Hari Terakhir, KPK Gelar Sosialisasi Bagi Anggota DPRD

Penasehat KPK, Budi Santoso saat memberikan arahan kepada anggota DPRD (Foto: Rizal/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

MAYANGAN – Di hari terakhir kunjungannya ke Kota Probolinggo,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Sosialisasi Anti Korupsi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dan Partai Politik, di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo, Rabu (17/7). Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPRD, Calon Anggota DPRD terpilih masa jabatan 2019 – 2024, Ketua KPU beserta Komisioner KPU, dan Partai Politik.

Ketua DPRD Kota Probolinggo, Agus Rudiyanto Ghofur mengucapkan rasa terima kasih dan menyambut baik kehadiran KPK RI di Kota Probolinggo. “Semoga acara ini dapat memberikan pencerahan dan pemahaman yang benar tentang pencegahan anti korupsi atau pemberantasan korupsi sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,”harapnya.

Dalam rangka sinergitas pemerantasan korupsi perlu adanya sosialisasi, transparasi dan pelaksanaan yang akuntabel sehingga mampu membentuk aparatur pemerintah yang bersih, berkredibel, berintegritas, dan bercitra positif dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Probolinggo.

Penasehat KPK, Budi Santoso yang juga menjadi narasumber kegiatan ini mengatakan di Kota Probolinggo ada 12 anggota DPRD yang masih terpilih lagi dan ada 18  calon anggota terpilih baru. “Saya harap anggota yang lama mampu menularkan kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) pada 18 calon anggota DPRD terpilih untuk periode 2019 – 2024 karena ini salah satu indikator atau niatan baik sebelum menjabat,” ujarnya.

Disamping itu, Ia juga menjelaskan bahwa forum ini sebagai pembekalan bagi para calon legislatif terpilih sebelum mereka ditetapkan sebagai DPRD sehingga mereka tidak sampai terjerumus ke hal – hal yang sifatnya terlarang, sehingga di DPRD Kota Probolinggo bisa menerapkan good goverment dan clean goverment.

Ia juga mengatakan respon dari calon legislatif terpilih yang lama maupun yang baru, dan para partai politik sangat antusias mendengarkan acara sampai selesai, ini merupakan itikat baik dari mereka untuk lebih baik dari sebelumnya.

“Semoga mereka dalam menjalankan amanah dan kepercayaan rakyat selama 5 tahun kedepan itu bisa berhasil membawa aspirasi masyarakat dan tidak ada satu pun yang berurusan dengan KPK ditengah perjalanannya,” harapnya.

Untuk DPRD di Kota Probolinggo selama  ini tidak ada indikasi grativikasi sehingga apa yang terjadi ini menunjukkan realitas dilapangan yang sebenarnya. “Saya optimis para caleg terpilih bisa menjalankan amanah yang lebih baik dari periode sebelumnya. Dan, saya juga ingin menekankan supaya kedisipilanan dan kejujuran menjadi salah satu poin untuk anggota DPRD terpilih,” tegasnya. (mita/humas)

Ketua DPRD Kota Probolinggo saat sambutan pada acara sosialisasi Anti korupsi bagi anggota DPRD Kota Probolinggo dan Partai Politik (Foto: Rizal /Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)

On the last day of the visit, Corruption Eradication Commission (KPK) held dissemination on anti-corruption to the legislators and political party, in the meeting room of Probolinggo city’s Regional House of Representatives (DPRD), Wednesday (17/7). This was attended by the legislators, elected legislators for 2019-2024, the Chairman of General Election Commission (KPU), and political party.

The Speaker of DPRD, Agus Rudiyanto Ghofur said thanks and welcomed the arrival of KPK to Probolinggo city. “We hope the event would give a better understanding of corruption prevention as an effort to create clean and integrated governance,” he hopes.

It needs dissemination, transparency, and accountable implementation in a synergy of eradicating corruption to form clean, credible, and integrated governmental apparatus in running the government and implements the development of Probolinggo city.

KPK advisor, Budi Santoso who was the speaker of the dissemination said 12 members of local DPRD have been re-elected and 18 others are new members. “I hope the old members could be good role models the new ones in reporting the wealth (LHKPN) because this is being the indicator of good willing before taking the positions as the legislators,” he said.

Besides, he also explained the forum is held as guidance to the elected legislators before they would be inaugurated so that they would not be fallen out to forbidden things. Then, the DPRD will fully apply good and clean government.

He also said the response of all participants including elected legislators and political parties was very enthusiastic to listen to the dissemination. This is a good willing of them to be better.

“We hope they, in doing the mandate the people give for the next 5 years, would be successful in realizing the people’s aspiration and none of them would be inspected by KPK,” he hopes.

There is indeed no gratification indication in the Probolinggo city’s DPRD so that what it looks is based on reality. “I’m optimistic the elected legislators can do the mandate better than before. And, I’d like to emphasize that discipline and honesty must be the points need to be highly considered by the elected legislators,” he said firmly.