Wali Kota Pastikan Kabar Jual-Beli Jabatan Hoax

Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan fungsional disaksikan oleh Wali Kota Hadi Zainal Abidin, Rabu (22/5) di Sabha Bina Praja. (foto: Welly Sujono/humas dan protokol)
image_pdfimage_print

KANIGARAN – Di beberapa kesempatan mutasi jabatan, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin kerap menekankan tidak boleh ada yang main-main, terkait jual beli jabatan di pemerintahannya. Pesan itu pun, kembali disampaikan saat pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji jabatan fungsional, Rabu (22/5) di Sabha Bina Praja.

Menurut Habib Hadi –sapaan akrab wali kota-, setiap ada pembukaan pendaftaran, P3K, CPNS, maupun kenaikan pangkat,  tidak boleh ada pungutan apapun. “Apapun yang terjadi, yang memberi dan yang menerima akan diberi sanksi. Yang naik pangkat, diturunkan lagi,” katanya.

Habib Hadi ingin semua penjaringan pegawai di Pemerintah Kota Probolinggo berjalan murni dan bagus. Sehingga, berdampak pada baiknya kualitas SDM (sumber daya manusia) yang ada. Untuk itu, ia akan menyampaikan secara terus menerus pesan tersebut.

“Harus saya tekankan, harus disampaikan takut ada yang terpengaruh oleh oknum tertentu. Karena, saya melihat ada upaya-upaya seperti itu (pungutan), dan saya berkomitmen tidak boleh ada seperti itu,” tegas Habib Hadi saat ditemui usai pelantikan.

Untuk 67 pejabat fungsional yang baru saja dilantik dan mengambil sumpah, Wali Kota Habib Hadi menyampaikan, kenaikan pangkat adalah amanah baru dan menjadi pemicu semangat. “Betul-betul lakukan tugas lebih baik lagi, kreatif, inovatif sehingga bisa melakukan yang terbaik untuk Kota Probolinggo,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Rachmadeta Antariksa pun membenarkan apa yang disampaikan oleh wali kota terkait adanya oknum tidak bertanggung jawab yang berupaya memanfaatkan momen.

Deta-sapaan akrabnya- menjelaskan, sudah ada dua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditelpon oleh oknum. Si penelpon gelap itu menjanjikan promosi jabatan di sejumlah OPD. Bahkan si oknum tersebut mengaku sedang berada di ruangan Deta.

“Saya sekarang di depan ruangan Pak Deta, sampean mau dipromosikan. Sampean siapkan dan kirim ke rekening uangnya,” ujar Deta menirukan calon korban yang menelponnya.

Harga yang dipasang oleh si pelaku Rp 25 juta untuk promosi jadi lurah.  Sudah melakukan pelacakan? “Tidak,” jawab Deta. Pihaknya langsung men-share di grup whastapp (WA) dan menjelaskan ke semua kepala OPD agar mengingatkan stafnya terkait tindakan oknum tersebut.

“Ini (ulah oknum) tidak saat ini saja, CPNS juga begitu. Mungkin, pelaku itu melihat surat undangan yang beredar, tapi tidak tahu artinya. Bisa saja oknum yang memanfaatkan dan memperkeruh kondisi,” jelas Deta.

Saat ditanya apakah oknum itu PNS? “Saya kira tidak. Karena menyebut nama saja sudah keliru. Mengakunya disuruh menemui anggota baperjakat, tapi namanya keliru,” tutur Deta yang masih belum merencanakan melaporkan kejadian itu ke kepolisian.

BKPSDM pun menegaskan, bahwa proses administrasi kepegawaian tidak dipungut apapun. Hal ini berlaku pada promosi naik pangkat, pensiun gaji berkala atau pun proses administrasi kepegawaian lainnya. (famydecta/humas)

On several occasions of reassignment inauguration, Probolinggo Mayor Hadi Zainal Abidin stressed that no one should play around with bribery in the promotion process in his government. The message was again conveyed during the inauguration and oath/appointment of functional position on Wednesday (5/22) at Sabha Bina Praja.

According to Habib Hadi, the mayor’s nickname, whenever there was a registration of PPPK, CPNS, and promotion, any kind of levies are prohibited. “Whatever happens, the one who gives and receives will be sanctioned. Those who are promoted would be demoted,” he said.

Habib Hadi wanted all kinds of recruitment in the municipality to be done cleanly and based on existing regulation. So, it has an impact on the quality of existing human resources. For this reason, he will send the message continuously.

“I must emphasize, that there are people who are affected by certain elements. I see such efforts (levies), and I am committed not to do such thing,” said Habib Hadi when met after the inauguration.

For 67 functional officials who had just been sworn in and took oaths, Mayor Habib Hadi conveyed, promotion is a new mandate. “Do your job for even better, creative, innovative so that you can give the best for the city,” he said.

Meanwhile, the Head of Personnel Agency (BKPSDM) Rachmadeta Antariksa also confirmed what was conveyed by the mayor regarding irresponsible individuals who tried to take profit from the moment.

Deta explained, there were already two heads of Regional Working Units (OPD) who were called by individuals. The mysterious caller promised promotion in a number of offices, and the caller claimed himself is in the Deta’s office room while calling.

“I am now right in front of Deta’s room, You are going to be promoted. For this, you need to send the money to the account,” said Deta imitating the prospective victim who called him.

The price posted by the perpetrator was Rp. 25 million for promotion to become the head of sub-district. Already found the caller? “No,” answered Deta. Deta immediately shared this information to the WhatsApp (WA) group and explained to all working unit heads to remind their staff about the actions of the person.

“This is not the first time; we had the same case when we held CPNS recruitment. Maybe, the perpetrator saw the invitation letter circulating, but did not know the meaning. It could be someone who exploits and worsens the condition,” explained Deta.

When asked whether the person was a civil servant? “I don’t think so, because he was wrong in mentioning the names of several officials in the municipality. He admitted that he was told to meet a baperjakat (a board dealing with recommendation on promotion) member, but the name was wrong,” said Deta who still had no plans to report the incident to the police.

BKPSDM also confirmed that the staff administration process was all free. This applies to promotions, periodic salary pensions or other staff administration processes.