Telat Rekonsiliasi, Tukin Pegawai Bakal Dipending

Kepala Bagian Humas dan Protokol saat melakukan penandatanganan komitmen rekonsilitasi rutin dalam pengelolaan keuangan dan BMD yang disaksikan oleh Wali Kota Hadi Zainal Abidin. (Foto : Rifki K I/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

KANIGARAN – Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah (BMD) serta pelaporan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan penandatanganan komitmen rekonsilitasi rutin dalam pengelolaan keuangan dan BMD antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama jajarannya yang disaksikan oleh Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan Wawali Mochammad Soufis Subri, Kamis (23/5).

Kepala BPPKAD Imanto menjelaskan, penandatanganan komitmen ini didasari OPD yang mengalami kesulitan dalam menyajikan data-data ketika penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). “Sering terlambat itu akhirnya jadi masalah. Kita disinyalir BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tidak melakukan rekon,” ujarnya.

Rekonsiliasi atau yang biasa disebut rekon merupakan pencocokan data antara kas, pendapatan, belanja dan persediaan. BPPKAD sebenarnya sudah mengirimkan surat terkait rekon untuk OPD secara rutin tapi tidak berjalan dengan maksimal.

Dengan adanya komitmen ini, Imanto berharap OPD bisa melakukan rekon setiap bulannya. Dan, rekon tersebut akan dikaitkan dengan penundaan penerimaan tukin (tunjangan kinerja) bagi OPD yang mengalami keterlambatan rekon di BPPKAD.

“Kami berharap semua terpacu untuk lakukan rekon secara rutin setiap bulannya. Untuk pemberlakukan penundaan tukin akan dimulai pada tukin bulan Juni yang diterimakan Juli 2019 nanti,” imbuh Imanto.

Sementara itu, Wali Kota Hadi Zainal Abidin menegaskan bahwa penandatanganan ini merupakan upaya penertiban apa yang menjadi temuan dari BPK. Rekon rutin setiap bulannya merupakan persiapan awal, saat ada pemeriksaan BPK nantinya semua pelaporan sudah siap.

“Jangan dianggap penundaan tukin ini tidak serius. Ini sangat serius. Saat ini kita bekerja sudah berbasis kinerja. Daerah lain sudah menerapkan ini dan saya yakin SDM di Pemkot Probolinggo sangat mumpuni. Kami ingin menertibkan saja biar tiap bulan lebih baik lagi,” kata Habib Hadi.

Penandatanganan komitmen bersama yang dilakukan kepala OPD bersama pejabat eselon III dan IV (khusus Sekretariat Daerah), untuk mewujudkan tata kelola keuangan serta BMD yang tertib, akuntabel dalam menyajikan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan berkualitas.

Habib Hadi pun meminta semua penanggung jawab pelaporan mempersiapkan lebih dini dalam penyusunan keuangan daerah tahun 2019, mencegah permasalahan yang sama di tahun ini dan mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan dan BMD tahun 2018. BPPKAD pun membuka klinik konsultasi penatausahaan pendapatan, belanja, akuntansi serta BMD.

“Jadi, OPD yang sudah melakukan rekonsiliasi rutin dengan baik, dibuktikan dengan berita acara rekon yang ditandatangani petugas rekon dan kepala OPD. Selanjutnya OPD dapat mengajukan pencairan tunjangan kinerjanya,” terang Habib Hadi.

Poin pernyataan komitmen yang ditandatangani oleh kepala OPD dan pejabat pendukungnya, dengan diketahui wali kota berisi lima poin. Yakni, rekonsiliasi rutin (bulanan/triwulan/semester) atas transaksi pendapatan bagi OPD penghasil dengan BPPKAD c/q bidang pajak daerah lainnya; rekonsiliasi rutin (bulanan/triwulan/semester) atas transaksi belanja dengan BPPKAD c/q bidang perbendaharaan dan kasda; rekonsiliasi rutin atas penjumlahan seluruh akun terkait LRA (Laporan Realisasi Anggaran), LO (Laporan Operasional) dan pelaporan neraca, LPE (Laporan Perubahan Equitas) triwulan, dengan BPPKAD c/q bidang akuntasi dan pelaporan.

Kemudian rekonsiliasi rutin atas BMD (bulanan) dengan BPPKAD c/q bidang BMD (atau disesuaikan dengan jumlah belanja modal OPD); seluruh aktivitas rekon dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani petugas rekon dan mengetahui kepala OPD. Apabila komitmen ini tidak terlaksana, OPD setuju dilakukan penundaan pencairan tukin sampai dengan tugas rekonsilitasi terlaksana dengan baik.

