Wali Kota Bahas Anggaran Tahun 2018

image_pdfimage_print

Jum’at (2/6) lalu, Wali Kota Probolinggo Rukmini membahas tentang usulan anggaran dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemerintah Kota Probolinggo. Rapat yang digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) diikuti oleh OPD yang masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), diantaranya Sekda, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Inspektorat, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, dan lainnya. “Dari 39 OPD, kami menerima usulan anggaran sebesar kurang lebih 699 milyar,” kata Kepala Bappeda Litbang, Budiono Wirawan.

Anggaran itu tidak hanya berasal dari APBD, tapi juga hibah pemerintah provinsi dan pemerintah nasional. Setelah diefisiensi oleh Bappeda Litbang, maka usulan yang ada tersebut berkurang menjadi 691 milyar. Dari usulan tersebut, banyak OPD yang menambah anggaran belanja untuk tahun 2018. 

Kepala Bappeda juga menjelaskan bahwa usulan tersebut  telah disesuaikan dengan program-program yang menjadi prioritas. “Yakni pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan pengangguran, infrastruktur, informasi birokrasi, penguatan UKM, dan lingkungan hidup,” katanya.

Di tahun 2018, juga banyak proyek yang butuh perhatian khusus, misalnya perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seluas 1 hektar, pembangunan pasar Baru, dan juga pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru yang membutuhkan anggaran tidak sedikit. 

“Untuk tahun 2018, pembangunan pasar baru dianggarkan 34 milyar,” kata Kepala Pekerjaan Umum, Amin Fredy. Dia menjelaskan bahwa pembangunan Pasar Baru dilaksanakan selama tiga tahun, mulai tahun 2016-2019. Selain itu, ada juga anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah. 

Wali kota Probolinggo Rukmini mengusulkan penganggaran disesuaikan dengan tahun 2017 dulu, tidak asal menaikkan usulan anggaran. “Lebih baik, untuk anggaran tahun 2018 ini, didiskusikan dengan seluruh OPD yang ada,” kata Rukmini. Dengan begitu akan lebih terperinci, bila ada hal-hal baru yang diusulkan di tahun 2018. 

Dia juga menambahkan bahwa agar usulan tahun 2018 disesuaikan dengan anggaran tahun 2017, bila ada kenaikan pun maksimal 10 persen. “Bila memang membutuhkan anggaran lebih, nanti kan bisa PAK,” imbuhnya. (riyantiagustina/humas)

 

Probolinggo Mayor Rukmini called for a meeting discussing the budget draft from all of working units in the municipality. The meeting was an initiation of the Agency of Regional Development Planning, Research and Development (Bappeda Litbang), participated by the working units included in the Team of Regional Government Budget (TAPD).

The budget is not only collected from Regional Budget (APBD), but also National Budget (APBN) that had been delivered for the municipality. After being revised by Bappeda LItbang, the draft is changing to 691 billion rupiahs. From the draft, many working units made a change to their budget. They would like to have more budget for 2018.

The head of Bappeda Litbang explained that the draft has been adjusted with the priority programs. “Including education, health, poverty and unemployment, infrastructure, bureaucracy information, reinforcement of small and medium enterprises, and environment,” he said.

In 2018, many projects that need to get attention including the expansion of public landfill, development of Pasar Baru (traditional market), and the establishment of new Technical Implementer Unit that will need large budget.

“In 2018, the budget for Pasar Baru is 34 billion rupiahs,” said the head of Public Works Agency, Amin Fredy. He explained that the development of Pasar baru will be implemented in three years started from 2016-2019. Besides, there will be budget for general election in 2018.

Probolinggo Mayor Rukmini suggested that the draft should be based on last year’s draft. “It would be better if the budget for 2018 should be discussed with all working units,” Rukmini said. That way, the budget will be explored in detail.

She also added that the draft for 2018 should be based on last year’s draft. Any rising budget should not be more than 10%. “If the working units need more in their budget, we can revise it in city’s Revised Budget (PAK),” she added.(translator:alfienhandiansyah)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.