AUDIENSI DENGAN BANWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

image_pdfimage_print

Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) provinsi Jawa Timur melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan pemilu ke dua puluh delapan kabupaten/kota yang melaksanakan pemilukada serentak. Selasa (11/4) bertempat di Sabha Bina Praja kantor Wali Kota Probolinggo, giliran Kota Probolinggo yang mendapat kesempatan sosialisasi. 

“Maksud kedatangan kami ke Kota Probolinggo adalah untuk mensosialisasikan persiapan penyelenggaraan pemilukada yang bersamaan dengan pemilu gubernur. Hal tersebut agar kabupaten/kota bisa melakukan persiapan-persiapan yang lebih baik dan matang,” jelas Andreas Pardede, wakil ketua Banwaslu Provinsi Jawa Timur. 

Dia menceritakan bahwa pada pemilukada serentak yang lalu pada tahun 2015, ada kabupaten/kota yang tidak siap melakukan pemilukada. “Ada kejadian, kebanyakan di luar Jawa, yang pemerintah daerahnya tidak siap melakukan pemilukada, dalam hal ini tidak difasilitasi anggarannya,” ujarnya. 

Berdasarkan pasal 116 Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, pendanaan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berkaitan dengan ketentuan tersebut, Banwaslu telah mengajukan usulan anggaran kepada pemerintah Kota Probolinggo sebesar 3,5 milyar. 

“Hal ini telah dihitung untuk pemilu dua putaran, dengan asumsi Tempat Pemilihan Suara (TPS) di Kota Probolinggo sebanyak 400” tambah Andreas. Dia pun menjelaskan bahwa anggaran tersebut terdiri dari honorarium serta belanja barang dan jasa. 

Andreas menjelaskan bahwa perekrutan Panitia Pengawas (Panwas) Kota dilakukan oleh Banwaslu Provinsi Jawa Timur dengan anggaran provinsi. ”Sedangkan untuk kebawahnya (Panwascam, pengawas pemilu lapangan, dsb)dilakukan oleh Panwas Kota dengan anggaran yang bersumber pada APBD,” katanya. Panwas Kota harus telah dilantik sebulan sebelum tahapan pertama pemilukada, dan berakhir paling lambat dua bulan setelah seluruh tahapan pemilukada selesai. “Kemungkinan tahapan pertama pemilukada akan berlangsung pada bulan Agustus, jadi panwas Kota harus sudah dilantik pada bulan Juli,” katanya.

Perwakilan Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Hendro Waskito mengatakan bila anggaran yang diusulkan oleh Banwaslu sangat besar. “Kalo bisa, ada rapat koordinasi lagi setelah ini untuk meengefisienkan anggaran tersebut,” katanya. Dia juga membandingkan dengan anggaran pada pemilukada di tahun 2014 yang berjumlah 900 juta. 

Menanggapi hal tersebut, Andreas menerangkan bahwa efisiensi anggaran mungkin bisa dilakukan pada pos belanja barang dan jasa. “Karena untuk honorarium, besarannya sudah sesuai dengan edaran menteri keuangan, mungkin kita bisa mengefisiensi pada sewa tempat, bila pemda bisa memfasilitasi tempat bagi panwas,” katanya. Bila pemkot dirasa tidak mampu, maka pemkot harus secara resmi membuat pernyataan yang ditujukan kepada gubernur untuk mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah provinsi.

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Johny Haryanto sangat mengapresiasi adanya audiensi ini. Dengan begitu, pemkot akan mendapatkan informasi-informasi dan langkah-langkah yang kiranya dapat dilakukan untuk menyambut pemilukada 2018. “Karena semua itu butuh perencanaan yang baik dan matang, agar tidak kedodoran dalam pelaksanaannya, apalagi dalam masalah anggaran,” katanya._hariyanti agustina

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.