Dapat Rekomendasi DPRD soal LKPJ Wali Kota TA 2018, Begini Kata Wawali

Penyerahan rekomendasi DPRD atas LKPJ Wali Kota TA 2018 dari Ketua DPRD Agus RG kepada Wawali Mochammad Soufis Subri, dalam rapat paripurna, Selasa (23/4). (Foto: Rifki Kurniawan Iskandarelis/Humas dan Protokol Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

MAYANGAN – DPRD Kota Probolinggo akhirnya memberikan rekomendasi atas Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran (TA) 2018, Selasa (23/4) malam. Melalui sidang paripurna yang dihadiri Wawali Kota Probolinggo Mochammad Soufis Subri, tercatat ada sejumlah rekomendasi yang diberikan oleh parlemen.

Dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Mukhlas Kurniawan, terkait kinerja keuangan adaerah, DPRD merekomendasikan dari sisi perencanaan. Serta melakukan upaya percepatan perubahan APBD pada TA 2019 dan tahun berikutnya.

Dari sisi pelaksanaan APBD, tetap melakukan upaya mendorong penyerapan sesuai rencana. Melalui monitoring dan evaluasi berkala, per triwulan serta penerapan bentuk punishment bagi OPD (organisasi perangkat daerah) yang tingkat penyerapan anggaran masih rendah.

Selanjutnya, koordinasi secara rutin dengan lintas OPD maupun dengan pemerintah pusat dan provinsi serta TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat-Daerah) guna sinkronisasi program dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Catatan Dewan

Dari catatan dewan, terdapat 10 indikator sasaran yang pada LKPJ Wali Kota Probolinggo pada 2018 tidak mencapai target. Detailnya, indeks pendidikan mencapai 0,67 dari target 0,69 (97 persen); indeks pemberdayaan gender 66,53 dari target 67,71 (98 persen).

Selanjutnya, pertumbuhan PDRB sektor pertanian perkebunan kehutanan dan perikanan 6,48 persen dari 7,00 persen (93 persen); nilai SAKIP 70,49 sedangkan target 75 (94 persen); nilai LPPD 3,24 dari target 3,4 (95 persen).

Sementara itu indeks profesional aparatur hanya mencapai 55 dari target 88 (63 persen); infrastruktur dasar yang berkualitas baik mencapai 90,44 persen dari target 94,17 persen (96 persen); ketersediaan infrastruktur dasar di angka 71,59 persen sedangkan target 72,21 persen (99 persen); persentase PMKS terhadap jumlah penduduk 0,53 persen dari target 0,58 persen (91 persen) dan tingkat pengangguran terbuka baru teratasi 3,64 persen dari 3,20 persen (88 persen).

Dari penjabaran tersebut, 10 indikator mayoritas sudah mencapai angka 90 persen lebih. Bahkan, ada yang sudah 99 persen. Yang terendah adalah capaian profesionalisme aparatur yang hanya 63 persen.

Dewan merekomendasikan, capai tahun yang akan datang sesuai target dalam tahun ke empat RPJMD 2014-2019. Maka program dan kegiatan pada RKPD serta pendanaan APBD tahun 2019 diprioritaskan untuk percepatan pencapaian indikator kinerja pada tujuan dan sasaran yang sampai tahun 2018 belum memenuhi target.

Wawali Mochammad Soufis Subri menandatangani berita acara penyerahan rekomendasi LKPJ Wali Kota TA 2018.

Segera Berbenah

Apa kata Wawali Subri dengan rekomendasi-rekomendasi tersebut? menurutnya, dari sidang paripurna itu pihaknya mengetahui apa yang menjadi rekomendasi, capaian yang diperoleh pemerintahan sebelumnya.

Rekomendasi tersebut menjadi bahan agar selanjutnya bisa tercapai sesuai target. “Agar semua yang jadi harapan masyarakat kota melalui DPRD bisa tercapai 100 persen,” jawab Subri saat ditemui usai paripurna.

Menurutnya, dari penjelasan wakil ketua dewan Mukhlas Kurniawan diketahui, cukup banyak yang belum mencapai target. “Tapi, tidak elok saya mengomentari itu. Biarlah menjadi tugas kami ke depan agar bisa mencapai target ke depannya,” tegas wawali.

Beberapa langkah yang akan ditempuh agar semua pembangunan berjalan sesuai target “Menjalin sinergitas dengan semua OPD, instansi vertikal, kerja keras, berdoa dan memahami. Sekarang kami sedang memetakan itu,” imbuhnya.

Ketua DPRD Agus Rudianto Ghaffur menambahkan, dari indikator yang belum tercapai, ia berharap pada 2019 yang dilanjutkan kepemimpinan baru dapat menindaklanjuti dan merealisasikan PR (pekerjaan rumah) yang belum terwujud.

“Seperti penyerapan anggaran. Sampai saat ini kami melihat belum terjadi pembangunan di Pasar Kronong dan Pasar Baru. Harapan kami, segera dilaksanakan dan direalisasikan,” ujarnya.

Paripurna malam itu diakhiri penyerahan rekomendasi dari pimpinan DPRD kepada Wawali Subri. Kemudian dilanjutkan penandatanganan berita acara penyerahan rekomendasi. (famydecta/humas)

Two of Probolinggo City Council (DPRD) Special Committees (Pansus) submitted their work report on the discussion of 3 regulation drafts in 2019. Reports of special committee work were read to DPRD leaders including Agus Rudiyanto Ghaffur, Vice Mayor of Probolinggo, Mochammad Soufis Subri, and all invitees at the plenary meeting on Monday (4/22).

The event, which was held in the main courtroom of the Probolinggo City DPRD, began with a reading of the report on the work of the Special Committee II. Chairperson of the Special Committee II, Jamiatul Holifah delivered the results of her discussion on public services and the regional regulation draft of Probolinggo City about the revocation of four Probolinggo City regulation drafts.

Pansus II received a number of points that needed to be revised, abolished and added, to obtain results, among others, for the regulation draft on public services, among others, in chapter IV rights, obligations, and prohibitions. “For the prohibition to be described in a separate chapter before the chapter on sanctions,” she said.

“Meanwhile, for the draft on the revocation of the four Probolinggo City regulations, the Special Committee II said that they would revoke the four regional regulations because they were in conflict with the higher laws and regulations and were no longer implemented,” she said.

Harianto, representing the Special Committee III also delivered the results of a study on the regulation draft on structuring, and fostering supermarkets, shopping centers, and the people’s market. “After the review of the Special Committee III, there were several points that needed improvement and editorial additions,” he said.

Among them, Probolinggo Municipality needs to add regulations to the consideration, including Regulation Number 24 of 2018 Concerning Licensing Services to be integrated electronically and Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning The Establishment of Regional Legal Products. “In order to be able to make reference as a foundation for further discussion,” explained Harianto.