Pemkot Paparkan Kondisi Sanitasi 

image_pdfimage_print

Guna menyosialisasikan kondisi pelayanan air minum dan sanitasi di Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo bekerjasama dengan USAID IUWASH PLUS menggelar visioning workshop program air minum, sanitasi, dan higiene. Acara yang berlangsung di Puri Manggala Bhakti, Jum’at (26/5) dihadiri oleh Sekda Bambang Agus Suwignyo. Selain itu, turut hadir Deputy Chief of Party (DCOP)/Program, Alifah Lestari. 

Budiono Wirawan, Kepala Bappeda Litbang Kota Probolinggo memaparkan kondisi air minum dan sanitasi Kota Probolinggo sampai tahun 2016. Menurut pria yang akrab disapa Budi itu, cakupan air minum aman sebesar 90 persen. Dari jumlah itu, 45,78 persen merupakan jaringan perpipaan, dan 44,22 persen bukan jaringan perpipaan terlindungi. Kesenjangan akses air minum sebesar 10 persen. 

Cakupan sanitasi layak sebesar 71,98 persen terdiri dari skala individual 68,59 persen dan skala komunal 3,39 persen. Sanitasi dasar sebesar 78,01 persen dengan kondisi buang air besar sembarangan (BABS) mencapai 21,99 persen. Dari kondisi itu, terjadi kesenjangan akses sanitasi sebesar 28,02 persen. 

Alifah Lestari mengingatkan kondisi kesenjangan yang cukup kecil justru menjadi tantangan bagi Kota Probolinggo. Namun Ia mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemkot Probolinggo. “Gap (kesenjangan) yang kecil itu, justru kita berada pada wilayah-wilayah yang sulit. Namun kami melihat komitmen Pemkot yang tinggi, sehingga program ini bergulir sangat cepat,” ungkapnya. 

Sekda Bambang Agus Suwignyo mengungkapkan beberapa faktor yang menghambat penanganan permasalahan air minum dan sanitasi di Kota Probolinggo. “Tantangan air minum dan sanitasi permukiman di Kota Probolinggo, umumnya dapat terlihat dari masih rendahnya kualitas dan tingkat pelayanan sanitasi, khususnya pada sektor air limbah domestik,” tuturnya. 

Bambang menambahkan, beberapa faktor penghambat penanganan permasalahan air minum dan sanitasi di antaranya, masih kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi, utamanya pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. 

“Masih kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan, baik di tingkat pusat, provinsi, kota maupun kelurahan. Dan, masih kurangnya minat dunia usaha untuk berinvestasi di sektor sanitasi, peraturan dan perundangan yang belum mendukung,” beber sekda. (abdurhamzah/humas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.