Wali Kota Tinjau Proses Pencetakan KTP El 

image_pdfimage_print

 

 

Jumat (12/5) pagi, Wali Kota Probolinggo Rukmini meninjau proses pencetakan KTP Elektronik (El) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ia ingin menyaksikan langsung pelayanan administrasi yang sempat mandeg karena menunggu blanko KTP El dari Kementerian Dalam Negeri. 

Berdasarkan hasil lelang dari kementerian, Kota Probolinggo hanya mendapat 4.001 blanko yang print ready record (siap cetak), padahal yang dibutuhkan lebih dari itu. “Kita maksimalkan apa yang kita peroleh, karena pencetakan ini kan sempat berhenti karena proses di kementerian,” ujar Kepala Dispenduk Capil Tatib Goenawan. 

Tiba di kantor Dispenduk Capil, Wali Kota Rukmini langsung menyapa warga di ruang pelayanan. Kemudian ia menuju ke ruang operator, tempat proses pencetakan KTP El, KK (kartu keluarga), akta kelahiran dan KIA (kartu identitas anak). 

Dijelaskan oleh Tartib, dalam sehari kemampuan mencetak KTP El hanya mampu sekitar 200 buah. “Kalau lebih dari itu kami khawatirkan hasilnya tidak bagus,” terangnya kepada wali kota. Rukmini pun memeriksa blanko KTP El yang diterima dari kementerian dan memantau pencetakannya. 

Proses pencetakan ini, ujar salah satu operator, tidak memakan waktu lama untuk satu KTP El saja. Yang lama adalah proses menarik data dari server di Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian dicetak. Jika server down jelas penarikan data akan terhambat dan makin lama pencetakannya. “Jadi, apabila data yang ditarik sudah pernah dicetak sebelumnya, mesin ini tidak bisa mencetak lagi. Sehingga tidak ada KTP El ganda,” tutur Tartib lagi. 

“Semoga pelayanan administrasi kepada masyarakat Kota Probolinggo tidak ada kendala ya. Kalau kenapa belum ada yang menerima, itu karena blanko yang diterima dari kementerian memang jumlahnya terbatas,” tutur wali kota. 

Wali Kota Rukmini mengingatkan kevalidan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pilkada serentak 2018 mendatang. Terkait hal tersebut, Dispenduk Capil bakal berkoordinasi dengan Kemendagri bukan dengan KPU. “Kami sudah diberitahuan soal garis koordinasi, kami ke Kemendagri, kalau KPU daerah ke KPU pusat,” jawabnya. (famydecta/humas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.