Jelang Pencairan Dana Kelurahan, Gelar Bimtek Pengadaan

Wali Kota Probolinggo Habib Hadi memberikan sambutan saat pembukaan bimtek pengadaan barang dan jasa pemerintah. (Foto: Agus/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

MAYANGAN – Bulan Juli mendatang, pencairan dana kelurahan akan direalisasikan di 29 kelurahan di Kota Probolinggo. Untuk itu, seluruh pejabat yang berurusan dengan penggunaan dan pertanggungjawaban dana tersebut mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bimtek selama dua hari (12-13/6) di Orin Hall and Resto ini dilaksanakan dalam rangka kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Diikuti oleh 200 orang yang terdiri dari lurah sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), sekretaris lurah sebagai PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) serta kepala Sub Bag Program di kecamatan, serta PPK OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

“Bimtek ini untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan peserta bimtek. Ada pembekalan dalam meminimalisir pemasalahan yang timbul saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan,” jelas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Gofur Effendi.

Seperti diketahui, anggaran dana kelurahan akan mulai diberlakukan pada bulan Juli mendatang. Tersedia dana sekitar Rp 10 M yang dibagi untuk 29 kelurahan. Setiap kelurahan mendapat kucuran dana kurang lebih Rp 345 juta.

Sedangkan di tahun 2020 dana kelurahan sebesar 5 persen dari APBD, nantinya setiap kelurahan akan menerima Rp 1,6 M. Dana tersebut dipergunakan untuk sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai Perwali Kota Probolinggo nomor 80 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan di kelurahan, maka diperlukan pemahaman yang baik dan benar bagi aparatur yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

Khususnya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dalam rangka percepatan penyerapan anggaran serta penggunaan anggaran yang akuntabel, untuk segera memproses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai mekanisme yang ada.

Wali Kota Hadi Zainal Abidin berpesan, perangkat kelurahan, kecamatan dan pihak lain yang terkait di dalamnya menguasai prosedur, memahami regulasi dan aturan pengadaan barang dan jasa yang nilainya cukup besar dan dinamis.

“Dimulai dari belajar dan memahami. Jangan sampai salah tafsir, karena pasti salah. Saya sering menyampaikan, kalau tidak memahami, saya sebagai wali kota akan menyelamatnya. Jangan lihat besar uangnya tapi lurah-lurah harus paham. Hindari penyalahgunaan,” katanya.

“Ini (dana kelurahan) adalah hal baru dan akan menjadi sorotan. Lurah yang tidak sanggup silahkan, akan saya selamatnya. Kebersamaan kita ini bukan sebatas program tetapi benar-benar menjadi hal yang positif bagi warga Kota Probolinggo,” sambung Habib Hadi.

Wali kota meminta semua peserta bimtek dapat menerima informasi dan bertanya kepada narasumber. Yakni dari Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Pasuruan, M Kholid. “Jangan deteng, neng-neng. (jangan datang dan diam). Tapi tanya,” imbuhnya.

Habib Hadi berharap, peserta bimtek dapat memahami secara optimal serta mampu mengimplementasikan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dengan prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel di kelurahan masing-masing. (famydecta/humas)

The disbursement of funds for 29 urban villages in Probolinggo City will be realized in July. Therefore, all officials who deal with the use and accountability of these funds participate in the technical guidance (bimtek) of procurement of government goods and services.

It was held in two days (12-13 / 6) at the Orin Hall and Resto and was carried out in the context of activities to develop village infrastructure and community empowerment in the village. A total of 200 people consisting of urban village heads as KPA (Budget User Authority), the secretary of urban village head as PPK (Financial Administration Officer), PPTK (Acting Technical Implementation Officer) and heads of Program sub-section of the sub-district office, along with PPK of the working units (OPD) in Probolinggo Municipality have participated in this event.

“This event is to improve the competence and insight of the participants. We will give them a solution in minimizing the problems that arise in the implementation of procurement of goods and services in the activities of infrastructure development and community empowerment in the village,” explained Head of Development Administration Department, Gofur Effendi.

As is known, the budget will come into force in the coming July. The total budget allocated for urban village fund is around IDR 10 billion, which will be delivered to 29 villages. Each urban village will have approximately IDR 345 million funds.

Meanwhile, in 2020, the urban villages will have budget amounted to 5 percent of the local budget (APBD), and each village will have IDR 1.6 billion. The budget will be used for infrastructure and community empowerment.

In accordance with Regulation of Probolinggo Mayor Number 80 of 2019 on Guidelines for The Implementation of Facilities and Infrastructure Development Activities and Community Empowerment in The Village, it is necessary that the civil servants who carry out the procurement of goods and services to have a good understanding on this.

This is particularly related to the activity of infrastructure development and community empowerment in the village in the context of accelerating the absorption of the budget and the use of accountable budget, to immediately process the procurement of government goods and services according to the existing mechanism.

Mayor Hadi Zainal Abidin urged village officials, sub-districts and other parties involved in it have to master the procedures, understand the regulations and rules of procurement of goods and services of which value was quite large and dynamic.

“It starts with learning and understanding. Do not be misinterpreting, because it must be wrong. I often say, if you don’t understand, I as the mayor will be your savior. Don’t look at the amount of money, but the urban village heads must understand. Don’t get the budget abused,” he said.

“This (urban village fund) is new and will be in the spotlight. Urban village heads who can’t handle this thing, please, tell me. Our togetherness is not limited to the program but should be a positive thing for the people of Probolinggo City,” Habib Hadi continued.

The mayor asked all participants to get knowledge and ask more to the speaker, who is from the Pasuruan Regency Procurement Services Section, M Kholid. “Don’t you just come here and do nothing. You have to ask,” he added.

Habib Hadi hopes that the participants can understand optimally and be able to implement the procurement of goods and services with the principles of effective, efficient, transparent, open, competitive, fair, and accountable in their respective villages.