580 PNS Terima SK Kenaikan Pangkat

Wali Kota Habib Hadi menyerahkan SK kenaikan pangkat ke salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Foto: Welly/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

KANIGARAN – Sebanyak 580 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo menerima Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat per 1 April 2019, Senin (6/5). Wali Kota Hadi Zainal Abidin menyerahkan SK secara simbolis sekaligus memastikan jika tidak ada pungutan uang sepeserpun dalam urusan kepegawaian di pemerintahannya.

Pemerintah Kota Probolinggo melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), kata wali kota, berupaya memberikan pelayanan seoptimal mungkin dalam proses jenjang karir PNS mulai dari rekrutmen sampai pensiun.

“Administrasi kepegawaian, SK kenaikan pangkat atau administrasi lainnya tidak ada pungutan biaya. Saya pertegas, tidak ada pungutan biaya sedikit pun. Saya cari kalo memang ada, kalau tidak ada itu memang sudah menjadi harapan kita bersama,” jelas Habib Hadi.

“Pemerintah punya komitmen tidak ada lagi pungutan biaya sedikit pun. Baik itu SK atau pun perpidahan tempat kerja. Semua biaya administrasi telah dibebankan pada APBD Kota Probolinggo di pos anggaran BKPSDM,” lanjut wali kota.

Berdasarkan data BKPSDM, 580 PNS yang mendapatkan SK dari jabatan struktural sebanyak 366 orang (golongan IV 12 orang; golongan III 54 orang; golongan II 250 orang dan golongan I 50 orang) dan jabatan fungsional 213 orang (golongan IV 26 orang; golongan III 182 orang dan golongan II 6 orang). Satu di antaranya adalah PTT Kementerian Kesehatan RI yang mendapat NIP CPNS Pemkot Probolinggo.

Habib Hadi berharap, PNS bisa mewujudkan peningkatan kualitasnya seiring dengan tuntutan untuk menyelesaikan tugas pembangunan dengan baik dan tepat. Karena apabila ada tugas pokok dan fungsi yang kurang sesuai dengan tuntutan masyarakat maka informasi tersebut menyebar begitu cepat.

“ASN harus bisa memberikan penjelasan supaya masyarakat tidak termakan isu yang dikembangkan. Jaga komitmen dan motivasi kerja serta tingkatkan prestasi. Jadilah birokrat yang bermoral, beretika mematuhi peraturan kedisiplinan,” pesan wali kota yang kala itu didampingi Staf Ahli Didik Sunarnyoto dan Asisten Administrasi Umum Budiono Wirawan.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Rachmadeta Antariksa menyebutkan, kenaikan pangkat ini adalah suatu bentuk pelayanan kepegawaian BKPSDM bekerjasama dengan BKN terhadap seluruh PNS di Pemkot Probolinggo.

“Dengan kenaikan pangkat sebagai bentuk reward kepada PNS, kami berharap bisa menjadi motivasi guna meningkatkan kinerja sesuai dengan visi misi Pemerintah Kota Probolinggo,” ujar Deta-sapaan akrabnya. (famydecta/humas)

A total of 580 Civil Servants (PNS) in Probolinggo Municipality received a Decree (SK) of promotion per April 1, 2019, Monday (6/5). Mayor Hadi Zainal Abidin handed over the decree symbolically while ensuring that there was no such thing as levies on personnel affairs in his government.

The municipality through the Human Resources Development and Personnel Agency (BKPSDM), said the mayor, seeks to provide optimal service in the process of civil servant career paths starting from recruitment to retirement.

“Regular personnel administration, the decree on promotion or other administration is free of charge. I emphasize, there is no charge at all. I look for it if there really is one if not there it is indeed our common hope,” explained Habib Hadi.

“The government has a commitment that there is no charge at all both on the decree or reassignment process. All administrative fees have been charged to the local budget posted at BKPSDM,” continued the mayor.

Based on BKPSDM data, 580 civil servants obtained SK from 366 structural positions (rank group IV 12 people; rank group III 54 people; rank group II 250 people and rank group I 50 people) and functional positions 213 people (rank group IV 26 people; rank group III 182 people and rank group II 6 people). One of them is the temporary employee of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia who successfully passed the test to be candidate civil servants in the municipality.

Habib Hadi hopes that civil servants can create their quality improvement along with the demands to complete their tasks properly. If there are basic tasks and functions that are not in accordance with the demands of the community, the information would spread so fast.

“ASN must be able to provide an explanation so that the community is not consumed by the issues developed. Maintain work commitment and motivation and improve achievement. Be a moral, ethical bureaucrat who adheres to disciplinary rules,” the mayor said at the time accompanied by Expert Staff Didik Sunarnyoto and General Affairs Administration Assistant Budiono Wirawan.

Meanwhile, the Head of BKPSDM Rachmadeta Antariksa said, this promotion was a form of BKPSDM staffing in collaboration with National Personnel Agency (BKN) for all civil servants in Probolinggo Municipality.

“With promotion as a form of reward to civil servants, we hope it would motivation to improve performance in accordance with the municipal vision and mission,” said Deta.