Wali Kota Habib Hadi melakukan penandatanganan KUA-PPAS. (Foto: Rifki/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

Kanigaran-DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Probolinggo menggelar rapat paripurna pada Selasa malam, (30/7), di Ruang sidang utama DPRD Kota Probolinggo. Rapat digelar dengan agenda penandatanganan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Probolinggo tahun anggaran 2020.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agus Rudiyanto Ghafur. Terlihat hadir  Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dan Wakil Wali Kota Mochammad Soufis Subri serta para Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Sebelum penandataganan beberapa saran dan pendapat Badan Anggaran dan fraksi terhadap KUA-PPAS APBD Kota Probolinggo tahun anggaran 2020 dibacakan.

Saran dan Pendapat Badan Anggaran dibacakan oleh Roy Amran. Diantaranya yakni, semua anggaran belanja langsung pada nomenklatur Belanja Modal mengalami penurunan yang signifikan. Badan Anggaran merekomendasikan agar mengkaji ulang kebijakan penganggaran yang diajukan oleh pemerintah agar porsi Belanja Modal proporsional yakni minimal 40 persen dari Total APBD Kota Probolinggo.

Selain itu, Roy Amran juga menyampaikan Pemerintah harus segera menerbitkan Perwali tentang pengaturan pos anggaran belanja langsung pada nomenklatur belanja pegawai untuk difokuskan ke Belanja Barang dan Jasa.

Salah satu yang menjadi sorotan Badan Anggaran yakni merekomendasikan untuk menaikkan honor juru parkir ditambah sebesar Rp 200.000 agar tidak lagi pungutan dengan dalih apapun. ”Selain itu Badan Anggaran dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) juga telah sepakat untuk anggaran pembangunan pasar baru sebesar 19 milyar. Dan dengan adanya dana kelurahan dari APBN maka untuk melaksanakannya, diperlukan Peraturan Walikota untuk mengatur pelaksanaan dana yang ada pada Kelurahan agar lebih fleksibel,”jelas Roy Amran.

Untuk pendapat fraksi hanya fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan, dan untuk fraksi lainnya langsung diserahkan kepada pimpinan. Menurut fraksi PDI Perjuangan pembangunan pasar baru yang sudah direncanakan dari sejak tahun anggaran 2017 dan 2018 bahkan sampai tahun ini 2019 masih belum bias terlaksana dengan baik dan sesuai harapan. Bahkan ada indikasi tahun 2019 ini akan mengalami nasib serupa (gagal tender).

“Ini akan menjadi pukulan telak bagi pemerintah Kota Probolinggo, karena pasar baru merupakan pasar tradisional terbesar yang ada di Kota Probolinggo. Serta menjadi tempat beruntungnya rakyat kecil dalam melakukan aktifitas perekonomianya. Untuk itu disarankan agar pemerintah pada pelaksanaan  program pembangunan pasar baru di tahun anggaran 2020 dengan anggaran 19 milyar untuk betul-betul dipersiapkan,”ungkap Agus Riyanto.

Usai saran dan pendapat dari Badan Anggaran dan Fraksi dibacakan dan diserahkan, malam itu dilanjutkan dengan c oleh Wali Kota dan Pimpinan DPRD Kota Probolinggo.(Malinda/Humas)

A plenary meeting was held at Probolinggo city’s House of Representatives (DPRD), Tuesday (30/7), with an agenda of signing the planning of budget priorities (KUA-PPAS) of the 2020 local budget.

The meeting was led by the DPRD Speaker Agus Rudiyanto Ghafur. Attended the meeting was Probolinggo Mayor Hadi Zainal Abidin and Vice Mayor Mochammad Soufis Subri, and the heads of the working units. Before signing the budget priorities, suggestions and opinions of the Budget Board and fractions towards the budget priorities of the 2020 local budget were discussed.

Suggestions and opinions of the Budget Board were read by Roy Amran. Based on the explanation, capital expenditures have been significantly decreasing. Therefore, the Budget Board has recommended revising the budgeting policy being proposed so that the capital expenditures budget can be proportional which is 40% of the city’s total budget.

Besides, Roy Amran has also stated that the city administration must issue a mayoral regulation on budget post management of direct expenditure on personnel expenditure to be focused on goods and services expenditure.

One of the main points being focused by the Budget Board is a recommendation to raise the salary of parking officers by IDR 200,000 to prevent any illegal levies. “Besides, the Budget Board and Regional Government Budgeting Team (TAPD) have agreed to set the IDR 19 billion budget for the construction of traditional market Pasar Baru. And, with the urban village receiving the national budget, then a mayoral regulation to manage the implementation of the budget is highly required,” Roy Amran said.

As for the opinions of the PDI Perjuangan fraction and others have been directly handed over to the meeting leader which is the DPRD Speaker. According to the fraction of PDI Perjuangan, the construction of traditional market Pasar Baru which was started in 2017, without any progress until 2019, would have failed to find the developer.

“This would be a disaster for the city administration since Pasar Baru is the biggest traditional market in the city, and it is being the market for people doing their business. Therefore, it is better the city administration to fully prepare the IDR 19-billion project, starting from now,” Agus Riyanto said.

After the suggestions and opinions of the Budget Board and Fractions have been read and handed over, the mayor and the leaders of DPRD then signed the budget priorities.