Pemkot Tunjuk Kejaksaan Jadi Pengacara 

image_pdfimage_print

 

 

Pemerintah Kota Probolinggo kembali menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri setempat, terkait penanganan kasus di bidang perdata dan tata usaha negara, Rabu (21/6) di Sabha Bina Praja. Sebelumnya, pemkot sudah bekerjasama dan kini dilanjutkan kembali oleh Kajari Martiul. 

“Kerjasama ini untuk menyelesaikan hukum baik selama pemeriksaan hingga di luar pengadilan,” ujar Kabag Hukum Titik Widayawati. Dengan kerjasama ini jika ada kasus perdata dan tata usaha negara, pemkot mendapat pendapat, pendampingan dan audit hukum dari kejaksaan. 

Kajari Martiul menambahkan, penanganan kasus perdata dan tata usaha negara akan didampingi oleh kejaksaan hingga ke pengadilan. Ia juga menjelaskan proses bagaimana agar pemkot bisa mendapat pendampingan hukum jika ada kasus tersebut. Kerjasama ini tidak berlaku untuk kasus pidana dan pribadi. 

“Saya berharap pemkot juga mau membuka diri untuk membantu penyelesaian kasus perdata dan tata usaha negara yang ada. Penyerapan anggaran yang rendah sangat berpengaru pada pembangunan daerah, jadi mari kita bekerjasama agar pelaksanaan pembangunan tidak menyimpang,” ujarnya. 

Wali Kota Rukmini pun menyambut baik kerjasama ini, karena dengan demikian apabila ada kasus perdata dan tata usaha negara bisa menunjuk kejaksaan sebagai pengacara pemkot. 

Penyelesaian hukum yang ditangani dengan baik, maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang profesionalpada masyarakat,” tegasnya. 

Rukmini juga meminta kejaksaan untuk mengawasi CV (pelaksana kegiatan) yang mengerjakan proyek pemkot agar sesuai dengan aturan serta bestek. “Ada beberapa CV yang ada di OPD, itu untuk diawasi agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” imbuh mantan anggota DPR RI ini. (famydecta/humas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.