Kepatuhan LHKPN Capai 97,92 Persen

Penasihat KPK RI, Budi Santoso saat sambutan pada acara pembukaan roadshow KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi, Selasa (16/7) di Puri Manggala Bakti (Foto: Welly/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

KANIGARAN – Per tanggal 16 Juli 2019, berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pemerintah Kota Probolinggo mencapai 97,92 persen. Pasalnya, dari 48 wajib lapor ada satu pejabat yang belum melaporkan kekayaannya.

“97 persen sudah bagus. Satu wajib lapor bisa disusulkan di tahun berikutnya sudah jadi 100 persen. Data ini kami sampaikan agar menjadi lebih patuh dan ada peningkatan kepatuhan,” ujar Penasihat KPK RI, Budi Santoso, dalam pembukaan roadshow KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi, Selasa (16/7) di Puri Manggala Bakti, Kantor Wali Kota Probolinggo.

Sedangkan rekapitulasi kepatuhan LHKPN bagi anggota DPRD Kota Probolinggo sudah 100 persen. Artinya, 29 wajib lapor yang merupakan wakil rakyat sudah melaporkan kekayaan.

Menurut Budi Santoso, LHKPN merupakan salah satu bagian parameter dari pencegahan korupsi. Parameter lainnya antara lain pelaporan gratifikasi, kinerja APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), performance PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). “LHKPN dan gratifikasi ini dianggap penting oleh KPK sebagai akar korupsi,” tegasnya.

Sementara itu, progres koordinasi pencegahan korupsi di Kota Probolinggo di sebesar 46 persen. Di tahun 2018 kota ini diperingkat ke 36 dari 39 kota/kabupatan di Jawa Timur. Namun data per 1 Juli 2019, peringkat Kota Probolinggo naik 7 poin ke peringkat 29. “Memang harus bekerja keras, tapi jangan khawatir KPK siap memperbaiki rankingnya,” imbuh Budi yang menyebutkan data diambil dari monitoring center di KPK.

Progres koordinasi pencegahan korupsi rinciannya meliputi delapan sektor antara lain sektor perencanaan dan penganggaran APBD; pengadaan barang jasa; capaian PTSP; kapabilitas APIP; manajemen ASN; tata kelola dana kelurahan; optimalisasi pendapatan daerah; Barang Milik Daerah (BMD).

Divisi pencegahan korupsi KPK berupaya membantu semua lini, baik itu stakeholder atau semua elemen masyarakat terkait pelayanan publik dan edukasi antikorupsi. Budi pun mengapresiasi Pemerintah Kota Probolinggo telah memiliki pusat aturan gratifikasi perwali nomor 54 tahun 2016.

“Kami mengapresiasi political will punya aturan seperti ini. Bahkan Pemerintah Kota Probolinggo sudah memiliki SK untuk menunjuk pejabat di OPD. Sudah ada regulasi yang disiapkan sebagai landasan pekerjaannya. KPK akan terus melakukan evaluasi agar OPD berjalan baik,” imbuh Budi lagi saat berada di kota ketujuh yang disinggahi bus KPK ini.

Kehadiran KPK di Kota Probolinggo diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. KPK pun ingin dekat dengan masyarakat, sehingga tidak hanya dikenal dengan tindakannya saja tetapi ada pula upaya pencegahan yang dilakukan.

Hingga Rabu (17/7), KPK memberikan edukasi, sosialisasi dan pelayanan. Seperti pelaporan gratifikasi, pendidikan antikorupsi, kampanye antikorupsi, sosialisasi pemberantasan korupsi. KPK bekerjasama dalam pemberantasan korupsi dengan merangkul semua elemen masyarakat.

“Stakeholder dan elemen masyarakat siapapun akan kami gandeng. Baik itu ASN, legislatif, OPD, ormas, LSM, pelajar dan mahasiswa. Bersama seluruh elemen bangsa kita memberantas korupsi,” tegas penasihat KPK itu.

Jadi Pemicu Pemerintahan yang Lebih Baik

Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menyatakan, sangat menguntungkan Kota Probolinggo menjadi salah satu jujugan roadshow KPK. Ia pun menanggapi informasi yang dibagikan oleh Budi Santoso bisa memicu pemerintahannya lebih baik lagi.

“Titik nol pemerintahan saya bersama wakil akan terus melakukan perbaikan. Per 1 Juli sudah peringkat ke 28, kami tetap berupaya di akhir tahun bisa lebih baik lagi. Tahun depan mudah-mudahan bisa lebih sempurna,” kata Habib Hadi.

Di masa kepemimpinannya yang baru beberapa bulan, ia bersyukur tidak ada laporan yang masuk ke KPK. “Tahun 2019 alhamdulillah tidak ada sama sekali. Yang penting bersama membangun Kota Probolinggo saling mengisi satu sama lain. Mari saling menjaga insyaallah bisa kita hadapi bersama,” ujar Habib Hadi.

