Kukuhkan 21 Kepala SD, Wali Kota Ingatkan Pendidikan Gratis

Wali Kota Hadi Zainal Abidin saat mengukuhkan 21 guru yang mendapat penugasan sebagai kepala sekolah, di Sabha Bina Praja, Senin (10/6). Foto: Rifki Kurniawan/humas dan protokol)
image_pdfimage_print

KANIGARAN – Sebanyak 21 guru mendapatkan penugasan sebagai kepala sekolah di Kota Probolinggo. Mereka telah dikukuhkan oleh Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin, Senin (10/6).

Kepada para guru tersebut, Habib Hadi –sapaan akrab wali kota- mengingatkan kembali tentang komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam program pendidikan gratis dan bermutu di tingkat SD/SMP.

“Apakah siap mengawal kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo khususnya dalam bidang pendidikan gratis?,” tanya Habib Hadi kepada para kepala sekolah dengan nada tegas. ”Siap,” jawab 21 kepala sekolah serentak.

Mendengar jawaban tersebut, Habib Hadi terlihat lega. Sebab, kebijakan yang ia buat membutuhkan kebersamaan agar bisa terwujud sesuai harapan masyarakat. Ia mengaku tidak gegabah dalam mengambil keputusan.

“Saya akan tabayun. Saya lakukan semua hal karena pendidikan gratis adalah prioritas. Untuk kebijakan yang lain akan diperbaiki secara bertahap,” terang Habib Hadi.

21 kepala sekolah yang dikukuhkan terdiri dari 12 guru perpanjangan menjadi kepala sekolah di periode kedua (satu periode berjangka 4 tahun); 5 guru mutasi ke sekolah lain dan 4 guru yang promosi mendapat tugas sebagai kepala sekolah.

Empat guru mendapat penugasan antara lain Nur Rahmat sebagai Kepala SDN Kademangan 2; M.Nursiwan sebagai Kepala SDN Kedopok 2; Muhamad Abdul Syukur sebagai Kepala SDN Wiroborang 4 dan Endang Widayati sebagai Kepala SDN Jrebeng Kulon 1.

Pada kesempatan itu, wali kota juga mengatakan, dalam mengemban amanah jangan hanya bangga dengan kedudukan sebagai kepala sekolah. Sebab, jabatan baru itu pasti ada halangan dan rintangan.

Komitmen pendidikan gratis yang sudah dideklarasikan harus dikawal, diperjuangan dan harus terwujud.

Guru punya peran besar dalam mencetak generasi muda khususnya di wilayah Kota Probolinggo.

Habib Hadi pun mengakui dan yakin, semua guru di Kota Probolinggo punya komitmen untuk bersama-sama mengabdi menorehkan prestasi melakukan yang terbaik bagi warga Kota Probolinggo.

Dalam kesempatan itu, Habib Hadi pun mengingatkan, di zaman keterbukaan informasi dan kecanggihan teknologi, setiap orang bisa berbagi informasi di media sosial. Jika terjadi permasalahan, setiap pengguna media sosial bisa men-share informasi tersebut.

“Jangan sampai itu terjadi. Kebijakan pendidikan gratis SD-SMP harus sesuai apa yang dideklarasikan. Saya percaya semua mampu dengan amanah yang diberikan. Kawal dan laksanakan program pendidikan gratis. Kalau tidak mengerti, tanya. Jangan sungkan-sungkan atau ragu-ragu,” kata wali kota yang concern dengan pendidikan ini.

Pengukuhan yang dilaksanakan di Sabha Bina Praja disaksikan oleh Wawali Mochammad Soufis Subri; Asisten Administrasi Umum Budiono Wirawan; Kepala Disdikpora Maskur; Kabag Hukum; Kabag Organisasi dan Kepala Dewan Pendidikan Eko Wahyono.

21 guru yang mendapat tugas sebagai kepala sekolah saat prosesi pengukuhan. Foto (Rifki Kurniawan/humas dan protokol)

DP Belum Terima Aduan

Ketua Dewan Pendidikan (DP) Kota Probolinggo Eko Wahyono yang hadir menyaksikan pengukuhan 21 kepala sekolah menyatakan, kebijakan wali kota terkait pendidikan gratis dan bermutu harus mendapat pengawalan yang baik.

“Sudah barang tentu kebijakan pemda harus didukung seluruh komponen yang ada di dunia pendidikan. Supaya tidak terjadi salah paham, salah pengertian, maka harus ada sosialisasi agar semua bisa memahami,” ujar Eko.

Menurutnya, kebijakan juga harus ada penguatan regulasi sesuai aturan perundang-undangan. Jangan sampai ada kepala sekolah yang tidak paham dan menimbulkan suatu permasalahan.

Dewan Pendidikan pun sangat mengapresiasi kebijakan yang sesuai visi misi Wali Kota Habib Hadi dan Wawali Subri.

Sejak dilakukan deklarasi pendidikan gratis 27 Februari lalu, Dewan Pendidikan tidak menerima pengaduan atau pun informasi yang kurang baik terkait kebijakan yang dimaksud.

“Semua berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Kebijakan ini didukung oleh wali murid di semua sekolah SD dan SMP di Kota Probolinggo,” jelas Eko, ditemui usai pengukuhan di Sabha Bina Praja.

Pendidikan gratis di Kota Probolinggo tinggal diaplikasikan sepenuhnya dan diperbaiki jika terjadi kekurangan. “Saya optimistis kepala sekolah akan mengawal kebijakan kepala daerah. Apalagi sudah ditegaskan jika tidak mampu baiknya mengundurkan diri. Jika tidak paham maka harus bertanya ke atasan, tidak perlu sungkan-sungkan biar tidak terjadi kekeliruan,” jelas pria yang juga dosen di Universitas Panca Marga itu. (famydecta/humas)