Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo saat mengadiri rapat paripurna DPRD tentang acara penetapan keputusan DPRD Kota Probolinggo (Foto: Rizal Al Karimi/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

MAYANGAN – Empat rancangan peraturan daerah (raperda) Kota Probolinggo akhirnya disetujui oleh DPRD setempat, setelah melalui proses evaluasi dari Gubernur Jawa Timur. Senin (6/5), DPRD menggelar sidang paripurna dengan membahas penetapan empat raperda tersebut.

Wali Kota Hadi Zainal Abidin, Wawali Mochammad Soufis Subri menghadiri sidang paripurna yang dimulai pukul 9.30 itu. Dari unsur pimpinan dewan hanya terlihat Ketua DPRD Agus Rudiyanto Ghaffur dan Wakil Ketua DPRD Mukhlas Kurniawan.

Raperda yang dibahas dalam rapat paripurna tersebut yaitu raperda tentang penanggulangan kemiskinan, pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan parkir dan raperda hasil evaluasi Gubernur Jatim tentang raperda tentang perubahan kelima atas perda nomor 4 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha.

Dalam paripurna, enam fraksi menyatakan pendapatnya terkait raperda yang ditetapkan tersebut. Pertama fraksi PKB yang dibacakan juru bicara Abdul Azis; fraksi PDIP oleh Andri Purwo Hartono; fraksi PPP oleh Robit Riyanto; fraksi Nasdem dibacakan M.Yoni; fraksi Golkar oleh Jamiatul Holifan dan terakhir fraksi GeDe dibacakan Sri Wahyuningsih.

Intinya, dari apa yang disampai enam fraksi di DPRD Kota Probolinggo dapat menerima dan menyetujui empat raperda hasil fasilitasi Gubernur Jatim. Sebelum ditetapkan, Plt Sekretaris DPRD membacakan rancangan empat raperda di depan para undangan yang hadir.

Selanjutnya, penandatanganan keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan empat raperda oleh Ketua DPRD dan Wali Kota Hadi Zainal Abidin. “Terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada seluruh anggota dewan dan fraksi yang telah memberikan saran dan pendapatnya. Untuk kemudian raperda ini akan melalui proses sesuai aturan yang berlaku dan menjadi perda. Kami akan sosialisasikan kepada masyarakat setelah perda selesai ditetapkan,” kata Habib Hadi, dalam pendapat akhirnya di rapat paripurna, siang itu. (famydecta/humas)

Penandatanganan keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan empat raperda oleh Wali Kota Hadi Zainal Abidin. (Foto: Rizal Al Karimi/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)

Four draft of regional regulation of Probolinggo city are finally approved by regional parliament (DPRD), after passing evaluation process from East Java governor. On Monday (6/5), DPRD held plenary meeting discussing on four draft of regional regulation.

Probolinggo mayor Hadi Zainal Abidin, and vice mayor Mochamad Soufis Subri attended that meeting which started at 9.30 a.m. this meeting was led by the chairman of parliament, Agus Rudiyanto Ghaffur and the vice chairman Mukhlas Kurniawan.

Those drafts of regional regulation are draft on poverty prevention, regional budget management, parking management and evaluation of east java governor on draft regulation on fifth revised of regional regulation number 4 on 2011 on retribution of business.

In this meeting, six fractions show their opinion related to those draft. PKB fraction is represented by Abdul Azis, Andri Purwo Hartono for PDIP fraction, Robit Riyanto for PPP fraction, M. Yoni for Nasdem fraction, Jamiatul Holifan for Golkar fraction and Gede (Gerindra and Demokrat) fraction is represented by Sri Wayuningsih.

The point is, all fractions approved all draft. Before, acting of parliament secretary read four draft of regional regulation to all invitees.

Then, the report of parliament decision on determining those drafts is signed by the chairman of parliament and Probolinggo mayor Hadi Zainal Abidin. “Thank you and I really appreciate to all congressmen who gave their suggestion and ideas. Those drafts will be processed based on applied rules and officially become regional regulation. We will socialize it to all people,” said Habib Hadi at the end of the meeting that noon.