Kota Probolinggo Raih Penghargaan Pastika Parahita

image_pdfimage_print

Kota Probolinggo kembali menorehkan prestasi di kancah nasional. Ialah Penghargaan Pastika Parahita, sebuah penghargaan yang dianugerahkan oleh Kementerian Kesehatan atas pemerintah daerah yang telah menetapkan Peraturan Daerah (perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Rabu (12/7), Wali Kota Probolinggo Rukmini menerima Penghargaan Pastika Parahita dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Mohamad Subuh, di The Alana Convention Centre, Sleman, DIY. Dalam sertifikat penghargaan, disebutkan Pemkot Probolinggo diharapkan dapat segera mengimplementasikan perda KTR tersebut secara optimal. 

“Penghargaan ini adalah apresiasi terkait dengan adanya bupati/wali kota di daerah yang sudah membuat perangkat aturan yang diimplementasikan terkait kesehatan masyarakat, yaitu penyakit yang disebabkan asap rokok,” tutur Kabag Humas dan Protokol Kota Probolinggo Prijo Djatmiko. 

Ada tiga kategori penghargaan yang diserahkan malam itu. Antara lain Penghargaan Pastika Pratama, diberikan kepada kabupaten/kota yang telah menetapkan dan mengimplementasikan perda KTR serta kebijakan lain terkait pengendalian konsumsi hasil tembakau. Penghargaan ini berarti kristal paling unggul dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Di Jawa Timur, yang mendapat penghargaan ini adalah Kabupaten Sidoarjo. 

Sedangkan Penghargaan Pastika Parahita (artinya kristal pejuang yang lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat) diserahkan kepada Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kota Surabaya dan Kabupaten Tulungagung. 

Sementara Penghargaan Paramesti untuk kabupaten/kota yang artinya berdiri di depan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat diberikan kepada Kabupaten Gresik dan Kabupaten Jombang. 

Kenapa Kota Probolinggo hanya berada di kategori Pastika Parahita? Kabag Humas Protokol menjelaskan, itu karena kota Probolinggo sudah mempunyai produk hukum berupa perda dan perwali tentang KTR. Yakni perda nomor 12 tahun 2012 tentang KTR dan Terbatas Merokok, Perwali Probolinggo nomor 40 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan atas perda Kota Probolingo tahun 12 tahun 2012 tentang KTR dan Terbatas Merokok. 

Dalam perda tersebut diatur, pada KTR tidak diperbolehkan merokok sama sekali sedangkan pada KTR bisa merokok tetapi di smoking area saja. Contoh KTR di Kota Probolinggo antara lain perkantoran, pemerintah, swasta, kawasan perbelanjaan. 

Hal ini sesuai dengan PP nomor 109 tahun 2012, KTR diberlakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum atau tempat lain yang ditentukan, tempat kerja. 

“Fasilitas pada KTR tidak boleh ada smoking area, untuk kawasan terbatas merokok diperbolehkan ada smoking area,” ujar Kasi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (PTM dan Keswa) Dinkes Siti Asrifah, saat dihubungi secara terpisah. 

Kriteria KTR meliputi tidak ditemukan orang merokok di dalam gedung, tidak tercium bau rokok, tidak ditemukan putung rokok, tidak ditemukan penjualan rokok, tidak ditemukan asbak atau korek api, tidak ditemukan iklan atau promosi rokok, ada tanda dilarang merokok. 

Menurut Siti Asrifah, Pemkot Probolinggo telah membangun smoking area dengan dana DBHCHT dan dana instansi terkait sejak tahun 2011 lalu. Katanya, sampai saat ini yang masih perlu dioptimalkan adalah bagaimana area-area yang sudah ditetapkan sebagai KTR benar-benar bebas rokok sesuai kriteria KTR tersebut. Berdasarkan data Dinas Kesehatan total area KTR di Kota Probolinggo sebanyak 1.343 lokasi. 

Wali Kota Probolinggo Rukmini mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada masyarakat dan mengapresiasi penghargaan yang telah diraih. “Penghargaan ini harus menjadi motivasi kita bersama dalam berkomitmen menjalankan perda dan perwali agar lebih efektif lagi,” katanya. 

Selama ini pemerintah telah menyediakan banyak smoking area di berbagai lokasi tetapi masih minim pemanfaatannya. “Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak masyarakat untuk menggunakan smoking area sebagaimana mestinya. Jelas ini membutuhkan komitmen bersama termasuk instansi terkait untuk menegakkan perda,” ajak Rukmini. 

Ia pun menegaskan penghargaan ini bukan sebagai puncak kepuasan tetapi justru menjadi cambuk bagi Pemkot Probolinggo. “Karena jelas tertulis bahwa kita harus segera mengimplementasikan perda Kawasan Tanpa Rokok ini secara optimal,” imbuhnya. (famydecta/humas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.