Pemkot Integrasikan PUG dalam Pembangunan Daerah

image_pdfimage_print

Untuk mengintensifkan pengarusutamaan gender (PUG) ke dalam sistem perencanaan penganggaran responsif gender, Pemkot Probolinggo melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) menggelar coffee morning dengan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Acara yang bertajuk Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Probolinggo yang Berperspektif Gender dilaksanakan di Puri Manggala Bhakti, Rabu (12/7). 

Kepala Bidang Kelembagaan PUG dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rochendah hadir sebagai narasumber. 

Wali Kota Probolinggo, Rukmini diwakili oleh Asisten Pemerintahan Acep Arief Hidayat. Dalam sambutannya, wali kota menginformasikan bahwa Pemkot Probolinggo telah melaksanakan rangkaian kegiatan PUG, diantaranya sarasehan anak merencanakan pembangunan dan sarasehan perempuan merencanakan pembangunan. Tujuan sarasehan tersebut untuk menyerap aspirasi anak dan perempuan dalam mewarnai perencanaan dan arah pembangunan Kota Probolinggo. 

Selain sarasehan, wali kota juga menginformasikan bahwa Pemkot Probolinggo juga telah melakukan pelatihan kepada OPD untuk menyusun kegiatan PUG. “Kita juga telah melakukan peningkatan kualitas SDM gender lokal poin di masing-masing OPD dalam pelatihan perencanaan pembangunan yang responsif gender. Pelatihan tersebut agar rencana kegiatan Kota Probolinggo lebih memperhatikan kesetaraan gender menuju pembangunan yang lebih respek terhadap masalah gender,” tambahnya. 

Rochendah dalam kesempatan itu menginformasikan, sub urusan terkait dengan pemberdayaan perempuan meliputi kualitas hidup perempuan, dan perlindungan perempuan. Sementara untuk sub urusan perlindungan anak meliputi pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak. 

Lantas bagaimana upaya mencapai kesetaraan gender melalui pembangunan daerah? Rochendah menegaskan bahwa upaya tersebut dengan cara mendorong dan menciptakan kondisi agar laki-laki dan perempuan, anak-anak maupun diffabel, mendapatkan manfaat yang setara dan sesuai dengan peran dan tugasnya, melalui analisa gender pada setiap usulan anggaran. Upaya tersebut diharapkan agar setiap program dan kegiatan responsif gender memegang prinsip PUG. (abdurhamzah/humas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.