WAWALI BACAKAN TANGGAPAN EKSEKUTIF TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI DEWAN

Suasana rapat paripurna dengan acara penyampaian Jawaban Kepala Daerah (Foto: Rizal Al Karimi/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

Mayangan– Setelah melalui  beberapa pembahasan yang cukup panjang dari Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan terhadap Raperda Kota Probolinggo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Dearah (APBD) Tahun Anggaran 2018, yang dilaksanakan pada rapat paripurna  tanggal 20 juni lalu, kali ini DPRD Kota Probolinggo kembali menggelar  rapat paripurna dengan acara penyampaian Jawaban Kepala Daerah terhadap  Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  APBD Tahun Anggaran 2018, yang berlangsung di gedung DPRD Kota Probolinggo, Sabtu (22/6) pagi.

Rapat paripurna dipimpin langsung  Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Mukhlas Kurniawan dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Probolinggo, Muhammad Soufis Subri. Wakil Wali Kota Probolinggo, Muhammad Soufis Subri menyampaikan terima kasih kepada  semua fraksi yang telah menyatakan persetujuannya terhadap raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut.

Ia juga menjelaskan seluruh tanggapan, himbauan, saran dan permintaan penjelasan yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi itu akan menjadi masukan yang memberikan dorongan dan semangat kepada eksekutif untuk meningkatkan upaya pelaksanaan fungsi dalam rangka terwujudnya tanggung jawab penyelenggaraan Pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kota Probolinggo.

Wawali  membacakan penjelasan dari lima fraksi diantaraya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Serta Fraksi Gerindra, Demokrat dan fraksi Partai Golongan Karya (Golkar).

Menanggapi pertanyaan dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Subri menyampaikan tentang anggaran belanja operasional yang direncanakan sebesar 901 milyar dan terealisasi sebesar 784 milyar atau sebesar 87,02 persen. Dari rencana anggaran tersebut terdapat efisiensi sebesar 117 milyar. Anggaran tersebut sudah disusun berdasarkan analisa perkiraan kebutuhan anggaran di tahun 2018.

Wawali juga menjelaskan secara rinci anggaran belanja operasional per jenis diantaranya untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Dari keseluruhan per jenis belanja operasional sudah diatas 80 persen terkecuali realisasi belanja subsidi sebesar 78,40 persen dan belanja bantuan sosial sebesar 55,29 persen.

Belanja subsidi merupakan subsidi untuk paguyuban angkot Kota Probolinggo dalam rangka bantuan transportasi kepada pelajar sekolah. Sedangkan bantuan sosial tahun 2018 adalah untuk bantuan sosial kepada anggota masyarakat yang meliputi bantuan sosial bidang pemberdayaan sosial dan bantuan sosial uang duka.

“Anggaran tersebut harus menjadi bahan evaluasi  bagaimana untuk memprogramkan anggaran untuk tahun berikutnya. Anggaran yang mengalami pemborosan  jangan sampai dianggarkan kembali.

Kalau alasan itu kita terima,  tidak masalah,  alasan-alasan adalah hal -hal untuk memasukkan anggaran yang lebih besar untuk di gunakan pada saat di perubahan  itu kita evaluasi,” ujar Salah satu anggota fraksi, Muklas Kurniawan.

Ia juga menjelaskan untuk mengevaluasi rinciannya  perlu pembahasan di komisi-komisi dan Badan Anggaran (Banggar). Nantinya target untuk induk anggaran di tahun 2020, akan dibahas oleh anggota dewan yang baru. Noviati/Humas

Following long discussions of General Overview of the Regional House of Representative’s (DPRD) Factions towards Regional Regulation Drafts of Probolinggo city on Liability of Local Budget Implementation of 2018, held on the plenary meeting on June 20th, DPRD held another meeting with a topic: delivering Regional Leader Response towards  General Overview of the Regional House of Representative’s (DPRD) Factions towards Regional Regulation Drafts of Probolinggo city on Liability of Local Budget Implementation of 2018 at the Probolinggo city House of Representative office, Saturday (22/6).

The meeting was led by Deputy Speaker of DPRD, Mukhlas Kurniawan, and attended by Probolinggo Vice Mayor Muhammad Soufis Subri. Subri thanked all factions who have approved the drafts to be discussed further.

He also explained that all response, appeal, suggestion, and explanation demand, delivered by each faction will be supportive information for the executives (Probolinggo municipal administration) to increase the efforts of its function implementation in creating the liability of government and development implementation, and social development in Probolinggo city.

The vice mayor read the explanation of five factions including the factions of PKB Party, Nasdem Party, PDI-P Party, Gerindra, Demokrat, and Golkar Party.

Responding to the statement made by the faction of Golkar Party, Subri stated that the budget of operational expenditure which was being planned as much as IDR 901 billion has been spent as much as IDR 784 billion or 87.02%. of the budget plan, there was a budget efficiency as much as IDR 117 billion. The budget has been set based on the analysis of the estimated budget requirement in 2018.

He also explained in detail on the operational expenditure budget per type including expenditure for governmental personnel, goods and service, subsidy, grants, social aids, and expenditure for financial aid. All types of operational expenditure have reached more than 80%, except subsidy expenditure (78.40%) and social aid expenditure (55.29%).

Subsidy expenditure was used for the public transportation association in the program of student transport. Social aid expenditure in 2018 was used for social aid given to the people involving social aid in the field of social empowerment and death compensation.

“The budget should be evaluation material to arrange the next year’s budget program. Wasteful programs using many budgets have to be removed. We also need to evaluate the budget which is revised and turns to be wasteful in the process,” said one of the factions, Mukhlas Kurniawan.

He also explained that to evaluate the details, other discussions in the commissions and Budget Board (Banggar) are required. The target for the main budget in 2020 would be discussed by the new member of the DPRD.