Pendapat Wali Kota Soal Kenaikan Tunjangan DPRD 

image_pdfimage_print

Bertempat di ruang sidang utama DPRD digelar rapat paripurna dengan agenda “Penyampaian Pendapat Wali Kota Terhadap Raperda Inisiatif DPRD Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD”, Senin (17/07). Sidang kali ini merupakan sidang lanjutan  dari penjelasan DPRD yang diselenggarakan 6 Juli lalu. 

“Saya selaku kepala daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan segenap anggota dewan yang terhormat atas komitmen dan integritasnya selaku mitra kerja pemerintah kota telah menetapkan program legislasi daerah Kota Probolinggo tahun 2017,” kata Wali Kota Probolinggo, Rukmini mengawali pembacaan pendapatnya.

Dalam penjelasan raperda ini menguraikan tentang tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses setinggi-tingginya tujuh kali, tunjangan transportasi, medical check-up, pakaian dinas, tunjangan perumahan, kelompok pakar/tim ahli, dan perjalanan dinas dalam daerah untuk reses.

Maka dari itu, wali kota mengusulkan untuk tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diusulkan paling banyak 6 kali dari uang representasi ketua DPRD, dan tunjangan transportasi yang dibayarkan sesuai dengan standar harga satuan sewa kendaraan dapat diusulkan sebesar Rp. 6.500.000. 

“Sedangkan mengenai hak keuangan dan administrasi lainnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata wali kota. Usulan ini disesuaikan dengan asumsi bahwa pendapatan negara mengalami penurunan yang berdampak atas jumlah transfer kedaerah sebesar 3-4%.

“Saya berharap dalam pembahasan perlu untuk memperhatikan kemampuan keuangan daerah, asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh produk legislasi yang mampu memaksimalkan tugas dan kinerja pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat,” tutup Wali Kota Rukmini. (hariyantiagustina/humas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.