Bahas Konflik Sosial dengan Toga-Tomas

Suasana kegiatan fasilitasi anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Gedung Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo. (Foto: Rizal Al Karimi/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

KANIGARAN – Kegiatan fasilitasi anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, kembali digelar Kamis (13/6), di Gedung Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo. Terlihat hadir pagi itu, Wawali Mochammad Soufis Subri, perwakilan forkopimda dari kantor Kejaksaan Negeri, dan Kodim 0820 Probolinggo.

Selama tiga bulan sekali acara tersebut  rutin diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbang Pol). Seperti yang disampaikan oleh Teguh Bagus Sujawanto Kepala Bakesbang Pol, acara digelar untuk menjalin silaturahmi serta menyampaikan informasi terkini yang berkembang di masyarakat.

Materi yang disampaikan pagi itu, yakni membahas tentang visi misi wali kota dan wakil wali kota Probolinggo. Yakni membangun bersama rakyat untuk Kota Probolinggo yang lebih baik,  berkeadilan, sejahtera, aman dan berkelanjutan.

Keberadaan toga dan tomas dirasa sangat dibutuhkan, khususnya terkait masalah keamanan dan ketertiban masyarakat agar pembangunan berjalan dengan lancar. Namun, menurut wawali pada kenyatannya masih ada kendala yang membuat masyarakat terganggu yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

“Saat ini yang sering terjadi adalah masalah PKL (Pedagang Kaki Lima) yang berjualan di trotoar sehingga lalu lintas terganggu.  Selain itu, banyak truk yang parkir di Jalan Lingkar Utara khususnya malam hari, sehingga banyak terjadi kecelakaan. Saya minta kepada OPD terkait untuk menangani hal tersebut sesuai aturan,”tegasnya.

Permasalahan lainnya yakni pembangunan bedak sementara Pasar Baru, molornya revitalisasi membuat bedak sementara masih ada sehingga mengganggu toko-toko yang ada disekitarnya. Juga OJOL (Ojek Online) yang menjadi sumber konflik antara ASAP (Asosiasi Sopir Angkot Probolinggo) dengan Ojol (Grab/Go-Jek).

“Atas permasalahan-permasalahan ini, semua pihak yang terkait harus mampu memberikan pemahaman. Toga dan tomas dalam hal ini mempunyai peranan menyadarkan, bagaimana pentingnya transportasi online di era digital ini. Yang lebih memberikan kemudahan, kenyamanan dan kemudahan lebih terjamin tutur Subri panggilan akrabnya.

Tak hanya menyampaikan permasalahan yang sedang terjadi di Kota Probolinggo. Namun dalam kesempatan tersebut, Ia juga menginfomasikan bahwa mulai tahun depan selain pendidikan gratis, juga akan diberikan seragam gratis bagi tingkat SD dan SMP.

Pemkot juga akan lebih memperhatikan masalah BPJS yang sering dikeluhkan oleh masyarakat serta pelayanan rumah sakit. Diakhir tahun 2019 nanti, akan disiapkan dana untuk mengcover biaya rumah sakit bagi yang tidak mampu tanpa menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) maupun BPJS. Subri juga menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan Mal Pelayanan Publik (MPP). (malinda/humas)

A meeting between members of the Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda) with religious and community leaders was held on Thursday (6/13), at Puri Manggala Bhakti Building, Probolinggo Mayor’s Office. It was attended by Vice Mayor Mochammad Soufis Subri, Forkopimda representative including from the State Prosecutor’s Office, and Military District Command (Kodim) 0820 Probolinggo.

Within the last three months, the event is regularly held by the Probolinggo Municipality through the National Unity and Politics Agency (Bakesbang Pol). As stated by Teguh Bagus Sujawanto, Head of Bakesbang Pol, the event was held to maintain a good relationship and discuss the latest information that developed in the community.

The material being discussed was the vision and mission of the Mayor and Vice Mayor of Probolinggo which is Together with The People to Develop a Better, Fair, Prosperous, Transparent and Safe Probolinggo City.

The existence of religious and community leaders was needed, especially related to issues of security and public order so that development could run smoothly. However, according to the Mayor, in reality, there are still challenges that make people distracted, leading to social conflict.

“Now, the problem we often face is street vendors (street vendors) who do selling on the sidewalk so that traffic is disrupted. Besides, many trucks park on the North Ring Road, especially at night, has caused many accidents. I ask the relevant working units (OPD) to handle it based on the rules,” he said.

Another problem is the construction of temporary kiosks at Pasar Baru traditional market. The revitalization delay makes these kiosks still available, longer than what we predict, thus disturbing the shops around it. Another one is OJOL, online transportation, which has been the cause of conflict between ASAP (Probolinggo Public Transportation Driver Association) and Ojol (Grab / Go-Jek).

“For these problems, all parties must be able to give understanding. Religious and community leaders, in this case, have a role to make people aware, how important is online transportation in this digital era which gives people convenience and comfort,” said the Vice Mayor, popularly known as Subri.

Subrie also informed that the municipality will provide free uniforms for elementary and junior high school students to support the free education program he had launched with the mayor. This free uniform program will be launched starting from next year.

The city administration will also pay more attention to health insurance (BPJS) problems and hospital services that are often complained about by the people. At the end of 2019, funds will be prepared to cover hospital costs for poor people without necessarily filing relief letter (SKTM) and BPJS. Subri also appealed to the people to utilize the Public Service Mall (MPP).