Pembukaan roadshow bus KPK di Kota Probolinggo dihadiri Wawali Mochammad Soufis Subri, Wawali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Probolinggo Sidik Widjanarko serta perwakilan dari Pemkab Situbondo. Nampak pula Kapolres Probolinggo Kota AKBP Alfian Nurrizal, Dandim 0820 Letkol Inf Imam Wibowo serta anggota forkopimda setempat.

Setelah seremonial, Wali Kota Hadi Zainal Abidin bersama Wawali Subri mendampingi Penasihat KPK Budi Santoso dan tim KPK ke command center, tempat sosialisasi bagi siswa dan mengunjungi stand pameran di depan kantor wali kota.

Pameran pelayanan publik diikuti Dispenduk Capil; Dinas Penanaman Modal dan PTSP; BPPKAD; Bank Jatim; Disdikpora; Dinas Perpustakaan dan Arsip; Bagian Organisasi; Kejari Probolinggo; Bea Cukai; Kantor Pertanahan Kota Probolinggo; Kantor Kemenag; Polres Probolinggo Kota; Indomaret; Samsat Probolinggo; PDAM dan PMI. (famydecta/humas)

Wali Kota Hadi Zainal Abidin bersama Wawali Subri mendampingi Penasihat KPK Budi Santoso dan tim KPK mengunjungi stand pameran di depan kantor wali kota. (Foto: Rifki/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)

Based on the data of the Corruption Eradication Commission (KPK) of the Republic of Indonesia, as of July 16th, 2019, the compliance of wealth reports (LHKPN) of Probolinggo municipal administration has reached 97.92 percent. Of the 48 required to report, there is an official who has not reported the wealth yet.

“97 percent is quite good. The one who has not reported the wealth can be submitted next year to complete 100 percent. We share the data to increase the compliance rate,” the Advisor of KPK, Budi Santoso said in the opening of KPK roadshow, Tuesday (16/7), at Puri Manggala Bhakti, Probolinggo Mayor’s office.

Meanwhile, the recapitulation of wealth reports for the legislative member of the Regional House of Representatives (DPRD) has reached 100 percent. In this case, all 29 members have reported their wealth.

Budi Santoso said wealth report is a parameter to prevent corruption. Other parameters are gratification reports, the performance of Internal Government Apparatus Supervision (APIP), and one-stop integrated service (PTSP) performance. “LHKPN and gratification are considered important by KPK as the root of corruption,” he said firmly.

Meanwhile, the coordination progress of corruption prevention in Probolinggo city has reached 46 percent. In 2018, the city was ranked 36th of the 39 cities/regencies in East Java Province. However, based on the latest data, as of July 1st, 2019, the city has moved up by 7 levels to 29th position.

Coordination progress of corruption prevention involves eight sectors including local budget (APBD) planning and budgeting, goods and services procurement, the achievement of one-stop integrated service (PTSP), the capability of APIP, management of civil servants, management of urban village funds, optimization of the regional revenue, and regional assets (BMD).

The KPK’s corruption prevention division will help all elements both the stakeholders and the people related to public services and education of anti-corruption. Budi appreciates Probolinggo municipal administration which has a legal basis on gratification, Mayor Regulation No. 54 of 2016.

“We appreciate the political will to have such a legal basis. The city administration has already had a decree to appoint an official in a working unit. A regulation as the basis of working has been provided. KPK will always evaluate to increase the performance of the working units,” Budi said.

The arrival of KPK in the city is expected to be utilized by the people. KPK themselves wants to be closer with the people so that people will know that they are not only doing execution (arrest the corruption suspect) but also doing preventive activities.

For about two days until Wednesday (17/7), KPK gives education, dissemination, and services including gratification reporting, education of anti-corruption, anti-corruption campaign, and dissemination on corruption eradication. KPK embraces all elements of people in eradicating corruption.

“We will embrace all stakeholders and the people, whether they are civil servants, legislators, working units, social organizations, non-governmental organizations, students or college students. With all elements of people, we will eradicate corruption,” the KPK advisor said firmly.

Probolinggo Mayor, Hadi Zainal Abidin stated the city to be lucky being visited by the KPK bus roadshow. He considered the information given by Budi Santoso could trigger to have better governance.

“The zero point of my leadership, along with my deputy, will always do the improvement. As of July 1st, we are on 29th; we will always make efforts to get better next year,” he said.

In his leadership, which just only several months passed, he is grateful that no corruption reports being inspected by KPK. “Thank God, in 2019, we have no corruption cases. The most important thing is that we can develop the city together,” Habib Hadi said.

After the ceremonial event, Mayor Hadi Zainal Abidin along with the vice mayor accompanied the KPK Advisor Budi Santoso and the team to the command center where dissemination was about to be given to the students before they visited the location of exhibition in the front of mayor’s office.

The exhibition of public service was participated by several working units and other stakeholders.