer implemented,” she said.

Harianto, representing the Special Committee III also delivered the results of a study on the regulation draft on structuring, and fostering supermarkets, shopping centers, and the people’s market. “After the review of the Special Committee III, there were several points that needed improvement and editorial additions,” he said.

Among them, Probolinggo Municipality needs to add regulations to the consideration, including Regulation Number 24 of 2018 Concerning Licensing Services to be integrated electronically and Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning The Establishment of Regional Legal Products. “In order to be able to make reference as a foundation for further discussion,” explained Harianto.