Wali Kota Tandatangani Pakta Integritas Pengarusutamaan Gender

image_pdfimage_print

 

Pemerintah Kota Probolinggo kembali menunjukkan komitmennya untuk mendukung program pemerintah pusat, yakni pengarusutamaan gender. Bertempat di Sabha Bina Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang menggelar Penandatanganan Pakta Integritas Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Kamis (20/4). Acara ini dihadiri Wali Kota Rukmini, Sekda Johny Haryanto, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah setempat. 

Pakta Integritas ini merupakan komitmen bersama antara seluruh Kepala OPD Kota Probolinggo dan Wali Kota Rukmini untuk mendukung program pengarusutamaan gender. Dalam sambutannya, Rukmini menyatakan masih lemahnya komitmen dan pemahaman para pemangku kepentingan dalam merencanakan pembangunan responsif gender dapat berpengaruh terhadap ketidakadilan dan tidak meratanya hasil pembangunan baik pada laki-laki dan perempuan, anak-anak, lansia, maupun penyandang disabilitas.

“Oleh karena itu, saya mengingatkan dan mewajibkan kepada seluruh kepala OPD atau camat untuk menyatakan dan menguatkan komitmennya melalui penandatanganan ini (pakta integritas),” tutur Rukmini.

Sesuai data Bappeda dan Litbang setempat, pelaksanaan program PPRG di Kota Probolinggo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah kegiatan maupun anggarannya. Di tahun 2014, sebanyak 12 kegiatan PPRG telah dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 4.170.215.500. 

Jumlah ini terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 yang menargetkan 242 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 66.027.392.139,05. Ini merupakan data sementara karena untuk tahun 2017, masih ada beberapa OPD yang belum melaporkan kegiatan PPRG pada Bappeda dan Litbang.

Seperti diketahui, tahun lalu Pemerintah Kota Probolinggo berhasil meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Pertama atas hasil pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Rukmini berharap tahun 2018 nanti, Pemkot Probolinggo dapat meraih kembali penghargaan yang sama dengan kategori yang lebih baik. “Tentu saja hal ini dapat diraih melalui dukungan kerja keras dan koordinasi semua lintas sektor dalam peningkatan pengarusutaman gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak di Kota Probolinggo,” ujar Rukmini._alfienhandiansyah

 

Probolinggo Municipality has again showed their commitment to support the program of the central government which is gender mainstreaming. Located at Shaba Bina Praja, Agency of Regional Development Planning and Research (Bappeda Litbang) held a Signing of Integrity Pact of Planning and Budgeting of Responsive Gender, Thursday (20/4). The event was attended by Mayor Rukmini, Regional Secretary Johny Haryanto, along with all head of working units in the municipality.

The pact of integrity is a commitment between the mayor and all head of working units to support the program of gender mainstreaming. In her speech, Rukmini stated that the lack of commitment and understanding of the stakeholders in planning responsive gender could affect to injustice and development result that is not evenly distributed for both men and women, children, elderly, or even for difables.

“Therefore, I recall and require all head of working units and district offices to state and increase their commitment by signing this pact,” Rukmini said.

Based on the data of Bappeda Litbang, the implementation of gender program in the city has been rising considering both the number of the program implementation and the budget. In 2014, there were 12 programs of gender had been implemented by spending IDR 4.170.215.500 for the budget.

The number keeps counting until 2017 which has a target of 242 programs with a budget of IDR 66.027.392.139,05. This is a temporary data since there are several working units who have not submitted their gender program to Bappeda Litbang.

As is known, last year Probolinggo Municipality has received Parahita Ekapraya Award based on the observation and evaluation result for gender mainstreaming, women empowerment, and child protection. The award was handed over by the Ministry of Women Empowerment and Children Protection of the Republic of Indonesia.

Rukmini hopes that next year, in 2018, the municipality will have an award alike but with a better category. “Certainly, we can achieve this with the support and hard work of all sectors in increasing gender mainstreaming, women empowerment, and to fulfill the right of the children,” Rukmini said. (translator:alfienhandiansyah)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.