Wali Kota Tandatangani Serah Terima Aset Daerah Mayor to Sign Regional Assets Document

image_pdfimage_print

 

Bertempat di ruang transit Kantor Wali Kota Probolinggo, Wali Kota Rukmini menandatangani berita acara serah terima pinjam pakai dan perjanjian pemakaian aset daerah dengan sejumlah organisasi non-pemerintah antara lain PMI, KONI, FKUB, BAZ, Kwartir Pramuka Cabang Kota Probolinggo.

Placed at mayor’s office, mayor Rukmini signed the leasing paper and agreement of regional assets usage with some institution such as PMI, KONI, FKUB, BAZ, and Probolinggo boyscout.

Penandatanganan ini bertujuan untuk memperbarui masa pinjam aset daerah berupa gedung bangunan, kendaraan operasional maupun aset daerah lainnya yang dipergunakan organisasi tersebut. Ini merupakan bentuk pengamanan dan pengendalian pengelolaan aset daerah Kota Probolinggo.

This signing aims to update the period of borrowing assets such as building, operational vehicles or another assets used by those institution. It is kind of managing and controlling the regional assets.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Probolinggo, Imanto, menyatakan perjanjian ini berlaku selama 5 tahun dan penerima manfaat berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan atas aset daerah yang dipinjamkan.“Apabila ada perubahan yang dilakukan terhadap aset tersebut, harus ada izinnya dan perubahan itu tidak boleh mengurangi nilai aset itu sendiri,” ujar Imanto.

The head of Income, Financial managemeny and assets agency (BPPKAD), Imanto said this agreement is for five years  and the maintenance of the assest is the obligation of the borrowers. “If there are some repairment, they should have the permission and not reducing the assets values,” said Imanto.

Sementara itu, Wali Kota Rukmini berharap agar nantinya dilakukan appraisal (proses penaksiran) terkait kondisi aset daerah yang dipinjamkan agar aset daerah dapat dikelola lebih baik lagi.

Meanwhile, mayor Rukmini hoped there are appraisal related to the condition of borrowed assets and it could be managed better than this.

“Salah satu faktor kita tidak bisa memperoleh penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tahun ini adalah kurang baiknya pengelolaan aset daerah. Karena itu saya berharap agar hal ini segera dilaksanakan sehingga secara bertahap kita dapat memperoleh kembali opini WTP,” tutur Rukmini.

“One of our factor in receiving WTP (unqualified opinion) is the management of regional assets do not run well. I hope it can be managed better to get back WTP,” said Rukmini

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.