Kepala Dinas Perikanan Sudiman, yang ikut menandatangani komitmen bersama tersebut mengaku sangat mendukung kegiatan yang diinisiasi oleh BPPKAD itu. “Kami bisa tahu ada permasalahan apa saat rekon dan dengan cepat melakukan upaya perbaikan,” katanya.

Usai penandatanganan, Sudiman mengaku OPD harus menggerakkan roda internal khususnya di BMD. “Kebetulan kami di masing-masing bidang dan UPT sudah ditunjuk untuk pengurus BMD. Di dinas kami rekon dulu sebelum rekon di BPPKAD. Kami siap ada penundaan tukin jika ada keterlambatan,” ujar mantan Kepala Satpol PP itu. (famydecta/humas)

Probolinggo Municipality is committed to improving the administration of regional financial and property management (BMD) and reporting. The commitment was followed up by the signing of a routine reconciliation commitment in financial management and BMD among the Heads of Regional Working Units (OPD) witnessed by Mayor Hadi Zainal Abidin and Vice Mayor Mochammad Soufis Subri, Thursday (23/5).

Head of Revenue, Financial Management, and Regional Asset (BPPKAD) Agency, Imanto explained, the signing is conducted due to working units who have difficulty in presenting data when preparing Local Government Financial Reports (LKPD). “Their slowdown in reporting the data has been a problem. We are alleged by the Supreme Audit Agency (BPK) to not do a recon,” he said.

Reconciliation or what is commonly called recon is matching data between cash, income, expenditure, and inventory. BPPKAD has actually sent letters related to recons for OPD on a regular basis but it has not run optimally.

With this commitment, Imanto hopes that OPD can do recon in each month. And, the reconciliation will be linked to the delay in receiving performance allowances (tukin) for OPDs who were late in sending the report to BPPKAD. “We hope that all will be encouraged to carry out reconciliation routines every month. The postponement of the allowance will begin in June, which will be received on July 2019,” Imanto added.

Meanwhile, Mayor Hadi Zainal Abidin stressed that the signing was an attempt to control what was being the findings of BPK. Routine recons every month are preliminary preparations before BPK examination, then all reports will be ready.

“Do not consider delaying this decision is not serious. This is very serious. Currently, we are working based on performance. Other regions have implemented this and I am sure that human resource we have is very capable. We want to keep it in order so that it would be better in every month,” said Habib Hadi.

Signing a joint commitment by the head of the OPD together with echelon III and IV officials (specifically the Regional Secretariat), to realize an orderly, accountable financial governance and BMD in presenting financial reporting in time and quality.

Habib Hadi also asked all those responsible for reporting to prepare early in the preparation of regional finances in 2019, preventing the same problems this year and overcoming the problems of financial management and BMD in 2018. BPPKAD has also opened a consultation clinic on revenue, expenditure, accounting, and BMD.

“So, the OPD who has done routine reconciliation well would be attached by the official report signed by the recon officer and the OPD head. Furthermore, the OPD can submit a disbursement of its performance allowances,” explained Habib Hadi.

Points of commitment statement signed by the OPD head and supporting officials, with the mayor containing five points including routine reconciliation (monthly / quarterly / semester) on revenue transactions for OPD with BPPKAD c / q in other regional tax areas; routine reconciliation (monthly / quarterly / semester) for expenditure transactions with BPPKAD c / q in the treasury and regional offices; routine reconciliation of the sum of all accounts related to LRA (Budget Realization Report), LO (Operational Report) and balance sheet reporting, quarterly LPE (Equity Change Report), with BPPKAD c / q in accounting and reporting fields.

Then routine reconciliation of BMD (monthly) with BPPKAD c / q BMD field (or adjusted for the amount of OPD capital expenditure); all reconstruction activities are proven by the official report signed by the recon officer and acknowledged by the OPD head. If this commitment is not implemented, the OPD agrees to postpone the disbursement until the reconciliation task is carried out properly.

The Head of Fisheries Affairs Agency, Sudiman who also signed the joint commitment, strongly supports the activities initiated by the BPPKAD. “With this method, we are able to find out the problems occurred during recon quickly and how to make improvements,” he said.

After signing, Sudiman admitted that OPD had to move the internal personnel, especially in BMD. “We, in each field and the technical unit (UPT) have appointed someone responsible for BMD management. We do recon on our own before we go to BPPKAD. We are ready to have a delay if there is a delay, said the former Head of the Public Order Agency (Satpol PP).