Upacara Harkitnas, Wali Kota Serahkan SK CPNS

image_pdfimage_print

 

Upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 22 Mei lalu, dibarengi dengan penyerahan SK CPNS Pegawai Tidak Tetap (PTT) Bidan Kementerian Kesehatan. Sebelas orang bidan tersebut telah bertugas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Ketapang, Wonoasih, Sukabumi, Jati, Kanigaran dan Kedopok. 

“Saya harap dengan diangkatnya menjadi CPNS, kinerja para bidan ini bisa mendukung program Pemkot Probolinggo dalam melaksanakan urusan bidang kesehatan, khususnya dalam mengurangi angka kematian ibu dan bayi,” tutur Wali Kota Rukmini, saat menyampaikan pidatonya. 

Pada kesempatan itu pula wali kota menyerahkan penghargaan pada pemenang lomba Detektif Kecil Sungai Memantau Bersama (Diksun Mama) gelaran Dinas Lingkungan Hidup. Mereka yang menjadi juara untuk tingkat SD (dari peringkat pertama) SD Sukabumi 5, SDIT Pertama dan SD Kademangan 4. Tingkat SMP terbaik I adalah SMP 5, disusul SMP 1 dan SMP 4. Sedangkan tingkat SMA/SMK tertinggi diraih MAN 2, SMAN 2 dan SMKN 1. 

Dalam pidato Menteri Komunikasi dan Informatika yang dibacakan Wali Kota Rukmini, menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo pada awal tahun ini telah mencanangkan penekanan khusus pada aspek pemerataan dalam semua bidang pembangunan. Bukan berarti sebelumnya kita abai terhadap aspek ini. 

Malah sejak awal, dalam program nawacita yang disusun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, aspek pemerataan mendapat porsi perhatian yang sangat tinggi. Pemerataan pembangunan antarwilayah hendak diwujudkan dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Pada awal tahun 2017 ini, meski angkanya membaik dibanding tahun sebelumnya, koefisien nisbah gini atau gini ratio, yang merupakan ukuran kesenjangan distribusi pendapatan dan kekayaan penduduk, masih sekitar 40 persen. untuk itu Bapak Presiden meminta aparat penyelenggara negara bekerja keras menurunkan indeks kesenjangan tersebut melalui berbagai langkah yang multidimensi.

 

Memang persoalan pemerataan hampir merupakan masalah semua bangsa. bahkan negara-negara maju pun berkutat dengan isu kesenjangan yang sama. Beberapa bahkan mencatatkan indeks yang lebih tinggi, lebih senjang, dibanding Indonesia. Namun bagi kita mewujudkan pemerataan yang berkeadilan sosial adalah juga menjadi penghormatan terhadap cita-cita para peletak dasar bangunan kebangsaan yang menginginkan tidak ada jurang yang membatasi penyebaran kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia. Bagi kita, kebangkitan nasional hanya akan berarti jika tidak ada satu anak bangsa pun yang tercecer dari gerbong kebangkitan tersebut.

Berlatar belakang pemikiran tersebut, maka kiranya tema ”Pemerataan Pembangunan Indonesia Yang Berkeadilan Sebagai Wujud Kebangkitan Nasional” yang menjadi tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2017 ini adalah pesan yang tepat dan seyogyanya tidak hanya tertanam di dalam hari, namun juga segera diwujudkan melalui strategi, kebijakan, dan implementasi dalam pelayanan kita kepada masyarakat dan bangsa. Pemerintah juga melakukan upaya pemerataan di sektor kominfo melalui program palapa ring, berupa proyek pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional untuk menghubungkan seluruh wilayah indonesia sehingga keberadaan internet berkecepatan tinggi (broadband) dapat dinikmati secara luas.

“Dengan inovasi digital, mungkin kita dihadapkan pada kejutan-kejutan dan tatacara baru dalam berhimpun dan berkreasi. Sebagian menguatkan, namun tak kalah juga yang mengancam ikatan-ikatan kita dalam berbangsa. Satu hal yang pasti, kita harus tetap berpihak untuk mendahulukan kepentingan bangsa di tengah gemuruh lawan-lawan yang bisa jadi makin tak kasat mata. Justru karena itulah maka kita tak boleh meninggalkan orientasi untuk terus mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial,” paparnya. 

 

“Semoga kita semua bisa meniti ombak besar perubahan digital dengan selamat dan sentosa dan berbuah manis bagi orientasi pelayanan kepada masyarakat. Hanya dengan semangat untuk tidak meninggalkan satu orang pun tercecer dalam gerbong pembangunan maka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap jaya,” sambung Rukmini. (famydecta/humas)

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.