Wali Kota Tandatangani Persetujuan Perubahan Perda 

image_pdfimage_print

Panitia Khusus (Pansus) pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) Kota Probolinggo, melaporkan hasil kerjanya. Laporan tersebut disampaikan pada Kamis (6/4), oleh masing-masing ketua pansus di ruang sidang utama DPRD setempat. Ketiga raperda yang dimaksud adalah perubahan Perda No. 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi disampaikan (pansus I), raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah (pansus II) dan perubahan Perda No. 3 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (pansus III) yang ditunda pembahasannya. 

David Rosidy Ketua Pansus I, yang juga anggota dewan dari Partai Persatuan Pembangunan itu menyampaikan beberapa hal terkait menara telekomunikasi. Di antaranya, penempatan menara harus berpedoman pada rencana tata ruang kota, rencana detail tata ruang kota, peraturan zonasi, rencana tata bangunan dan lingkungan, serta harus memperhatikan aspek lingkungan, aspek kepadatan penduduk, estetika ruang, keamanan dan keselamatan, kualitas layanan telekomunikasi, serta kepentingan umum. 

Pemilik menara telekomunikasi harus mendapatkan persetujuan warga dalam radius 125 % dari ketinggian menara, dan persetujuan pemilik tanah dengan radius 5o meter dari pembangunan menara yang diketahui lurah dan camat setempat. 

Sedangkan Andri Purwo Hartono, Ketua Pansus II yang juga anggota dewan dari PDI Perjuangan menyampaikan bentuk produk hukum daerah. Menurutnya, produk hukum daerah  berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan terdiri dari Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwali), Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH), dan Peraturan DPRD. Sedangkan produk hukum daerah yang berbentuk ketetapan berupa Keputusan Wali Kota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Probolinggo, Rukmini juga hadir mendengarkan laporan dari Pansus I dan Pansus II pembahasan 3 Raperda. Setelah Pansus selesai membacakan laporannya, wali kota bersama Pimpinan DPRD menandatangani Persetujuan Keputusan DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda No. 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. (abdurhamzah/humas)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.