Balai Bahasa Awasi Penggunaan Bahasa di Media Massa

image_pdfimage_print

KANIGARAN – Kondisi kebahasaan di Indonesia banyak dipengaruhi berbagai bahasa, yakni bahasa Indonesia sendiri, bahasa daerah dan bahasa asing. Dalam pergaulan sehari-hari, sah-sah saja bila bahasa yang digunakan tidak baku. Tetapi, hal tersebut tidak boleh dipergunakan oleh media massa dan instansi pemerintah.

Hal ini disampaikan Kepala Balai Bahasa Jawa Timur, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Mustakim, ketika rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian penggunaan bahasa media massa di Kota Probolinggo, Selasa (9/7) siang, di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.

“Salah satu kegiatan kami di Balai Bahasa adalah pengawasan dan pengendalian penggunaan bahasa di media massa. Wilayah kami ada 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur, semua harus kami datangi supaya fungsi kami benar-benar dirasakan,” ujar Mustakim.

Rapat yang dibuka oleh Kepala Diskominfo Aman Suryaman itu dihadiri para wartawan baik dari internal Pemerintah Kota Probolinggo dan dari media massa yang berwilayah liputan di Kota Mangga ini. Diantaranya Ikhsan Mahmudi dari NgopiBareng.id; Hana Susanti Pimred Jawa Pos Radar Bromo; Tini dari Probolinggo TV, Agus Purwoko dari Koran Pantura dan sejumlah wartawan media elektronik dan wartawan sekolah.

Mustakim menjelaskan, pembinaan ini dilakukan untuk meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra, meningkatkan kedisplinan dan keteladanan dalam berbahasa serta meningkatkan mutu penggunaan bahasa, sekaligus memasyarakatkan hasil-hasil pengembangan bahasa.

Kenapa sasarannya adalah media massa? Karena media massa adalah etalase penggunaan bahasa, media massa menjadi rujukan dalam pengunaan bahasa, pengembang dan pembina bahasa. “Pers nasional atau media penyiaran mampunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial,” terang Mustakim.

Balai bahasa juga punya tanggung jawab untuk menyediakan buku-buku rujukan dan bahan informasi lain tentang kebahasaan dan kesastraan. Instansi ini juga bertanggung jawab memberikan fasilitasi berupa pelatihan dan pelayanan informasi kebahasaan dan kesastraan bagi para jurnalis. “Kami juga memberikan penghargaan kepada jurnalis dan media massa berbahasa Indonesia terbaik,” imbuhnya Mustakim, saat menjelaskan materinya.

Ranah penggunaan bahasa Indonesia yang dipantau media massa yaitu nama medianya, nama-nama jabatan dalam pengelolaan media massa, nama rubrik, penulisan judul berita, penalaran dalam pengungkapan informasi dan kepatuhan dalam penerapan kaidah bahasa. Yang meliputi ejaan, pembentukan kata, pemilihan kata, tata kalimat dan tata paragraf.

Mustakim pun berharap, masyarakat teringat pada saat Sumpah Pemuda yang menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Ia tidak melarang penggunaan bahasa yang tidak resmi. Namun penggunaan bahasa yang baik dan benar disesuaikan situasi dan dengan siapa berkomunikasi.

“Tolong dibedakan antara pengucapan akronim dan singkatan. Kalau akronim itu pengucapannya sesuai dengan bahasanya, tetapi singkatan sesuai bahasa asalnya,” tutur Mustakim lagi. Ia mencontohkan, pengucapan UNICEF atau IMF yang sesuai dengan asal bahasanya yakni bahasa asing.

Ikhsan Mahmudi, salah satu wartawan senior yang mengikuti kegiatan tersebut mengaku bahwa koordinasi dengan Balai Bahasa sangat penting. “Karena kami sebagai media massa bisa mengetahui bagaimana penggunaan bahasa saat menulis berita. Hasil koreksi (berita) nanti untuk perbaikan kami ke dalam,” ungkapnya. (famydecta/humas)

Indonesia language has been significantly influenced by other languages including regional and foreign languages. In daily use, a non-standard Indonesian language is frequently used. However, this is not the kind of language the mass media and the government could use in their practice.

This was stated by the Head of East Java Language Bureau, Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia, Mustakim, in a coordination meeting on supervision and control of language use made by Probolinggo city’s mass media, Tuesday (9/7), at the office of Probolinggo city’s Communication and Information Technology Agency (Diskominfo).

“One of our programs at the Language Bureau is supervising and controlling the use of language in mass media. We have 38 cities/regencies in East Java Province to be supervised; we have to visit them all to maximize our function as an institution,” Mustakim said.

The meeting opened by the Head of Diskominfo, Aman Suryaman, was attended by journalists from the Probolinggo municipal administration and mass media working in the city. Of the journalists are Ikhsan Mahmudi (Ngopibareng.id), Hana Susanti (Jawa Pos Radar Bromo), Tini (Probolinggo TV), Agus Purwoko (Pantura Newspaper), electronic media journalist, and school journalists.

Mustakim explained the dissemination is made to increase the positive response of the people towards language and literature, increase the discipline and exemplary in speaking, increase the quality of language use, and to disseminate the results of language development.

The target of this activity was the mass media since they are the main storefront for language use, being the reference in language use, developer and guider of language at once. “National press or broadcasting media has a function as informative, educative, entertaining, and social control media,” Mustakim explained.

The Language Bureau has also a responsibility to provide reference books and other information on language and literature. This institution has a responsibility to provide training and information service of language and literature for the journalists. “We also give an award for journalists and mass media with the best Indonesian language use,” Mustakim added.

The Indonesian language use being supervised in mass media includes the media name, the names of positions in mass media management, rubric names, how they put the news title, information disclosure and compliance in the application of language rules. These rules involve spelling, word formation, diction, sentence structure, and paragraph order.

Mustakim hopes, people will always remind the Youth Oath declaring to uphold the Indonesian language as the national unifying language. He doesn’t forbid the use of unofficial language. However, good use of language should be following the situation and who the target of communication would be.

“Please, distinguish the pronunciation of acronym and abbreviation. The acronym should be pronounced as the language is. Yet, the abbreviation should be based on the original language,” Mustakim said. He made an example, the pronunciation of UNICEF or IMF which should be under the original foreign language.

Ikhsan Mahmudi, a senior journalist participating in the meeting admitted coordination with the Language Bureau is quite significant. “Because we, the mass media, have an opportunity to find out how we should use the language in writing the news. The editing result would be the material for evaluation,” he said.