Rekomendasi DPRD Sebagai Bahan Evaluasi

image_pdfimage_print

 

Jumat (12/5) di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo digelar Rapat Paripurna Istimewa DPRD tentang penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ (Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban) wali kota tahun 2016. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agus Rudianto Ghafur dihadiri oleh Wali Kota Rukmini,  anggota DPRD, anggota Forkopimda, Sekda Bambang Agus dan Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)

LKPJ ini dibuat sebagai informasi penyelenggaraan kinerja pembangunan daerah selama setahun sebagai bahan evaluasi yang akan dibahas di internal dewan. Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ wali kota tahun 2016 disampaikan Wakil Ketua Zulfikar Imawan.

Rekomendasi DPRD ditujukan kepada 13 OPD diantaranya, Bappeda dan Litbang agar melakukan penataan instansi supaya tidak menjadi kendala pembangunan daerah serta perbaikan pada pengolahan data di semua OPD. Disdikpora juga mendapat catatan segera melaksanakan merger sekolah, Dispenduk Capil diharapkan memperbaiki sistem laporan kependudukan dan menyelesaikan proyek E-KTP dengan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman.

Selanjutnya, Diskominfo diharapkan ada perbaikan SDM dan sarana prasarana di kelurahan serta aktif dalam pembinaan dan sidak ke warnet-warnet untuk mengurangi penyalahgunaan internet. Sedangkan Dinas Perhubungan harus memberikan tindakan tegas kepada pelanggar lalu lintas, kedisiplinan petugas parkir serta untuk segera menyerahkan aset Terminal Bayuangga kepada pemerintah pusat. Kantor Perpustakaan dan Arsip mengadakan program kegiatan yang memancing minat baca dan minat belajar masyarakat.

Sedangkan BPPKAD dianggap terlalu banyak anggaran yang tidak serap dan dilaksanakan kegiatan programnya yang merugikan masyarakat untuk bisa dikaji ulang agar bisa dimanfaatkan untuk membantu kepentingan masyarakat serta mengoptimalisasi kas daerah. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) untuk segera menyelesaikan masalah koperasi-koperasi ilegal serta bisa membuat program yang berkenaan langsung dengan masyarakat agar tidak melulu kegiatan perkantoran saja.

Untuk Dinas Pekerjaan Umum lebih memaksimalkan aturan yang dibuat dengan rekanan agar tidak menghambat proses pembangunan infrastruktur, BKSDM bisa menyeleksi para lulusan teknis sipil yang berada di kelurahan-kelurahan untuk ditempatkan sesuai kebutuhan di OPD. Selain itu, Dinas Perikanan untuk meningkatkan sarana perikanan yang dibutuhkan masyarakat terutama pada UMKM.

Dinas Tenaga Kerja menekankan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan dengan latihan kewirausahaan. Bakesbangpol lebih sering melakukan penyuluhan kepada komunitas yang rentan melakukan kriminalitas, seperti anak-anak pengangguran yang sering nongkrong. “Dengan rekomendasi tersebut diharapkan OPD yang bersangkutan mampu berbenah serta sebagai bahan evaluasi,” jelas politisi Partai Nasdem itu, di akhir sambutannya. (malindabulgis/humas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.