Instansi Penerap Zona Integritas Bertambah

Wawali Soufis Subri menandatangani kesepakatan bersama (Foto: Rifki K I/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

MAYANGAN – Instansi vertikal di Kota Probolinggo makin banyak yang menerapkan zona integritas (ZI). Setelah Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, kini giliran Kantor Pertanahan setempat yang mencanangkan deklarasi tersebut, Selasa (25/6) siang.

Wawali Mochammad Soufis Subri bersama staf ahli dan asisten, hadir dalam pencanangan itu. Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo Bambang Haryono, saat sambutan mengatakan, zona integritas ini sebagai tindak lanjut setelah pencanangan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur.

“Penerapan zona integritas meliputi enam pokok. Diantaranya manajemen perubahan tata laksana menggunakan sistem manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, pengawasan dan penguatan pelayanan. Deklarasi diawali untuk mewujudkan kinerja Kantor Pertanahan menuju bebas dan anti korupsi,” kata Bambang.

Selain itu, lanjutnya, dalam rangka memantapkan jati diri dan identitas Kantor Pertanahan sebagai pendorong dan penggerak reformasi birokrasi guna pencapaian pelayanan publik yang lebih baik.

Kantor Pertanahan setempat juga telah mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam pengguna layanan. “Kami sudah melalukan survey kepuasan pelayanan konsumen. Kami juga disurvey Ombudsman perwakilan Surabaya, nilai kami 82,5 persen, alhamdulillah baik,” imbuh Bambang.

Bambang mengaku amanah yang telah diberikan kepadanya sudah dilaksanakan dan akan mererapkan apa yang sudah dicanangkan. “Kami akan memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Bebas korupsi, bebas bersih melayani,” sambungnya.

Terkait program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2019 sebanyak 5500 bidang tanah. Saat ini sudah diproses 3778 bidang tanah.

“Sudah bertambah satu instansi lagi yang berani deklarasi zona integritas. Ini menambah semangat kami sebagai pelayan masyarakat. Kami menyadari, kami (pemerintah kota) tidak bisa sendiri dalam membangun kota, harus bersama dengan instansi vertikal,” jelas Subri.

Kantor Pertanahan merupakan ujung tombak dan menjadi sorotan masyarakat terkait masalahan pertanahan. Tentunya banyak suara positif terkait reformasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, pasti banyak suara negatif pula. Wawali mengartikan, itu adalah bentuk masyarakat makin memperhatikan dan mencintai instansi tersebut.

“Kemauan dan integritas harus sejalan. Semangat Kantor Pertanahan diimbangi dengan PPAT sebagai mitra kerja utama untuk membangun budaya integritas di Kota Probolinggo,” ujar Wawali Subri. Acara siang itu dilanjutkan pembacaan deklarasi zona integritas dan penandatanganan kesepakatan bersama. (famydecta/humas)

More vertical institutions in Probolinggo city have applied integrity zone (ZI). Probolinggo city’s Land Agency is the one who makes the declaration of integrity zone after Religious Court and State Court did the same declaration.

Vice Mayor Mochammad Soufis Subri along with expert staffs and assistants attended the declaration event. The head of Land Agency Bambang Haryono said integrity zone is a follow-up action to response the declaration made by the Ministry of Agrarian and Spatial Planning and the East Java’s National Land Agency.

“Integrity zone involves six bases including management of governance change by using a management system of human resource, performance accountability, supervision, and service enhancement. The declaration is made to create an anti-corruption Land Agency,” Bambang said.

Besides, he continued, this was made to strengthen the personal and identity of Land Agency as a mobilize bureaucrat reform for a better public service. 

The local agency has conducted a satisfaction survey for the customer. “We’ve surveyed the customers. We were also surveyed by the Surabaya Ombudsman and we have 82.5% by scoring. Thank God, it’s good,” Bambang added.

Bambang admitted the mandate given to him have been implemented and he will apply what has been declared. “We will give the service based on effective regulation. Free of corruption, dedication to serving,” he said.

Related to the Comprehensive Systematic Land Registration (PTSL) program, in 2019, the target is 5,500 fields of land to have certificates. At the moment, 3,778 fields of the land certificate have been issued.

“Another institution has made the declaration of integrity zone. This will raise our spirit as a public servant. We realize that the municipal administration cannot do the development by its own; it needs cooperation with vertical institutions,” Subri explained.

Land Agency is the main actor in this program and will be the public spotlight related to land problems. The declaration has been positively responded by the public although there are people criticizing the agency. The vice mayor thinks that this means that people are having more attention to the agency.

“Willing and integrity must be in line. The spirit of Land Agency should be in line with the official land deed (PPAT) as the main partnership to develop integrity culture in Probolinggo city,” Subri said. The event was continued by reading the declaration of integrity zone and signing a joint agreement.